Empat Persoalan Pengupahan di Perppu Cipta Kerja Menurut Buruh

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ronggo Astungkoro, Dian Fath Risalah

Partai Buruh menyoroti sejumlah pasal yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Terkait dengan pengaturan soal upah minimum, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, melihat ada empat persoalan.

"Di dalam UU Cipta Kerja terdapat pasal yang menyebutkan, gubernur dapat menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sementara di dalam perppu, pasal ini tidak diubah, artinya masih sama dengan sebelumnya," kata Said lewat keterangannya, Kamis (5/1/2023).

Menurut dia, dengan menggunakan kata 'dapat', maka artinya UMK bisa ditetapkan dan bisa juga tidak. Karena itu, Partai Buruh meminta kata 'dapat' tersebut untuk dihapuskan sehingga bunyi di dalam perppu menjadi, 'Gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota'.

Kemudian, soal pasal yang mengatur formula kenaikan upah minimum. Dia menjelaskan, di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, pasal kenaikan upah minimum berdasarkan survei kebutuhan hidup layak.

Kemudian diubah dalam aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015 formula kenaikannya menjadi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Di mana, kata 'dan' berarti akumulasi dari keduanya.

"Tetapi dalam UU Cipta Kerja menjadi tidak jelas, karena menggunakan formula inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Kata atau, berarti opsional. Hanya dipilih salah satu," ujar Said.

Menurut Said, formula kenaikan upah minimum di Perppu Cipta Kerja menjadi semakin tidak jelas. Sebab, kenaikan upah minimum berdasarkan inflansi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel indeks tertentu.

Said mengatakan, indeks tertentu tersebut tidak jelas. Seharusnya cukup berbunyi, 'kenaikan upah minimum didasarkan pada inflansi dan pertumbuhan ekonomi'. Tidak perlu indeks tertentu.

Permasalahan ketiga, yakni adanya pasal baru yang mengatur dalam keadaan ekonomi dan keadaan ketenagakerjaan tertentu, formula kenaikan upah minimum bisa berubah.

"Pasal ini semakin membingungkan, karena bertentangan dengan pasal sebelumnya yang mengatur fomula kenaikan upah minimum berdasarkan inflansi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Said.

Said memperkirakan, hal itu dimaksudkan bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah dalam keadaan krisis ekonomi, maka perusahaan yang tidak mampu diperbolehkan tidak menaikkan upah minimum. Karena itu, formulanya akan diubah.

Namun, menurut dia, harus disadari, dalam keadaan krisis pun masih ada juga perusahaan yang mampu membayar kenaikan upah minimum. Karena itu, dia menilai, seharusnya bukan formulanya yang diubah.

"Tetapi ada kebijakan, bagi perusahaan yang benar-benar tidak mampu bisa mengajukan penangguhan, dengan disertai bukti tertulis dalam kondisi merugi dua tahun berturut-turut," kata dia.

Lalu persoalan keempat dalam upah minimum adalah dihapusnya upah minimum sektoral. Dia menyatakan, Partai Buruh tidak setuju upah minimum sektoral dihapus dan meminta agar tetap diberlakukan.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya. Menurut dia, substansi ketenagakerjaan diatur dalam UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Sejatinya merupakan ikhtiar pemerintah dalam memberikan perlindungan adaptif bagi pekerja/buruh dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis," kata Menaker Ida, Rabu (4/1/2023). 

Ia mengatakan, substansi ketenagakerjaan yang disempurnakan dalam perppu ini adalah ketentuan alih daya atau outsourcing. Dalam UU Cipta Kerja tidak diatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, sedangkan dalam perppu ini, jenis pekerjaan alih daya dibatasi. 

“Dengan adanya pengaturan ini, tidak semua jenis pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan outsourcing. Nantinya, jenis atau bentuk pekerjaan yang dapat dialihdayakan akan diatur melalui peraturan pemerintah," kata Ida. 

Ida menambahkan, Perppu Cipta Kerja juga merupakan penyempurnaan dan penyesuaian penghitungan upah minimum. Diketahui, upah minimum dihitung dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Nantinya, formula penghitungan upah minimum termasuk indeks tertentu tersebut akan diatur dalam PP.

Pada perppu juga ditegaskan gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Tak hanya itu, gubernur juga dapat menetapkan UMK apabila hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari pada UMP. 

“Kata 'dapat' yang dimaksud dalam perppu harus dimaknai bahwa gubernur memiliki kewenangan menetapkan UMK, apabila nilai hasil penghitungannya lebih tinggi dari UMP," kata Menaker Ida.

Selanjutnya, terkait penegasan kewajiban menerapkan struktur dan skala upah oleh pengusaha untuk pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. Keempat, terkait penggunaan terminologi disabilitas yang disesuaikan dengan UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

"Kelima, perbaikan rujukan dalam pasal yang mengatur penggunaan hak waktu istirahat yang upahnya tetap dibayar penuh, serta terkait manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan," kata dia.

Menaker menjelaskan, perubahan terkait substansi ketenagakerjaan tersebut mengacu pada hasil serap aspirasi UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah di beberapa daerah, antara lain Manado, Medan, Batam, Makassar, Yogyakarta, Semarang, Balikpapan, dan Jakarta. Bersamaan dengan itu, telah dilakukan kajian oleh berbagai lembaga independen. 

"Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah kemudian melakukan pembahasan mengenai substansi yang perlu diubah. Pertimbangan utamanya adalah penciptaan dan peningkatan lapangan kerja, pelindungan pekerja/buruh, dan juga keberlangsungan usaha," kata Menaker Ida menegaskan.