Ilham Habibie Tegaskan Pentingnya Transformasi Digital di Sektor Bisnis dan Pemerintahan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dr Ing  Ilham Akbar Habibie  MBA, menegaskan pentingnya transformasi digital, baik di sektor bisnis maupun pemerintahan. ”Saya kira tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kita sudah sepenuhnya masuk ke era digital. Sejak kita mengalami pandemi (Covid-19), yang insya Allah sudah usai, di mana kita sempat merasakan dampaknya berupa keterbatasan kita bergerak, untuk bekerja, dan bertemu dengan yang lain, (ternyata) banyak hal bisa disubstitusikan dengan digital,”  kata Ilham Habibie.

Menurut Ilham,  masuk ke era digital bukan lagi hal yang bisa diabaikan, baik bagi bisnis maupun pemerintahan. ”Ini bukan lagi iya atau tidak, tetapi seberapa cepat, seberapa luas, dan seberapa dalam. Itu yang menentukan siapa dalam bisnis dan juga pemerintah mana yang akan unggul. Di mana harus bekerja keras untuk bisa memenuhi apa yang disyaratkan, dalam bisnis adalah customer, pelanggan atau nasabah. Kalau untuk pemerintah itu adalah warga,” jelasnya.

Demikian disampaikan kata Ilham, ykng saat ini juga sebagai ketua Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional, dalam pidato Kuncinya, yang disampaikan lewat video, dalam acara puncak Penghargaan TOP Digital Awards 2022 digelar di Dian Ballroom, Raffles Hotel, Jakarta, Kamis (15/12/2022).  

Lebih lanjut Ilham mengatakan bahwa digitalisasi substansinya adalah teknologi yang diterapkan untuk memperbaiki modus dan proses kerja secara keseluruhan, baik dari segi biaya, kecepatan, dan juga kualitas. 

“Mengenai strategi dalam merangkul era digital, hal itu harus merambah ke semua aspek, baik dari sektor bisnis maupun pemerintahan. Dalam bisnis, misalnya, transformasi digital disebut harus memberi pengaruh ke proses bisnis mulai dari bagian transaksi, jual beli, sales, marketing, hingga purna jual,” terangnya.

“Sementara digitalisasi di pemerintah itu bertujuan memberikan layanan, yang sudah biasa kita dapatkan dengan cara analog, dengan lebih mudah lebih murah, lebih cepat dan lebih berkualitas tinggi,” tegasnya.

Senada dengan Ilham, Ketua Dewan Juri TOP Digital Awards 2022,  Prof  Dr-Ing Ir Kalamullah Ramli  MEng dalam sambutannya menyampaikan Transformasi Digital umumnya dijalankan dalam upaya suatu organisasi, baik itu bisnis atau pemerintah, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan publik, kinerja bisnis dan operasional, serta layanan kepada pelanggan.

Menurutnya, agar transformasi digital yang sukses tetap bisa diwujudkan, maka perlu fokus pada (1) kualitas digitalisasi, bukan sekedar kuantitas; (2) integrasikan upaya transformasi digital dengan seluruh aktivitas organisasi, (3) tetap memperhatikan kondisi eksternal, seperti ekonomi, pasar, kompetisi, dan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat/konsumen, serta (4) menerapkan manajemen keamanan informasi.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara TOP Digital Awards 2022 M  Lutfi Handayani MM, MBA yang juga pemred Majalah It Works mengatakan ajang tahunan ini didesain sebagai kegiatan penghargaan yang sarat dengan aspek pembelajaran. 

“Adapun jumlah peserta tahun ini, sebanyak 183 instansi pemerintahan dan korporasi bisnis. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu, sebanyak 172 peserta, atau  naik 6,5 persen dibanding tahun 2021 lalu,” ungkap Lutfi.

Peraih Penghargaan Golden Trophy

Dalam penyelenggaraan TOP Digital Awards tahun ini, terdapat lima Finalis yang berhasil meraih penghargaan Golden Trophy, merupakan kategori penghargaan tertinggi dalam ajang TOP Digital Awards. Kelimanya berhasil menyabet Golden Trophy karena pencapaiannya meraih penghargaan “TOP Digital Awards kategori Bintang 5” (Sangat Baik) selama tiga tahun berturut-turut.

Kelima peraih penghargaan TOP Digital Awards Golden Trophy adalah: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Pegadaian (Persero), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, dan PT Jasa Raharja (Persero). 

Peraih Penghargaan Level Bintang 5

Selain itu, sejumlah perusahaan dan instansi/lembaga pemerintahan juga meraih penghargaan level Bintang 5 (Sangat Baik) atas terobosan dan inovasi digital yang dilakukannya dalam dua tahun terakhir. 

