Trump Desak Surat Perintah Penggeledahan Dibuka

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump desak FBI "segera" keluarkan surat perintah yang digunakan untuk menggeledah kediamannya di Florida. Desakan ini disampaikan setelah Departemen Kehakiman meminta pengadilan untuk mengungkapkan surat perintah tersebut.

Jaksa Agung Merrick Garland mengatakan karena substansialnya kepentingan publik pada masalah ini. Trump menulis desakannya di media sosial yang ia dirikan, Truth Social.

"Saya tidak hanya menolak hanya menolak dokumen-dokumen dibuka, saya akan melangkah lebih jauh dengan mendorong dokumen-dokumen itu segera dirilis," kata Trump dalam unggahannya, Jumat (12/8/2022).

"Ungkap dokumen-dokumennya sekarang," tambahnya.

Permintaan Departemen Kehakiman ke pengadilan cukup mengejutkan. Sebab biasanya dokumen-dokumen itu tetap tertutup selama proses penyelidikan.

Namun Departemen tampaknya mengerti kebungkaman selama penggeledahan menciptakan kekosongan yang dimanfaatkan Trump dan sekutu-sekutunya untuk menyerang mereka. Masyarakat juga berhak tahu apa yang FBI cari di rumah mantan presiden.

"Kuat dan jelasnya kepentingan publik untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam situasi ini mendukung agar dokumen dibuka," kata mosi yang diajukan pengadilan federal di Florida.

Jika surat perintah dibuka maka informasi tentang presiden dan penyelidikan FBI tentang dokumen sensitif pemerintah akan terkuak tanpa disaring di saat Trump bersiap kembali maju untuk duduk lagi di Gedung Putih. Kini permintaan itu ada ditangan hakim.  

Selama kampanye pemilihan presiden 2016 lalu Trump kerap mendorong FBI menyelidiki lawannya Hillary Clinton apakah calon dari Partai Demokrat itu gagal menyimpan informasi rahasia saat menjadi anggota kabinet pemerintah Barack Obama.

Sampai titik ini belum diketahui berapa banyak informasi yang akan masuk dalam dokumen itu, atau apakah akan mencakup pernyataan FBI tentang detail fakta penggeledahan. Departemen meminta agar surat perintah dan tanda terima daftar barang yang disita dari Mar-a-Lago serta dua dokumen yang tidak diketahui dibuka.

Untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan pihak berwenang federal harus membuktikan pada hakim ada kemungkinan kejahatan telah dilakukan. Garland mengatakan ia sendiri yang menyetujui surat perintah itu.

Ia mengatakan tidak mudah untuk mengambil keputusan tersebut. Mengingat praktek standarnya akan dipilih taktik yang tak terlalu intrusif dibandingkan menggeledah satu rumah.

Seorang sumber mengatakan dalam kasus ini terdapat keterlibatan substansial dengan Trump dan perwakilannya sebelum penggeledahan dilakukan. Termasuk subpoena untuk FBI dan Departemen Kehakiman untuk rekaman dan kunjungan ke Mar-a-Lago beberapa bulan yang lalu untuk mengetahui bagaimana dokumen-dokumen itu disimpan.

Sumber tidak bersedia disebutkan namanya karena tidak memiliki wewenang berbicara dengan media. Baik Trump maupun FBI tidak mengungkapkan dokumen apa yang telah ditemukan atau apa yang sebenarnya para agen FBI cari. Namun mantan presiden itu melontarkan keluhan baru tentang penggeledahan.

Selama bertahun-tahun Trump menaburkan ketidakpercayaan pada FBI ke pendukungnya. Ia mengatakan surat perintah tetap dikeluarkan dan penggeledahan tetap dilakukan meski ia bekerja sama dengan Departemen Kehakiman.

Dalam unggahannya di Truth Social Trump mengatakan "pengacara dan perwakilannya bekerja sama penuh" dalam penggeledahan sebelumnya. Dan pejabat pemerintah "dapat meminta apa pun yang mereka inginkan, di mana pun mereka ingin, bila kami memilikinya."

Sampai Jumat sore, Departemen Kehakiman memperingatkan hakim kemungkinan Trump akan menolak surat perintah dibuka. Kebijakan FBI dan Departemen Kehakiman menolak untuk membahas penyelidikan yang sedang berjalan.

Keduanya ingin melindungi integritas penyelidikan dan untuk menghindari fitnah pada orang yang sedang diselidiki tapi tidak didakwa secara tidak adil. Dokumen-dokumen seperti surat perintah penggeledahan biasanya tetap rahasia sepanjang penyelidikan.

Garland mengatakan dalam kasus ini Trump sendiri yang pertama membuka penggeledahan ke publik. Garland mengatakan Departemen Kehakiman meminta surat perintah dibuka ke publik "mengingat konfirmasi terbuka mantan presiden pada penggeledahan ini, keadaan sekitar dan kepentingan masyarakat dalam persoalan ini," katanya.

"Sebagian besar pekerjaan kami perlu di luar mata publik, kami melakukan itu untuk melindungi hak-hak konstitusional semua warga Amerika dan melindungi integritas penyelidikan kami, hukum federal, peraturan lama departemen dan kewajiban etis kami mencegah saya untuk memberikan detail lebih jauh mengenai penggeledahan sampai saat ini," katanya.