Wapres Harap Depo Plumpang Direlokasi, Luhut Sebut Warga Tanah Merah yang Harus Dipindah

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Intan Pratiwi, Fauziah Mursid, M Nursyamsi, Eva Rianti, Haura Hafizhah, Antara

Insiden terbakarnya Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara yang menewaskan belasan warga berujung pada polemik pihak mana yang seharusnya direlokasi dari lokasi tersebut. Jika Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap relokasi Depo Pertamina Plumpang, Menteri Koordinator Investasi Luhut Binsar Pandjaitan justru menilai warga yang tinggal di dekat depo yang seharusnya dipindah.

"Logikanya jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat dulu masih kosong dan ada buffer zone itu tidak ada kejadian. Orang yang justru tidak berhak tinggal di area itu yang perlu dipindah," ujar Luhut berbicara di Pushidrosal AL, Senin (7/3/2023).

Menurut Luhut, justru warga lah yang secara illegal menempati area buffer zone Pertamina. Lahan kosong yang semestinya menjadi zona aman operasi, kata Luhut, malah dimanfaatkan oleh warga.

Saat ini, kata Luhut pemerintah sedang mengkaji opsi merelokasi warga. Luhut menjelaskan relokasi warga tidak akan asal gusur saja, tetapi akan ada kompensasi ataupun hunian pengganti.

"Pemerintah akan kaji. Entah memberikan kompensasi atau dibangunkan apa. Kami nggak mau ini (kebakaran) diulang lagi," ujar Luhut. 

Luhut juga menyoroti soal pemberian izin tinggal warga Plumpang di area buffer zone Pertamina. Menurut Luhut, justru atas izin tinggal tersebutlah risiko kematian seperti tragedi plumpang menjadi persoalan. 

"Yang kasih izin itu yang tidak benar. Tanggung jawablah berapa nyawa ini yang meninggal," tukas Luhut.

Sebelumnya, saat mengunjungi lokasi kebakaran pada Sabtu (4/3/2023), Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan perlunya penataan kawasan Depo Pertamina Plumpang menjadi prioritas. Ma'ruf berharap nantinya Depo Pertamina ini direlokasi dan berada di wilayah yang aman pemukiman serta tidak membahayakan masyarakat.

"Saya berharap supaya Dipo ini lebih aman, itu bisa direlokasi di daerah Pelabuhan, di Daerah Pelindo. Dan daerah ini nanti supaya lebih teratur lebih baik, aman dan memenuhi persyaratan, sebagai satu daerah yang berada di wilayah Ibu kota," ujar Ma'ruf dalam keterangan persnya.

Ma'ruf melanjutkan, hal ini juga berlaku bagi Depo Pertamina di wilayah lainnya. Dia menegaskan, Depo Pertamina harus berada di lokasi yang tidak dekat dengan pemukiman.

"Saya kira hal yang bisa menimbulkan dampak seperti ini akan dievaluasi," ujarnya.

In Picture: Pemerintah akan Merelokasi Depo Plumpang

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf meninjau pemukiman yang terdampak kebakaran yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam. Dalam kesempatan itu, Ma'ruf menyempatkan berbincang dengan warga terkait kebutuhan warga yang saat ini mengungsi karena rumahnya ikut terbakar.

Kepada Wapres, warga menyampaikan kebutuhan konsumsi hingga saat ini tercukupi, tetapi tidak dengan pakaian dan alat sekolah. Ini karena masyarakat yang rumahnya terbakar tidak sempat menyelamatkan barang-barang.

"Pakaian habis terbakar, baik, nanti dipenuhi, insya Allah, sabar ya nanti dipikirkan pemerintah pikirkan, yang penting nanti kebutuhannya di sini dijamin oleh pertamina nanti," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf juga memastikan seluruh biaya perawatan korban yang terdampak dari peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara akan ditanggung oleh PT Pertamina (Persero). Termasuk kebutuhan warga yang rumahnya terimbas dan sementara harus tinggal di penampungan.

"Pertama itu korban-korban, semua ada yang meninggal sekitar 17 orang, kemudian yang dirawat ada 60 orang dan yang luka-luka. Selanjutnya, yang ada dalam penampungan semuanya ditanggulangi oleh Pertamina," ujar Ma'ruf dalam keterangan persnya.

Menteri BUMN Erick Thohir yang turut mendampingi Wapres menekankan agar seluruh BUMN untuk memperhatikan lokasi operasional kilangnya dengan titik aman dengan masyarakat. Erick mengaku, masih menemukan titik kilang milik BUMN yang terlalu dekat dengan masyarakat.

"Sejak awal kita sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital ya, saya rasa tidak hanya kilang tetapi juga pupuk yang seperti saya tinjau di Sumatera Selatan itu pun buffer antara titik keamanan dan tentu titik daripada masyarakat itu masih terlalu dekat," ujar Erick.

Karena itu, penataan ini, lanjut Erick, akan menjadi fokus Kementerian BUMN baik Pertamina, PT PLN (persero) maupun PT Pupuk. "Supaya ada batasan batasan keamanan untuk bisa masyarakat tinggal tetapi dengan segala yang kita inginkan bersama," ujarnya. 

