Omnibus Law Kesehatan, 'Jalan Pintas' Agar Pemerintah Bisa Atur Dokter

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah terus melakukan upaya dalam transformasi kesehatan di Indonesia. Salah satunya lewat revisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang nantinya menggunakan metode omnibus law.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah tak memiliki kewenangan apa pun terkait pengaturan kedokteran. Baik soal distribusi, produksi, hingga penerbitan izin bagi dokter dan dokter spesialis.

"Kita juga sampaikan ini secara terbuka ke teman-teman di Baleg, organisasi profesi, ke dekan fakultas kedokteran bahwa the goverment has to be able to govern, jadi pemerintah harus bisa memerintah," ujar Budi memberikan jawaban dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (24/1/2023).

"Sekarang kita tidak bisa lakukan apa-apa, kalau kita kurang produksi dokter emang kita bisa ngatur dokter? Tidak bisa. Kita kurang distribusi dokter, emang pemerintah bisa ngatur distribusi dokter? Tidak bisa juga," sambungnya.

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa pemerintah bukan ingin menguasai isu-isu kesehatan di Indonesia. Namun, pengaturan perlu dihadirkan agar mudahnya mengatur dan mencari solusi tentang kesehatan di dalam negeri.

"Bukannya kita ingin menguasai, tapi kalau kita tidak bisa mengatur maka kejadiannya seperti ini. Kita sama sekali tidak bisa mengatur distribusi dokter, kita tidak bisa mengatur distribusi dokter, kita tidak bisa mengatur harusnya spesialisnya berapa, kompetensinya harusnya tidak rebutan seperti apa," ujar Budi.

"Kita akan kesulitan sendiri untuk memastikan bahwa layanan kesehatan di seluruh masyarakat itu cukup," sambungnya.

Harapannya dengan revisi UU Kesehatan, pemerintah bisa melakukan transformasi kesehatan. Niat tersebut juga sudah disampaikan kepada Badan Legislasi (Baleg) yang disebutnya tengah menyusun draf RUU tersebut.

"Secara resmi sudah kita sampaikan satu bundle mengenai transformasi sistem kesehatan kita. Nah kalau ditanya bapak atau ibu, kita tidak ada, kita landasannya buat pemerintah kalau ditanya ya, nomor satu apapun yang terjadi perubahan undang-undang ini harus bisa meningkatkan pelayanan kesehatan kemasyarakatan," tegasnya.

Anggota Komisi IX Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini mengungkapkan, RUU omnibus Kesehatan merupakan usulan pemerintah, bukan DPR. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa Budi sesungguhnya hanya pura-pura tidak tahu.

"Menkes ini pura-pura tidak tahu saja Pak Ketua (Komisi IX), maaf Pak Ketua, Baleg itu tidak pernah menyiapkan rancangan undang-undang setahu saya, ndak ada timnya di sana, ndak ada. Pasti dari pemerintah ini," ujar Yahya dalam rapat kerja dengan Menkes, Selasa.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris meluruskan, bahwa RUU omnibus Kesehatan saat ini sedang dirumuskan Baleg agar menjadi inisiatif DPR. Sehingga, wajar jika Budi belum memiliki draf resmi.

Yahya kemudian menimpali Charles dan mengatakan bahwa Budi pura-pura tidak tahu mana draf yang asli. "Sebentar Pak Ketua, ini kan main belakang Pak Ketua. Pak Menkes ini pura-pura tidak tahu saja Pak Ketua," ujarnya.

Pekan lalu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, pihaknya masih tengah menyusun naskah akademik dan draf revisi UU Kesehatan. Menurutnya, perlu ada kajian lebih mendalam terkait revisi undang-undang yang menggunakan metode omnibus law tersebut.

Baleg dimintanya untuk mengundang kembali organisasi profesi yang berkaitan dengan kesehatan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU). Sebab, revisi tersebut akan mencakup undang-undang profesi lainnya.

"Ini jalannya sebenarnya harusnya masih lebih panjang dan harus sangat hati-hati, bukan berarti kita tidak mau diubah. Banyak yang harus diperbaiki, tetapi harus sangat hati-hati, dan jeli, serta cermat," ujar Ledia.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Slamet Budiarto menolak pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggunakan metode omnibus law. Sebab, revisi undang-undang tersebut menghadirkan kemungkinan pemecah-belahan organisasi profesi kesehatan.

Revisi UU Kesehatan sendiri akan menggunakan mekanisme omnibus law atau menggabungkan undang-undang lainnya. Undang-undang yang akan digabungkan dalam revisi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

"Ada indikasi dipecah-belahnya kami organisasi profesi, bahwa kami di kedokteran hanya satu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), PPNI hanya satu, Persatuan Perawat Nasional ,IAI juga sama, IPI juga sama, ada klausul yang dimungkinkan memecah-belah," ujar Slamet, Senin (16/1/2023).

Selanjutnya adalah permasalahan adanya aturan terkait izin praktik. Ia menjelaskan bahwa lewat revisi UU Kesehatan, pencapaian kompetensi ditentukan oleh Menteri Kesehatan dan pemerintah daerah, padahal seharusnya itu adalah ranah organisasi profesi.

"Intinya bahwa undang-undang ini tujuannya tadi katakan filosofinya baik, tapi tidak harus mencabut undang-undang profesi. Ada masalah pasal, salah sedikit itu perlu diperbaiki, tapi tidak mencabut," ujar Slamet.

"Karena undang-undang ini mencabut, maka kami sepakat organisasi profesi untuk menolak omnibus law," sambungnya.

Karena masih banyaknya poin yang perlu diperbaiki dalam revisi UU Kesehatan, IDI mendorong DPR untuk menunda pembahasannya. Termasuk untuk mengeluarkannya terlebih dahulu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Mendesak RUU tersebut dikeluarkan dari prolegnas DPR RI. Namun apabila hal ini tetap dilanjutkan untuk disahkan, kami mempertanyakan komitmen integritas DPR RI sebagai perwakilan rakyat, juga pemerintah dalam menjalankan amanah konstitusi negara," ujar Slamet.