Wapres Dukung KEK Tanjung Lesung Jadi Wisata Internasional
Tanjung Lesung merupakan KEK pariwisata pertama yang ditetapkan pemerintah.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung menjadi wisata bertaraf internasional. Apalagi, KEK Tanjung Lesung ini merupakan KEK pariwisata pertama yang ditetapkan pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten dan Jawa bagian selatan.
“Saya sudah bilang bahwa Tanjung Lesung akan dikembangkan menjadi wisata internasional,” kata Ma’ruf dalam siaran persnya usai menerima Komisaris Utama PT BWJ Setyono Djuandi Darmono, di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Rabu (14/12/2022).
“Marina itu harus menjadi satu kesatuan perencanaan di dalam rangka percepatan pembangunan Banten,” ujarnya.
Untuk itu, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini mendorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Pelabuhan Indonesia mewujudkan infrastruktur marina tersebut.
“Saya akan bicarakan dengan Menteri BUMN dulu, bahwa itu menjadi bagian dari kepentingan pembangunan. Paling tidak harus diyakinkan bahwa itu penting,” kata Ma'ruf.
“Memang Gubernur (Banten) membuat percepatan pembangunan atas berbagai masalah di Banten dan sudah melaporkan kepada saya, termasuk (pemanfaatan lahan) di kanan-kiri tol juga masuk jadi salah satu program,” ujarnya.
Komisaris Utama PT BWJ Setyono Djuandi Darmono menjelaskan, pengembangan KEK Tanjung Lesung telah digagas sejak 31 tahun lalu dengan keunggulan strategisnya pada marina. Namun, pembangunan fasilitas ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah.
Dia menyebutkan perhitungan ekonomi, baik dari sisi pemerintah maupun sisi masyarakat. Marina akan dikembangkan di area seluas 40 ha dengan 600 dermaga yang mampu menampung kapal berkapasitas 5.000 penumpang.
“Marina jangan yang tanggung, harus yang paling besar di Asia Tenggara, karena Selat Sunda adalah pintu gerbang Indonesia untuk seluruh Indonesia,” kata Darmono.
Di samping itu, Darmono berharap, pembangunan marina ini dapat mendorong perbaikan-perbaikan regulasi di Indonesia. Ia menggambarkan, perizinan bagi wisatawan dari Singapura dengan menggunakan kapal ke Indonesia memerlukan waktu 3 minggu, sebaliknya, cukup 1 jam dari Indonesia ke Singapura.
“Ini (keberadaan marina) akan membuat kita melakukan perbaikan-perbaikan regulasi. Jadi, ini penting, tidak hanya untuk Banten sebenarnya, untuk Indonesia juga,” katanya.