DKI Siap Dirikan Pabrik Migor Senilai Rp 150 Miliar di Cilegon
Pabrik minyak goreng rencananya mulai dibangun pada Januari 2023.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo, mengatakan, pihaknya telah mematangkan pembangunan pabrik minyak goreng dengan BUMD Agro Jawa Barat dan BUMD Jawa Tengah. Rencananya, kata dia, pabrik akan didirikan di Cilegon, Banten, dengan pagu anggaran senilai Rp 150 miliar.
“Iya angka itu buat pembentukan pabrik. Tapi saat ini Jawa Timur juga berminat join pabrik ini,” kata Pamrihadi saat ditemui Republika.co.id di Kempinski, Selasa (28/6/2022).
Lokasi pabrik, kata dia, dipastikan di Cilegon, karena akan dilakukan penandatanganan MoU dengan Krakatau Logistik selaku pemilik lahan pabrik minyak goreng nantinya. Dia tak memerinci berapa luas dari pabrik itu nantinya.
Pamrihadi mengatakan, pendanaan pembangunan pabrik itu berasal dari BUMD masing-masing daerah. Untuk penyertaan modal, apakah menggunakan kredit bank atau skema lainnya, Pamrihadi, tak mempermasalahkannya.
Ditanya realisasi pembangunan pabrik minyak goreng, Pamrihadi menekankan mulai dibangun pada Januari 2023. Sedangkan target penyelesaian, kata dia, ditargetkan rampung pada Juni 2023.
Pamrihadi menjelaskan, lokasi pabrik minyak goreng di Cilegon, dipastikan jadi setelah ada studi kelayakan sebelumnya. Dia menyebut, dengan lokasi Cilegon yang dekat dermaga akan memudahkan distribusi pengiriman dari kapal tongkang atau tanker melalui pipa ke lokasi pabrik. “Tujuannya untuk cost efisiensi,” tutur dia.
Jika pabrik jadi dibangun di Jawa Barat atau Jawa Tengah, perlu ada proses pemindahan minyak dari tanker menggunakan truk-truk ke lokasi pabrik. Alih-alih demikian, Cilegon dinilainya tidak akan membutuhkan proses dan biaya tersebut. Ke depannya, pihak dia akan mengkaji apakah satu pabrik itu bisa mencukupi distribusi keempat daerah atau tidak. Karenanya, pembangunan pabrik minyak goreng masih ditargetkan selesai satu di Cilegon.
“Tahap pertama di Cilegon kita lihat kapasitasnya. Kalau satu pabrik bisa meng-cover empat provinsi, kenapa harus nambah lagi,” tegasnya.
Dia meyakinkan, ke depannya, stok minyak goreng di DKI Jakarta akan aman. Terlebih, saat Olein (produk hasil rafinasi CPO untuk minyak goreng) Jakarta akan mendapat stok terbaik berdasarkan MoU dengan PT INL yang memproduksi CPO menjadi olein. “Food Station maunya nanti CP6, kualitas tertinggi,” kata dia.
Menyoal pasokan bahan minyak goreng untuk pabrik itu, katanya, dipasok dari Sumatra Utara dan Kalimantan. Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengapresiasi rencana pembangunan pabrik minyak goreng di Cilegon, Banten. Tetapi, pihaknya meminta ada studi kelayakan yang baik dari Pemprov DKI dan dijelaskan kepada anggota dewan.
“Karena sejauh ini saya belum tau loh (wacana pembentukan pabrik) baru tau dari media,” kata Gembong.
Dia melanjutkan, konteks pembangunan pabrik sejauh ini memang baik dan akan didukung pihak dia. Namun demikian, dia mengharapkan pembangunan pabrik minyak goreng itu rampung bukan karena merespon kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu. “Bahaya juga kalau itu terjadi,” tuturnya.
Menurut Gembong, pembangunan pabrik minyak goreng harus penuh dengan kesadaran menjaga ketahanan pangan. Meskipun, dia kembali menekankan mengenai studi kelayakan dan untung rugi yang perlu ditilik lebih jauh.
“Kalau untuk ketahanan pangan kita kehendaki. Tapi harus ada studi kelayakan, jangan sampai duit rakyat digunakan untuk hal tidak produktif yang akhirnya merugikan keuangan daerah,” jelas dia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercayakan pembangunan pabrik minyak goreng PT Food Station Tjipinang Jaya, kepada BUMD milik DKI Jakarta tersebut. Pembangunan fasilitas tersebut, kabarnya akan menggandeng BUMD milik Provinsi Jawa Barat (PT Agro Jabar) dan milik Jawa Tengah (PT Jateng Agro Berdikari).
"Itu terserah saja, kami berikan kelonggaran seluas-luasnya untuk BUMD DKI dan BUMD provinsi lain baik Jawa Barat, Jawa Tengah, atau daerah lain silahkan. Ini kan kerja sama yang baik dan harus saling mendukung," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria beberapa waktu lalu.