Jokowi: Pejabat Jangan Pamer Kekayaan di Medsos

Jokowi mengatakan, sebagai aparat sipil negara seharusnya memberikan pelayanan

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran dan pejabat pemerintah agar tak pamer kekuasaan dan kemewahan di media sosial. (ilustrasi).
Rep: Dessy Suciati Saputri Red: Gita Amanda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran dan pejabat pemerintah agar tak pamer kekuasaan dan kemewahan di media sosial. Menurut dia, sikap aparat birokrasi yang kerap memamerkan kekuasaan dan kekayaannya tersebut sangatlah tidak pantas.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait rencana kerja pemerintah tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

"Saya ingin tekankan jangan, supaya ditekankan kepada kita kepada bawahan kita jangan pamer kekuasaan jangan pamer kekayaan, apalagi sampai di pajang-pajang di IG, di media sosial itu sebuah kalau aparat birokrasi sangat sangat tidak pantas," tegas Jokowi.

Jokowi pun mengaku mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat pemerintah buntut dari viralnya kasus pejabat Direktorat Jenderal Pajak belakangan ini. Ia mengaku memahami kekecewaan masyarakat terhadap pejabat pemerintah yang justru hedonis tersebut.

"Kalau seperti itu ya kalau menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jemawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuatan pamer kekayaan hedonis," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, sebagai aparat sipil negara seharusnya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan pun harus efektif dan akuntabel.

Karena itu, Jokowi juga meminta seluruh menterinya agar mendisiplinkan bawahannya serta kembali menjelaskan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh para pejabat pemerintahan.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum baik di Polri maupun Kejaksaan Agung agar membersihkan dan membenahi institusi yang dipimpinnya. "Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum lainnya benahi dulu di dalam kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian dan lembaga lainnya," ucap Jokowi.

Baca Juga

 
Berita Terpopuler