Keamanan Pangan Jadi Isu Utama Pertemuan Wapres dan DinarStandard UEA

Oleh Fuji E Permana, wartawan Republika.co.id dari Dubai, Uni Emirat Arab

REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI – Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma'ruf Amin bertemu dengan peneliti senior dari DinarStandard, Mohamed Ali Mechraoui di Hotel Raffles Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada Kamis (3/11/2022). 

Dalam pertemuan itu, Mechraoui menyampaikan pentingnya bagi negara-negara Muslim bekerjasama membangun dan menciptakan keamanan pangan. 

Mechraoui, mengatakan, keamanan pangan merupakan masalah yang seharusnya menjadi agenda utama bagi semua negara di dunia. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan berbagai kerentanan-kerentanan dan menyebabkan adanya disrupsi terhadap rantai pasok. 

Di samping itu, dia mengatakan, juga ada krisis Rusia dan Ukraina yang menempatkan berbagai tekanan terhadap perdagangan komoditas. Misalnya terganggunya pasokan komoditas minyak bumi, dan terganggunya ketersediaan gandum. 

"Dan terganggunya hal-hal lain, maka kita harus memiliki strategi jangka panjang," kata Mechraoui saat bertemu dengan Wapres RI di Hotel Raffles Dubai, UEA, Kamis (3/11/2022). 

Mechraoui menyampaikan, negara-negara Muslim dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) tidak ada yang menangani masalah keamanan pangan secara sungguh-sungguh. Padahal persoalan keamanan pangan harus dikoordinasikan secara bersama oleh negara-negara Muslim. 

Menurutnya, negara-negara Muslim harus bekerja sama satu sama lain dengan sangat kuat. 

"Kami memandang beberapa negara memiliki kekuatan dalam komoditas tertentu misalnya Malaysia dan Indonesia dalam hal bidang sawit, ini tentu dapat membantu negara-negara lainnya yang tidak memiliki hal itu," jelas Mechraoui. 

Dia menjelaskan, negara-negara besar misalnya Kazakhstan dan Pakistan memproduksi gandum. Maka yang harus dilakukan adalah menciptakan suatu pasar intra negara-negara anggota OKI terhadap komoditas. Sehingga yang kuat dapat membantu yang lemah.

Baca juga: Ritual Sholat Memukau Mualaf Iin Anita dan Penantian 7 Tahun Hidayah Akhirnya Terjawab 

Menurutnya, negara-negara Muslim tentu tidak dapat mengatasi masalah keamanan pangan secara sendiri-sendiri, karena tidak ada negara yang dapat melakukannya. 

DinarStandard telah memikirkan, seharusnya ada sekitar sembilan komoditas yang dapat dikerjasamakan. Yaitu gandum, daging, produk-produk unggas, dan produk-produk turunan dari susu, gula dan lain sebagainya. 

"Kalau (kerjasama) ini dilakukan maka kerjasama antara negara-negara Muslim akan menjadi sangat kuat," ujar Mechraoui.  

Dia mengatakan, semestinya tidak ada kompetisi antara negara-negara Muslim. Justru yang perlu ada adalah kerjasama dan menolong satu sama lain antara negara-negera Muslim. 

Niat tolong menolong ini perlu ditunjukan melalui program-program, misalnya pengembangan kapasitas dan membangun kesadaran antar negara-negara Muslim bahwa mereka perlu fokus dalam bidang keamanan pangan ini.

Mechraoui menambahkan, negara-negara Muslim juga perlu fokus dalam bidang-bidang lainnya, misalnya pendidikan, kesejahteraan, kebijakan pemerintahan, dan jaminan kesehatan. 

Indonesia dan ekonomi syariah  

Mechraoui menyampaikan bahwa Indonesia memiliki satu ekosistem halal yang sangat kuat, semua orang mengetahui itu. Indonesia memiliki sertifikasi halal dan mengembangkan ekosistem halal. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pertentangan kepentingan dan tidak adanya tumpang tindih, sehingga mendukung adanya ekosistem halal yang kuat di Indonesia. 

Wapres RI kepada DinarStandard menyampaikan bahwa Indonesia memiliki keinginan besar untuk membangun ekonomi syariah dan menjadi pemain di kancah global. Oleh karena itu Indonesia mengembangkan ekosistem kelembagaan dan jaringan. 

"Indonesia membangun kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di pusat, dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di semua provinsi," jelas Wapres. 

Kiai Ma'ruf menyampaikan bahwa ada empat hal yang menjadi fokus perhatian. Pertama, pengembangan industri halal. Kedua, pengembangan industri keuangan syariah. 

Ketiga, membangun usaha, bisnis dan pengusaha syariah. Keempat, pengembangan keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf). 

"Untuk industri halal, kami bangun ekosistem halal mulai dari kawasan industri halal, jadi kawasan ekonomi khusus untuk halal," jelas Kiai Ma'ruf.

Baca juga: Ritual Sholat Memukau Mualaf Iin Anita dan Penantian 7 Tahun Hidayah Akhirnya Terjawab 

Dia menambahkan, sertifikasi halal di Indonesia juga meliputi aspek makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan bahkan sampai ke pariwisata halal. Selain itu, industri halal juga ada di beberapa kawasan di Indonesia, dan ada Muslim Fashion Week. 

"Untuk pariwisata halal di seluruh Indonesia adalah destinasi wisata, tapi ada beberapa (destinasi wisata) yang kami bangun istimewa," kata Wapres. 

Wapres juga menceritakan saat bertemu Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), beliau mengatakan Indonesia memiliki SDM dan SDA yang besar dan bisa menjadi negara yang besar. 

Kiai Ma'ruf menegaskan, salah satu yang ingin dibangun Indonesia adalah ekonomi yang sesuai dengan syariah. 

"Saya setuju kita umat Islam harus bangun karena potensi kita besar, karena itu saya setuju sekali membangun kerjasama dengan negara-negara Muslim," kata Wapres. 

Untuk diketahui, DinarStandard adalah lembaga pengkajian bertaraf internasional yang fokus pada ekonomi Islam global.

Lembaga ini sekaligus lembaga pemeringkat yang menerbitkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dan secara rutin mempublikasikan hasil kajiannya dalam laporan State of Global Islamic Economic (SGIE) Report. 

Laporan SGIE ini mencakup sektor makanan halal, keuangan Islam, perjalanan ramah Muslim, fesyen Muslim, obat-obatan, kosmetika halal, media dan rekreasi. Pada SGIE Report 2022, Indonesia secara keseluruhan mampu mempertahankan posisi ke-4 dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah.