Semua Calon Berpeluang Terpilih Sebagai Ketum Muhammadiyah
Semua calon berpeluang sama untuk terpilih sebagai ketua umum
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dadang Kahmad menyampaikan, pada muktamar Muhammadiyah, peserta tidak memilih ketua umum. Tetapi memilih 13 orang anggota pleno yang nantinya 13 orang ini memilih ketua umum dan sekretaris umum di antara mereka.
"Dan semua calon berpeluang sama untuk terpilih sebagai ketua umum," kata Dadang kepada Republika.co.id, Senin (4/7/2022).
Tanwir Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dengan tema “Optimis Hadapi Covid-19 Menuju Sukses Muktamar Ke-48” yang diselenggarakan pada 30 Juni lalu menetapkan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dilaksanakan pada 18-20 November 2022 di Kota Surakarta.
Dadang menjelaskan, agenda utama pada Muktamar ke-48 Muhammadiyah adalah pemilihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Kemudian penyampaian laporan pertanggungjawaban PP Muhammadiyah 2015-2022, penyusunan program kerja PP Muhammadiyah 2022-2027, dan perumusan Risalah Islam Berkemajuan.
"Serta membahas isu-isu strategis berkenaan kebangsaan, keumatan, dan kemanusiaan global," ucapnya.
Muktamar ke-48 Muhammadiyah tahun ini dilaksanakan secara tatap muka sesuai protokol kesehatan Covid-19. Hal ini diputuskan berdasarkan aspirasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, organisasi otonom tingkat pusat, dan rekomendasi dari Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC). Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, mengatakan, Muktamar merupakan regulasi organisasi yang sangat penting. Muktamar merupakan arena menentukan perjalanan Muhammadiyah ke depan dalam menghadapi ragam tantangan dan masalah.
"Utamakan yang penting dan pokok dari yang lainnya, maka mari kita wujudkan, laksanakan, dan kita sukseskan muktamar itu sebagaimana pada pokok pangkalnya," kata Prof Haedar dalam pidato penutup sidang Tanwir Muhammadiyah, dilansir dari laman resmi Muhammadiyah.
Dia juga menuturkan, ada banyak masalah yang harus diurai. Mulai dari persoalan kebangsaan, kemanusiaan, hingga keagamaan. Baik yang bersifat lokal, negara, maupun internasional. Di arena muktamar, ingin menjadikan momen ini sebagai tonggak strategis untuk menghadapi berbagai macam hal yang berat dan tidak ringan itu.