Seloroh Heru Budi Soal Kelanjutan Nasib Program Sumur Resapan Era Anies

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zainur Mashir Ramadhan

Belakangan ini ramai di media sosial menyusul peristiwa terperosoknya truk mixer di salah satu sumur resapan yang ada di Jakarta Pusat. Diviralkan oleh komposer Addie MS melalui akun Twitter-nya, peristiwa itu terjadi di Jalan Batu Ceper pada akhir tahun lalu, Sabtu (31/12/2022).

Berdasarkan pantauan, di lokasi tersebut memang terdapat banyak sumur resapan. Meski tertutup dengan beton, sumur resapan yang ada tampak tidak rata dengan jalan. Secara umum, di sepanjang jalanan tersebut, terdapat puluhan sumur resapan yang lokasinya berdekatan, maupun berjauhan.

Menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal, kerusakan atau amblesnya sumur resapan di DKI, khususnya yang terjadi di belakang Istana Negara, Jalan Batu Ceper Raya, Gambir, sedang diperbaiki. Alasan jalan yang rusak atau tidak efektif, menurutnya karena ada pelaksanaan long storage pompa.

“Ada relokasi utilitas. Nanti kita rapikan,” kata Yusmada.

Terlepas dari viralnya perisitiwa amblesnya sumur resapan, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, efektivitas program sumur resapan era gubernur Anies Baswedan bisa terlihat saat ini. Menurut Hari, sumur resapan sejauh ini sangat berguna untuk mengatasi permasalahan banjir. 

“Lihat sekarang contohnya di D.I Pandjaitan, dulu kalau banjir satu meter loh, sekarang mana? Nggak ada kan? Alhamdulillah,” kata Hari kepada awak media, Rabu (4/1/2022).

Hari berharap, dengan dimasifkannya program sumur resapan selama beberapa tahun ke belakang, bisa mengatasi dan meniadakan bencana banjir di DKI. Terlebih, saat air yang ada dan terkumpul di sekitaran gedung-gedung di DKI selama musim hujan saat ini, tidak dibuang ke kali atau sungai seperti sebelum-sebelumnya.

“Setelah saya cek beberapa gedung itu tidak ada sumur resapan maka saya sampaikan dia harus buat sumur resapan,” katanya. 

Mengingat Pemprov DKI yang saat ini tidak mengalokasikan dana untuk sumur resapan, gedung-gedung terkait ia sebut bisa mengalokasikan dana pribadi. Namun demikian, berbeda dengan warga yang bisa disiapkan dana oleh Dinas SDA.

Adapun, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berseloroh saat ditanya soal kelanjutan proyek sumur resapan yang dibanggakan Anies Baswedan dalam penanganan banjir. Menjawab kelanjutan sumur resapan yang telah dihentikan DPRD DKI tahun lalu, Heru malah menjawab tidak menggunakan sumur.

“Saya di rumah udah nggak pake sumur. Pake pompa,” kata Heru singkat di Jakarta, Rabu.

Padahal sebelumnya, saat awal dilantik sebagai Pj Gubernur DKI oleh Presiden Jokowi pertengahan Oktober 2022 lalu, Heru mengatakan, akan melanjutkan program sumur resapan. Ia menilai, sumur resapan sudah tepat dilakukan di beberapa tempat tertentu seperti di Jakarta Selatan.

Menurutnya, semua program gubernur untuk mengatasi masalah banjir sudah cukup baik. Hanya saja perlu dicek kembali penempatannya.

“Program sumur resapan itu tidak buruk juga ya, jadi sures (sumur resapan) itu di beberapa tempat tertentu seperti Jakarta Selatan yang memang dia cekung, kan kalau sungainya di atas dia di bawah kita harus bikin sumur resapan, itu nanti kita lihat,” kata Heru saat itu.

Pemprov DKI era kepemimpinan Anies Baswedan pernah menargetkan untuk membangun 1,1 juta sumur resapan hingga 2022 yang bisa menampung dan menyerapkan air sebanyak 11,5 juta meter kubik ke dalam tanah. Namun demikian, hingga 2021, DKI baru membangun setidaknya 16 ribu sumur resapan.

