Pengenalan Wajah Digunakan dalam Aspek Hidup Masyarakat India

REPUBLIKA.CO.ID, HYDERABAD -- Setelah sepasang pengeboman ekstremis mengguncang kota Hyderabad di India tengah-selatan pada 2013, para pejabat bergegas memasang 5.000 kamera CCTV untuk meningkatkan keamanan. Sekarang ada hampir 700 ribu di dalam dan sekitar kota metropolitan.

Simbol paling mencolok dari kebangkitan kota sebagai hotspot pengawasan adalah Pusat Komando dan Pengawasan baru yang berkilauan di lingkungan Banjara Hills. Menara 20 lantai menggantikan kampus dengan segerombolan petugas sudah memiliki akses 24 jam, data menara ponsel dan CCTV real-time yang geolokasi melaporkan kejahatan.

Teknologi ini memicu kamera apa pun yang tersedia di area tersebut, memunculkan database mugshot penjahat dan dapat memasangkan gambar dengan perangkat lunak pengenal wajah. Tindakan ini untuk memindai rekaman CCTV untuk penjahat yang dikenal di sekitarnya. 

Associated Press diberi akses langka ke operasi awal tahun ini sebagai bagian dari penyelidikan terhadap proliferasi alat kecerdasan buatan yang digunakan oleh penegak hukum di seluruh dunia. Komisaris Polisi CV Anand mengatakan, pusat komando baru yang diresmikan pada Agustus, mendorong penggunaan teknologi di seluruh departemen pemerintah, bukan hanya polisi. Direktur jenderal Kepolisian Negara Bagian Telangana Mahender Reddy mengatakan, harganya 75 juta dolar AS.

Pengenalan wajah dan kecerdasan buatan telah meledak di India dalam beberapa tahun terakhir, menjadi alat penegakan hukum utama untuk memantau pertemuan besar. Polisi kini tidak hanya menggunakan teknologi untuk menyelesaikan pembunuhan atau menangkap perampok bersenjata saja.

Hyderabad adalah salah satu pasukan polisi lokal pertama di India yang menggunakan aplikasi seluler untuk membagikan denda lalu lintas dan mengambil gambar orang yang melanggar penggunaan masker. Petugas juga dapat menggunakan perangkat lunak pengenal wajah untuk memindai gambar terhadap basis data kriminal.

Petugas polisi memiliki akses ke aplikasi yang disebut TSCOP dalam ponsel pintar dan tablet yang menyertakan kemampuan pemindaian pengenalan wajah. Aplikasi ini juga menghubungkan hampir semua petugas polisi di kota ke sejumlah layanan pemerintah dan darurat.

Anand mengatakan, foto pelanggar lalu lintas dan pelanggaran aturan masker hanya disimpan cukup lama untuk memastikan tidak diperlukan di pengadilan dan kemudian dihapus. Dia menyatakan keterkejutannya bahwa setiap warga negara yang taat hukum akan keberatan.

“Jika kita perlu mengendalikan kejahatan, kita perlu memiliki pengawasan,” katanya.

Tapi akurasinya dipertanyakan dan gugatan telah diajukan untuk menantang legalitasnya. Pada Januari, seorang pejabat Hyderabad memindai wajah seorang reporter perempuan untuk menunjukkan cara kerja aplikasi pengenal wajah. Dalam hitungan detik, itu mengembalikan lima potensi kecocokan dengan penjahat di database seluruh negara bagian. Hal paling mengagetkan, tiga diantaranya adalah laki-laki.

Klik halaman berikutnya yah!

Padahal, Anand menyatakan, Hyderabad telah menghabiskan ratusan juta dolar untuk kendaraan patroli, kamera CCTV, pengenalan wajah, dan aplikasi geo-tracking, hingga beberapa ratus kamera pengenalan wajah di antara teknologi lainnya. Dia malah memuji teknologi untuk penurunan kejahatan yang cepat. Perampokan untuk perhiasan turun dari 1.033 insiden per tahun menjadi kurang dari 50 per tahun setelah kamera dan teknologi lainnya digunakan.

Anand juga mengklaim, investasi pada perangkat tersebut telah membantu negara menarik lebih banyak investasi swasta dan asing, termasuk pusat pengembangan Apple yang diresmikan pada 2016 dan pusat data utama Microsoft diumumkan pada Maret. "Ketika perusahaan-perusahaan ini memutuskan untuk berinvestasi di sebuah kota, mereka pertama-tama melihat situasi hukum dan ketertiban,” katanya.

Lintasan Hyderabad sejalan dengan keinginan pemerintah pusat. Biro Catatan Kejahatan Nasional negara itu sedang berusaha untuk membangun salah satu sistem pengenalan wajah terbesar di dunia.

Melanjutkan upaya pemerintah sebelumnya, Perdana Menteri Narendra Modi dan Bharatiya Janata Party (BJP) telah memanfaatkan peningkatan teknologi pengawasan sejak berkuasa pada 2014. Kampanye Digital India andalannya bertujuan untuk merombak infrastruktur digital negara untuk pemerintah menggunakan informasi teknologi.

Pemerintah telah mempromosikan pemolisian cerdas melalui drone, kamera CCTV berkemampuan AI, dan pengenalan wajah. Upaya tersebut adalah cetak biru yang telah mengumpulkan dukungan di seluruh spektrum politik dan merembes ke negara bagian di seluruh India.

“Ada banyak dukungan sosial dan sipil untuk itu juga, orang tidak selalu mengerti sepenuhnya. Mereka melihat teknologi dan berpikir inilah jawabannya,"

Direktur eksekutif Yayasan Kebebasan Internet yang berbasis di New Delhi Apar Gupta.