Gus Alex: Jangan Gunakan Mars Satu Abad NU untuk Kepentingan Politik PKB
Ketum PBNU sudah melarang peserta Pemilu 2024 untuk menggunakan identitas NU.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ishfah Abidal Aziz atau akrab disapa Gus Alex menyesalkan penggunaan Mars Satu Abad NU untuk kepentingan partai politik. Termasuk, yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ia menekankan, Mars 1 Abad NU merupakan buah karya dan hasil perenungan KH Mustofa Bisri atau Gus Mus dengan aransemen musik Tohpati. Sehingga, harus dijaga kesakralannya dan memang hanya bisa digunakan untuk kepentingan NU.
"Bagi kami, mars ini sangat sakral, jadi jangan digunakan untuk kepentingan politik PKB," kata Alex melalui rilis yang diterima Republika.co.id, Senin (30/1/2023).
Penegasan ini dikeluarkan setelah sebelumnya beredar video 'Sarasehan Satu Abad NU' yang digelar PKB dengan menggunakan latar belakang Mars 1 Abad NU karya Gus Mus. Video ini lantas diunggah akun resmi PKB dan telah menuai banyak sorotan.
Salah satunya diunggah akun Instagram @dpp_pkb. Memposting video Sarasehan Nasional Satu Abad NU, dengan foto, video, logo dan nomor urut PKB, memakai latar musik Mars 1 Abad NU aransemen Tohpati dan Czech Symphony Orchestra.
Menurut Alex, tidak pantas jika PKB menggunakan Mars 1 Abad NU untuk kepentingan politik praktis mereka. Ia meminta, PKB jangan sampai menjadi penumpang gelap dalam perhelatan besar dan monumental peringatan satu abad Nahdlatul Ulama.
"Tidak boleh ada satu partai pun yang boleh memanfaatkan NU," ujar Alex.
Siapapun, lanjut Gus Alex, boleh memeringati satu abad NU, tapi jangan sampai menggunakan atribut milik NU tanpa seizin dan sepengetahuan PBNU. Apalagi, jika penggunaan atribut satu abad NU ini digunakan untuk kepentingan politik praktis.
Alex turut menegaskan, pesan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, sudah sangat jelas. Yaitu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan menjaga jarak dengan seluruh kekuatan partai politik, termasuk menjelang Pemilu 2024 mendatang.
"Tidak boleh ada satu partaipun yang menggunakan NU untuk kepentingan politik praktis," kata Alex.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf melarang penggunaan identitas NU bagi seluruh peserta kontestasi Pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk mencegah politik identitas di Pemilu 2024.
Ketum PBNU mengaku masih menemukan kandidat yang memobilisasi dukungan publik dengan menggunakan identitas NU pada Pemilu 2019. "NU mencegah digunakannya identitas NU sebagai senjata politik dalam kompetisi nantinya," kata eks juru bicara Presiden Gusdur itu.