DPRD DKI Jakarta menghapus anggaran sumur resapan pada APBD 2022 sebesar Rp 120 miliar. Padahal sebelumnya, usulan pembangunan sumur resapan pada 2022 awalnya diajukan Rp 322 miliar, dan akhirnya dipangkas hanya menjadi Rp 120 miliar, sebelum akhirnya ditiadakan. Setahun sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp 441 miliar dari APBD DKI Jakarta 2021 untuk proyek sumur resapan.

In Picture: 100 Sumur Resapan Dibangun di Kawasan Monas

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai, perencanaan dan pembangunan sumur resapan yang dimulai pada masa kepemimpinan Anies tidak matang. Alih-alih menyelesaikan persoalan banjir di DKI Jakarta, dia menyebut, jika sumur resapan era Anies, membahayakan para pengendara.

“Sumur resapan yang di tengah jalan, jadi jeblos karena dilintasi kendaraan. Kalau membahayakan, jangan dibiarkan,” kata Nirwono ketika dihubungi, Rabu (4/1/2022).

Dia menjelaskan, lokasi sumur resapan yang tidak masuk akal ada di trotoar, tepi jalan dan tengah jalan dengan kekuatan yang tidak bisa membandingi volume atau massa kendaraan berat. Dengan kondisi demikian, dia menyebut bahwa efektivitas sumur resapan di DKI tidak lebih dari 20 persen yang berfungsi.

“Karena efektivitas rendah dan membahayakan pengendara, menjadi alasan kuat mengapa DKI harus berani mengevaluasi dan bahkan membongkar sumur resapan yang tidak efektif,” kata dia.

Nirwono menambahkan, alasan penempatan di trotoar, tepi jalan dan tengah jalan tidak efektif, karena kekuatan yang tidak sebanding dengan kendaraan dan lokasi tepat di atas jaringan utilitas berisi kabel-kabel. Sehingga, justru menghambat dan tidak memaksimalkan fungsi sumur resapan yang ada. Alhasil, dirinya mengusulkan agar sumur resapan bisa dikaji ulang dan ditempatkan di lokasi yang mendukung untuk ditempatkan.

“Pelajarannya, kalau mau membuat sumur resapan, buat rencana yang lebih matang dari lokasi, efektivitas hingga keamanan. Bukan berarti sumur resapan tidak dibutuhkan, tapi untuk mikro itu bisa digunakan,” jelasnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, secara umum, salah satu penanganan program banjir era Anies, sumur resapan, memang tidak matang. Namun demikian, dirinya mengaku jika program yang sudah ada jauh sejak era Jokowi dan dilanjut Anies, menjadi salah satu cara untuk menangani banjir.

“Tetapi bahwa sumur resapan ada manfaatnya, ya ada. Satu manfaat mengurangi dampak banjir. Kedua, paling utama menjadi cadangan air saat kemarau,” kata Gembong saat dihubungi, Rabu.

Ihwal membongkar sumur resapan yang bermasalah seperti saran pakar, Gembong menolaknya. Bahkan, dirinya, menyarankan apabila Pemprov DKI mau menambah sumur resapan di daerah yang pas, hal itu akan didukungnya.

“Ya kalau untuk daerah yang membutuhkan berdasarkan kajian, kenapa tidak. Ditambah monggo aja,” kata dia.

Gembong menjelaskan, sejak dahulu PDIP tidak mengkritisi program sumur resapan. Sebaliknya, pihak dia menyebut hanya mengkritisi penempatan yang tidak sesuai.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani mengatakan, memang ada beberapa titik sumur resapan yang ditempatkan di lokasi yang tidak tepat. Namun demikian, secara umum, dia menilai jika sumur resapan di DKI Jakarta sudah baik.

“Itu satu program yang bagus, cuman tinggal dijaga dan dipelihara dan ditempatkan di lokasi yang tepat,” ucap Yani di Jakarta, Rabu.

Dirinya menegaskan, sumur resapan perlu dipelihara dengan baik oleh Pemprov DKI saat ini. Terlebih, jika memang ditujukan untuk membantu mengurangi genangan air, banjir ataupun untuk cadangan air pada kemarau.

“Cuma memang tadi, bisa jadi ada yang memang tidak dipelihara dengan baik atau tidak dikerjakan secara baik,” katanya.

Dirinya menyarankan, agar Pemprov DKI melanjutkan program sumur resapan. Khususnya, saat sumur resapan terbukti bisa mengurangi titik banjir dengan baik dan cepat.