Di jajaran lembaga dan institusi pemerintah, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

Sedangkan dari perusahaan, para peraih level Bintang 5 yaitu PT Deltadata Mandiri, PT Kideco Jaya Agung, ESTIM Software, PT Indonesia Indikator, PT Data Sinergitama Jaya (Elitery), PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), PT Bank Jatim, Perumdam Air Minum Apa' Mening Malinau, dan RSUD dr Iskak Tulungagung.

Dalam kesempatan ini juga, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Prof Edward OS Hiariej hadir menerima penghargaan level Bintang 5 TOP Digital Awards 2022 untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI), sekaligus mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly yang meraih penghargaan sebagai “TOP Leader on Digital Implementation 2022”. Wamenkumham dalam sambutannya menyampaikan sejumlah inisiatif terkait aspek TIK yang telah dijalankan Kemenkumham dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dalam layanan Hak Cipta.

“Proses penilaian dan penetapan peraih penghargaan, dilakukan secara obyektif, dan independen oleh Dewan Juri. Penilaian dan penjurian yang telah dilakukan, didasarkan pada informasi yang diperoleh dari jawaban kuesioner, wawancara penjurian, dan sumber informasi lain yang relevan, selama proses penilaian berlangsung,” kata Ketua Dewan Juri TOP Digital Awards 2022, Prof Dr-Ing Ir Kalamullah Ramli MEng  

Temuan Penting TOP Digital Awards 2022

Dari proses presentasi dan wawancara penjurian TOP Digital Awards 2022, Dewan Juri memperoleh sejumlah temuan penting terkait implementasi solusi digital di perusahaan dan instansi pemerintahan. Di antaranya adalah:

1.     Pengukuran dampak atau manfaat dari solusi bisnisnya. Walaupun belum semuanya, namun saat ini semakin banyak korporasi bisnis dan instansi pemerintahan, yang secara telah melakukan pengukuran dampak atau manfaat dari solusi bisnis yang dikembangkan dan diimplementasikannya. Hal ini menjadi penting, untuk mengukur keberhasilan dari pengembagan dan implementasi solusi digitalnya.

2.     Peningkatan Tata Kelola TI atau IT Governance. Pengelolaan sistem TI harus didasarkan pada platform tata kelola TI yang baik serta berstandard nasional atau internasional, agar pengelolaan dan pengembangannya dapat bersifat terstruktur dan sistematis, serta berkelanjutan. Aspek-aspek pengelolaan aset-aset TI dan aspek manajemen risiko dalam bidang TI, juga perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. 

3.     Keamanan TI atau Cyber Security. Di banyak perusahaan dan organisasi, IT Security sudah mulai menjadi perhatian yang lebih serius dari tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas adanya tren peningkatan serangan siber yang cenderung meningkat di tengah pandemi Covid-19. Bagaimanapun juga, ancaman serangan terhadap keamanan sistem IT harus diwaspadai. Jangan sampai aktivitas operasional terganggu atau bahkan berhenti, karena sistem keamanan IT yang masih lemah. Dewan Juri  menyarankan ada SDM TI yang dikembangkan untuk mendapatkan Sertifikasi IT Security/Cyber Security. 

4.               Rating Kepuasan Pengguna Solusi. Baru sebagian peserta, yang mulai memberikan fasilitas penilaian atas solusi/aplikasi yang digunakan. Jika masing-masing pengguna solusi/layanan, selalu diberikan opsi pemberian rating nilai atas sebuah layanan, seperti kepuasan Bintang 5 atau 1, maka unit terkait akan terpacu untuk terus meningkatkan layanannya. Jadi, penggunaan Aplikasi/Solusi Digital akan menigkatkan budaya layanan yang lebih baik.

5.               Digital Culture dan Literasi Digital. Selain fokus pada pengembangan aplikasi dan solusi digital, sebaiknya manajemen Perusahaan dan Instansi Pemerintahan, juga harus membangun Digital Culture, agar pemanfaatan Solusi Digitalnya menjadi maksimal, serta Literasi Digital. Jangan sampai, fitur-fitur canggih dari sebuah aplikasi digital/solusi bisnis yang sudah dikembangkan, tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, hanya karena kurangnya edukasi dan literasi terkait teknologi digital bagi masyarakat/penggunanya. 

Transformasi Digital di Bisnis dan Pemerintahan

Bicara mengenai strategi dalam merangkul era digital, menurut Ilham Habibie, hal itu harus merambah ke semua aspek, baik dari sektor bisnis maupun pemerintahan. Dalam bisnis, misalnya, transformasi digital disebut harus memberi pengaruh ke proses bisnis mulai dari bagian transaksi, jual beli, sales, marketing, purna jual. 

