Rusia: AS Putuskan Kontak Kerja Sama Kontraterorisme

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Yuri Kokov mengatakan, meski hubungan antara negaranya dan Amerika Serikat (AS) dibalut kerumitan akibat berbagai isu, tapi kedua negara masih mempertahankan kerja sama di bidang kontraterorisme. Namun, dia mengungkapkan, saat ini Washington memutuskan semua kontak terkait kerja sama tersebut.

“Dalam beberapa tahun terakhir, terlepas dari sifat rumit hubungan Rusia-Amerika, melawan terorisme internasional tetap menjadi salah satu dari sedikit bidang, di mana konsultasi ahli dan kerja sama praktis antara badan intelijen terus berlanjut. Saat ini, AS memutuskan semua kontak bilateral dan berusaha untuk mendorong Rusia keluar dari format kerjasama internasional di bidang ini," kata Kokov dalam sebuah wawancara dengan media Rusia, Rossiyskaya Gazeta, yang diterbitkan, Selasa (6/9/2022).

Dia menjelaskan, meski AS tak berhasil, pilihan untuk dialog konstruktif lebih lanjut dan pengembangan kesepakatan yang dicapai sebelumnya dengan negara-negara Barat tentang masalah kontraterorisme sangat minim. "Ini mungkin menunjukkan niat mereka untuk terus menggunakan organisasi teroris dan milisi ilegal di bawah kendali mereka untuk pencapaian tujuan geopolitik mereka,” ucap Kokov.

Kokov menyinggung kasus-kasus ketika intervensi AS dan sekutunya menyebabkan konsekuensi bencana di beberapa negara. "Daftar ini jauh dari lengkap. Mengingat keinginan kuat Amerika untuk mendominasi global, tindakan destruktif dan provokatif seperti itu dapat terjadi di bagian dunia mana pun," katanya.

Pada Maret lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan, negara-negara Barat bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan di Afghanistan saat ini. Menurutnya, Barat pun perlu berperan dan mensponsori proses pemulihan negara tersebut.

“Setelah kehadiran militer NATO selama 20 tahun, disertai dengan eksperimen yang gagal dalam memaksakan cara dan nilai asing, kolektif Barat secara langsung bertanggung jawab atas situasi kemanusiaan dan keadaan ekonomi Afghanistan yang menyedihkan saat ini,” kata Lavrov setelah menghadiri konferensi untuk membahas krisis Afghanistan di Tunxi, Cina, 31 Maret lalu, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.

Oleh sebab itu, Lavrov menyebut Barat tak bisa luput dari tanggung jawab untuk memulihkan keadaan di Afghanistan.  “Barat harus menanggung beban keuangan untuk mengatasi krisis dan menstabilkan situasi,” ujarnya.

Dia secara khusus menuding AS berusaha menolak semua tanggung jawab atas warga dan pengungsi Afghanistan.

“Washington, seperti yang telah kita lihat berkali-kali, berusaha menghindari tanggung jawab atas masa depan warga dan pengungsi Afghanistan, termasuk mereka yang melayani Amerika dan yang sekarang terjebak di 'negara transit' dalam perjalanan ke AS. Sepertinya AS dapat meninggalkan orang-orang ini di kawasan ini untuk selamanya,” ucap Lavrov.

Lavron pun mengecam pemerintahan Presiden AS Joe Biden yang membekukan aset senilai 7 miliar dolar milik Bank Sentral Afghanistan pasca Taliban berkuasa. “Terutama sinis adalah perintah eksekutif Biden untuk memblokir setengah dari simpanan Bank Sentral Afghanistan dengan dalih perlunya membayar kompensasi di bawah tuntutan hukum keluarga korban serangan teror 11 September 2001. Rakyat Afghanistan tidak ada hubungannya dengan organisasi kejahatan ini," ujarnya.

Menurut dia, tindakan AS secara serius membatasi kemungkinan pemerintahan Taliban untuk menormalkan situasi dan mengurangi potensi kontra-teroris tentara Afghanistan serta penegak hukum. “Ketulusan niat Amerika untuk membantu menstabilkan situasi di Afghanistan dipertanyakan,” kata Lavrov.