Oposisi Sri Lanka Rumuskan Pembentukan Pemerintahan Baru
Pemerintahan baru dibentuk menyusul pengunduran diri perdana menteri dan presiden.
REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Partai-partai oposisi Sri Lanka menggelar pertemuan pada Ahad (10/7/2022) untuk menyepakati pembentukan pemerintahan baru. Pertemuan ini berlangsung sehari setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe menawarkan untuk mengundurkan diri menyusul aksi protes yang semakin tak terbendung.
Seorang pejabat tinggi di oposisi utama United People's Force, Ranjith Madduma Bandara, mengatakan, diskusi terpisah telah digelar dengan pihak lain dan anggota parlemen yang memisahkan diri dari koalisi penguasa Rajapaksa. Dia mengatakan, semua pihak berencana menggelar pertemuan lebih lanjut ke depannya.
Anggota parlemen oposisi lainnya, MA Sumanthiran, mengatakan, semua partai oposisi gabungan dapat dengan mudah mengumpulkan 113 anggota yang dibutuhkan untuk mayoritas di Parlemen. Mereka akan meminta Rajapaksa untuk mengangkat pemerintahan baru dan mengundurkan diri.
Wickremesinghe pada Sabtu (9/7/2022) mengatakan, dia akan mundur ketika pemerintahan baru terbentuk. Ketua parlemen Sri Lanka juga menyebut Presiden Rajapaksa akan mundur pada Rabu (13/7/2022) mendatang. Jika presiden dan perdana menteri mengundurkan diri, maka menurut konstitusi, Ketua Parlemen, Mahinda Yapa Abeywardena akan mengambil alih sebagai presiden sementara.
Rajapaksa menunjuk Wickremesinghe sebagai perdana menteri pada Mei. Penunjukkan ini merupakan upaya untuk mengatasi kekurangan dan memulai pemulihan ekonomi.
Wickremesinghe telah menjadi bagian dari pembicaraan penting dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk program bailout. Termasuk pembicaraan dengan Program Pangan Dunia untuk mempersiapkan krisis pangan. Pemerintah harus mengajukan rencana kesinambungan utang kepada IMF pada Agustus sebelum mencapai kesepakatan. Para analis ragu bahwa pemimpin baru Sri Lanka bisa melakukan upaya lebih besar dari Wickremesinghe.
“Kerusuhan semacam ini dapat menciptakan kebingungan di antara organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia,” kata analis politik Ranga Kalansooriya, seraya menambahkan bahwa pemerintahan baru harus menyepakati program bersama untuk pemulihan ekonomi.
Kalansooriya mengatakan, Wickremesinghe telah bekerja ke arah yang benar. Pemerintahannya tidak menerapkan rencana jangka panjang dengan fokus pada pemecahan masalah sehari-hari. Menurutnya, tidak mungkin pemerintah semua partai akan menyetujui reformasi ekonomi yang didukung IMF tanpa beberapa pihak kehilangan dukungan politik mereka.
Seorang pejabat partai, Ruwan Wijewardena, mengatakan Wickremesinghe berada di kediamannya ketika para pengunjuk rasa mulai berdatangan. Tetapi petugas keamanan memindahkan perdana menteri ke lokasi yang aman. Wijewardena mengatakan, tindakan aksi protes itu akan mempolarisasi masyarakat dan partai politik. Wijewardena juga mengatakan, jika insiden kerusuhan terus berlanjut maka Sri Lanka akan kehilangan bantuan IMF dan bantuan internasional.
"Jika insiden semacam ini terus berlanjut, kami dapat mengucapkan selamat tinggal kepada IMF dan bantuan internasional apa pun yang akan datang ke negara ini. Jika ada pelanggaran hukum, jika tidak ada kebersamaan di antara kelompok-kelompok politik, tidak mungkin komunitas internasional dapat masuk dan membantu negara ini," ujar Wijewardena.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, Washington mengukuti perkembangan di Sri Lanka dan mendesak Parlemen untuk bekerja cepat dalam merumuskan solusi dan mengatasi ketidakpuasan rakyat. Berbicara pada konferensi pers di Bangkok, Blinken mengatakan, Amerika Serikat mengutuk serangan terhadap pengunjuk rasa dan menyerukan penyelidikan penuh atas kekerasan terkait protes.
Sri Lanka mengandalkan bantuan dari India dan negara-negara lain ketika para pemimpin mencoba untuk menegosiasikan bailout dengan IMF. Wickremesinghe baru-baru ini mengatakan, negosiasi dengan IMF rumit karena Sri Lanka sekarang menjadi negara bangkrut.
Pada April, Sri Lanka mengumumkan bahwa mereka menangguhkan pembayaran pinjaman luar negeri karena kekurangan mata uang asing. Total utang luar negeri Sri Lanka mencapai 51 miliar dolar AS. Negera tersebut harus membayar utang senilai 28 miliar dolar AS yang jatuh tempo pada akhir 2027.