Pada Senin (6/3/2023), Erick Thohir mengungkapkan Pertamina siap memindahkan Terminal BBM (TBBM) Plumpang di Koja, Jakarta Utara ke tanah milik Pelindo. "Kami sudah rapat bahwa TBBM (Plumpang) akan kita pindahkan ke tanah milik Pelindo," ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pelindo di mana lahannya akan siap dibangun akhir 2024. "Pembangunannya membutuhkan waktu 2 - 2,5 tahun, artinya masih ada waktu sekitar 3,5 tahun," katanya.

Erick mengatakan pemindahan TBBM Plumpang merupakan langkah untuk menindaklanjuti kesepakatan rapat yang sudah dilaksanakan antara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan dihadiri Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Wamen BUMN I Pahala Mansury, serta Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Kesepakatannya bahwa setelah rapat, masing-masing pihak mulai menggelar rapat secara sendiri-sendiri untuk memberikan solusi.

"Pertama, tentu arahan bapak Presiden solusi untuk melayani dan melindungi rakyat. Karena itu Pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitar, terutama korban-korban yang sudah terkena kita akan rawat dan kita pastikan akan penyewaan rumah bagi mereka, serta mendorong dan membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya," kata Erick.

Warga Tanah Merah yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang menolak direlokasi atau dipindah ke lokasi tempat tinggal lain. Mereka bersikukuh terus berada di kediaman Tanah Merah yang telah ditempati selama berpuluh-puluh tahun karena mengaku sudah mengantongi legalitas.

"Terkait soal keberadaan warga, kan warga sudah punya hak tinggal di situ, sudah punya legalitas," kata Ketua Forum Tanah Merah, Muhammad Huda, Selasa (7/3/2023).

Huda mengatakan, legalitas yang dimaksud adalah dengan adanya izin mendirikan bangunan (IMB) yang diberikan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 16 Oktober 2023. Beleid tersebut yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung serta Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

"Memang dasarnya dari Perda Nomor 7 Tahun 2010. Perda itu kan produk politik yang di DPRD, dasar hukumnya. Jadi terkait soal bangunan gedung itu dasarnya," ujarnya.

Pemberian IMB tersebut merupakan janji politik Anies saat kampanye pada Pilkada 2017. IMB kawasan itu diberikan kepada RW 08, RW 09, RW 10, dan RW 11 Kelurahan Rawa Badan Selatan, Kecamatan Koja. Huda mengaku para warga juga membayar pajak atas adanya IMB tersebut.

"Dengan adanya IMB kami membayar pajak akhirnya, pemasukan juga buat DKI Jakarta, dari retribusi yang dikeluarkan oleh warga Kampung Tanah Merah. Jadi kalau memang ditarik-tarik soal lahan, enggak ketemu-ketemu," jelasnya.

Alih-alih direlokasi, Huda menekankan agar warga Tanah Merah diberi bantuan untuk memperbaiki rumah mereka yang dilalap si jago merah. "Warga tidak menghendaki relokasi, tapi membangun kembali rumah yang terbakar, merehabilitasi rumah yang terbakar yang disebabkan kelalaian oleh Pertamina," tuturnya.

Lebih lanjut, Huda mendorong pemerintah dan pihak Pertamina mencari solusi konkret agar tidak lagi terjadi bencana serupa di kemudian hari. Terlebih mengingat kejadian kebakaran pada Jumat (3/3/2023) malam yang mengakibatkan 19 orang meninggal dunia bukanlah yang pertama kalinya.

"Salah satu solusi menurut kami, warga Kampung Tanah Merah, adalah deponya yang harus dipindahkan. Kan di Pelindo ada, pelabuhan juga jauh dari permukiman," ungkapnya.

In Picture: Anjing Pelacak Diterjunkan Bantu Pencarian Korban Kebakaran Depo Plumpang

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hari ini menanggapi terkait nasib warga yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Ia menyerahkan nasib warga tersebut ke Pertamina.

"Kan sudah ditawarkan (dua opsi dari Presiden Jokowi). Silakan Pertamina," kata Heru kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa (7/3/2023).

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemindahan Depo Pertamina Plumpang merupakan opsi yang tepat untuk mencegah tragedi kebakaran berulang di kemudian hari.

"Opsi pemindahan Depo Pertamina Plumpang merupakan opsi yang tepat dan cepat, dengan beberapa alasan. Pertama, penyulut kebakaran berawal dari Depo Pertamina Plumpang, bukan rumah penduduk," kata Fahmy dalam keterangannya di Yogyakarta, Senin (6/3/2023).

Alasan berikutnya, menurut Fahmy, pimindahan Depo Pertamina Plumpang dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan merelokasi rumah warga di kawasan itu.

"Pemindahan Depo Pertamina dapat diputuskan secara cepat oleh direksi Pertamina, Sedangkan keputusan relokasi kawasan penduduk lebih lama karena melibatkan beberapa pihak yakni Pertamina, Pemda DKI, dan warga," kata dia.

Ia menilai saat ini lokasi Depo Pertamina Plumpang sudah sangat tidak layak lantaran berada di tengah kawasan padat penduduk serta tidak tersedia buffer water cukup yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa. Padahal, menurut Fahmy, pendistribusian BBM dari kilang ke Depo Pertamina menggunakan pipa yang sebagian melewati kawasan penduduk, sehingga saat pipa terbakar pasti akan menyebabkan kebakaran rumah penduduk di sekitarnya.

"Dengan alasan tersebut, maka hanya satu kata pindahkan Depo Pertamina Plumpang dalam tempo sesingkatnya," kata dia.