UE Pertimbangkan Pemotongan Pendanaan Hungaria karena Merusak Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Eksekutif Uni Eropa (UE) merekomendasikan untuk menangguhkan sekitar 7,5 miliar euro dalam pendanaan untuk Hungaria karena korupsi, Ahad (18/9/2022). Keputusan ini menjadi kasus pertama di blok 27 negara di bawah sanksi baru yang dimaksudkan untuk lebih melindungi aturan hukum.

"Ini tentang pelanggaran aturan hukum yang membahayakan penggunaan dan pengelolaan dana UE. Kami tidak dapat menyimpulkan bahwa anggaran UE cukup terlindungi," kata Komisaris Anggaran UE Johannes Hahn.

UE memperkenalkan sanksi keuangan baru dua tahun lalu tepatnya sebagai tanggapan atas kerusakan demokrasi di Polandia dan Hungaria. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menundukkan pengadilan, media, LSM, dan akademisi, serta membatasi hak-hak migran, gay, dan perempuan selama lebih dari satu dekade berkuasa.

Hahn menyoroti ketidakberesan sistemis dalam undang-undang pengadaan publik Hungaria. Kemudian terjadi perlindungan yang tidak memadai terhadap konflik kepentingan, kelemahan dalam penuntutan yang efektif, dan kekurangan dalam tindakan anti-korupsi lainnya.

Komisi Eropa merekomendasikan penangguhan sekitar sepertiga dana kohesi yang direncanakan untuk Hongaria dari anggaran bersama blok itu untuk 2021-2027. Jumlah tersebut senilai total 1,1 triliun euro.

Sedangkan 7,5 miliar euro merupakan lima persen dari perkiraan PDB 2022 negara itu. Negara-negara UE sekarang memiliki waktu hingga tiga bulan untuk memutuskan proposal tersebut.

Hahn mengatakan, janji terbaru Hungaria untuk mengatasi kritik UE adalah langkah signifikan ke arah yang benar. Namun upaya itu masih harus diterjemahkan ke dalam undang-undang baru dan tindakan praktis sebelum blok tersebut diyakinkan.

Menteri Pembangunan Hungaria  yang bertanggung jawab atas negosiasi dengan UE Tibor Navracsics mengatakan, Hungaria akan memenuhi semua 17 komitmennya yang dibuat kepada Komisi Eropa untuk mencegah hilangnya dana UE. "Hungaria tidak membuat komitmen untuk membingungkan Komisi. Kami telah membuat komitmen yang kami tahu dapat dilaksanakan ... oleh karena itu, kami tidak akan menghadapi kerugian dana," katanya.

Pemerintah Orban mengusulkan pembentukan badan anti-korupsi baru dalam beberapa pekan terakhir karena Budapest berada di bawah tekanan untuk mengamankan uang bagi ekonomi yang sakit dengan mata uang berkinerja terburuk di timur UE.  Navracsics mengatakan, pemerintah Orban akan mengajukan undang-undang ke parlemen untuk membentuk otoritas antikorupsi independen baru pada (24/9/2022). Pembentukan ulang ini untuk memantau pengadaan publik dana UE, dengan badan tersebut akan diluncurkan pada paruh kedua November.

Hungaria juga telah berjanji untuk menerapkan beberapa perlindungan anti-korupsi lainnya, termasuk aturan yang lebih ketat tentang konflik kepentingan. Pemerintah akan memperluas cakupan laporan keuangan dan memperluas kekuasaan hakim untuk mengejar tersangka korupsi.

Navracsics menyatakan harapan bahwa Komisi Eropa akan diyakinkan dengan pelaksanaan reformasi dan menarik sanksi yang diusulkan terhadap Hongaria pada 19 November. Komisi Eropa sudah memblokir sekitar enam miliar euro dana yang direncanakan untuk Hungaria dalam stimulus pemulihan ekonomi Covid-19 yang terpisah atas masalah korupsi yang sama.

Sosok yang menyebut dirinya pejuang kebebasan melawan pandangan dunia Barat yang liberal ini menyangkal bahwa negara bekas komunis berpenduduk sekitar 10 juta orang ini lebih korup daripada negara lain di UE. Terlebih lagi Orban juga memupuk hubungan dekat yang berkelanjutan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia mengancam untuk menyangkal persatuan UE yang diperlukan untuk menjatuhkan dan mempertahankan sanksi terhadap Rusia karena mengobarkan perang melawan Ukraina.

Dalam laporan Reuters pada 2018, Orban menyalurkan dana pembangunan UE kepada teman-teman dan keluarganya. Praktik ini, menurut organisasi hak asasi manusia, telah sangat memperkaya lingkaran dalamnya dan memungkinkan pria berusia 59 tahun itu untuk memperkuat dirinya dalam kekuasaan.

Menurut badan anti-penipuan OLAF, Hungaria memiliki penyimpangan dalam hampir empat persen dari pengeluaran dana UE pada 2015-2019. Sejauh ini merupakan hasil terburuk di antara 27 negara UE.