Selanjutnya pada sisi desain, dalam hal ini desain produk, pada bagian ini juga bisnis bisa memanfaatkan teknologi digital. Demikian pula dalam proses produksi. “Kita bisa sedemikian rupa, sehingga dia bisa langsung menggunakan permesinan yang diperlukan untuk membuat produknya, misalnya pakai 3D Printer dan sebagainya,” kata Ilham.

Pun dalam hal mengelola perusahaan sampai urusan akuntasi dan hal-hal yang berkaitan dengan legal itu juga disebut memiliki aspek digital. ”Jadi, boleh dikatakan seluruh lini daripada bisnis, seluruh aspek itu sudah semakin akan mengalami adanya dampak dari digitalisasi,” singkatnya.

Namun, perlu dicatat, bicara soal digitalisasi, berarti juga akan menyinggung soal data dalam bentuk digital. Masyarakat mungkin sering mendengar semboyan yang mengatakan bahwa ‘data is the new oil’.

Dalam hal ini, Ilham menegaskan bahwa data akan punya nilai, jika data tersebut berada dalam bentuk digital. ”Kalau data itu hanya digital saja, tapi kita belum diolah, ya nilainya hanya segitu saja. Tetapi kalau kita olah, nah itu baru punya nilai,” tandasnya.

Untuk mengolah data agar memiliki nilai seperti halnya minyak, Ilham juga menyinggung mengenai peran penting teknologi Artificial Intelligence (AI), Big Data, dan Machine Learning untuk mengetahui pola-pola yang ada pada data tersebut

Masih berkenaan dengan digitalisasi, bila semua data sudah diformat dalam bentuk digital, hal ini disebut memungkinkan untuk terjadinya kolaborasi satu sama lain dengan lebih mudah. ”Sharing dari data tersebut bukan hanya ranah kota, tetapi juga global dan regional. Itu adalah enabler yang sangat penting yang perlu kita eksploitasikan. Jadi, dengan adanya kolaborasi, inovasi itu menurut saya itu bisa lebih cepat, dan juga bisa mendapatkan lebih banyak ide yang mungkin terbatas sekali kalau kita hanya berinovasi dengan teman-teman dalam kantor kita dalam perusahaan kita,” ungkapnya.

Dengan demikian, hal tersebut akan membuka pintu ke dalam satu dunia yang sebelumnya belum kita punyai. Jadi, lanjut Ilham, kolaborasi digital itu berbeda dengan kolaborasi analog, karena kita bisa men-sharing data dengan orang lain lebih mudah, dan juga bisa kerja sama dengan cara digital.

Sementara untuk transformasi digital dalam sektor pemerintahan, sejatinya hal itu tidak terlalu jauh berbeda dengan sektor bisnis. ”Kalau pemerintah yang penting adalah mengelola negara dan rakyat dengan sebaik mungkin. Jadi, government aspek itu penting, begitupun kemajuan dari negara itu bisa diukur dari beberapa parameter yang kita kenal, misalnya bagaimana dengan pertumbuhan ekonominya, indeks perkembangan manusianya, bagaimana dengan pendidikannya, bagaimana dengan kesehatannya, semua bisa diukur,” kata Ilham.

“Dan tolak ukur itu tentu dan juga penyampaian pelayanannya, implementasi dan kebijakan-kebijakanya semuanya itu bisa dilaporkan dengan lebih mudah kalau kita bicara mengenai digitalisasi. Jadi, digitalisasi daripada pemerintah itu bisa itu memberikan layanan yang sudah bisa kita dapatkan dengan cara analog, dengan lebih mudah lebih murah, lebih cepat dan lebih berkualitas tinggi,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Ilham, ke depannya dengan adanya karakter digital dan atau literasi digital rakyat yang makin meningkat dalam hal kebijakan-kebijakan pemerintah, rakyat itu bisa dilibatkan. Jadi, rakyat bukan saja penerima daripada layanannya, tapi di juga co-creator daripada layanan-layanan yang diharapkan untuknya.

Ilham mencontohkan dalam konteks smart city ada istilah yang dikenal sebagai smart city living lab, atau semacam laboratorium hidup. ”Nah, itu sebetulnya tidak lain dari filosofi warga itu dilibatkan kemudian dia menjadi co-creator dari pelayanan atau jasa yang dia peroleh dari pemerintah. Dan ini bukan satu arah tapi multi arah. Jadi, pemerintah memberikan pelayanan kepada warga, lalu warga memberikan masukan.” kata Putra Mantan Presiden RI ke-3, BJ Habibie itu.