Protes Meletus di India, Masyarakat tak Terima Rumah-Rumah Muslim Dibongkar

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Aksi protes meletus di banyak kota di India. Mereka mengutuk pembongkaran rumah dan bisnis milik Muslim yang terjadi beberapa waktu lalu.

Para kritikus menyebut pembongkaran ini sebagai pola yang berkembang dari bulldozer justice atau 'peradilan buldoser' yang bertujuan menghukum para juru kampanye dari kelompok minoritas. Hal ini dilakukan oleh Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) dengan pimpinannya PM Narendra Modi.

"Pembongkaran tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap norma dan etika konstitusional," kata spesialis politik nasionalis Hindu dan penulis biografi Modi, Nilanjan Mukhopadhyay, dikutip di TRT World, Kamis (16/6/2022).

Pihak berwenang di negara bagian utara Uttar Pradesh mengendarai buldoser untuk meruntuhkan rumah Javed Ahmad, Ahad (12/6/2022). Langkah ini berkaitan dengan protes Muslim yang berubah menjadi kekerasan Jumat lalu, dengan polisi menangkap Ahmad sehari sebelum aksi pembongkaran.

Kendaraan berat itu juga menghancurkan properti pengunjuk rasa di dua kota lain di Uttar Pradesh, pekan lalu. Pada April, pihak berwenang di New Delhi menggunakan buldoser untuk menghancurkan toko-toko milik Muslim beberapa hari setelah kekerasan komunal di mana puluhan orang ditangkap. Insiden serupa juga telah dilaporkan terjadi di negara bagian lain.

Aksi protes yang dilakukan oleh Muslim India itu dipicu oleh pernyataan menghina tentang Islam dan Nabi Muhammad dan istrinya Aisyah, yang dibuat baru-baru ini oleh dua juru bicara BJP PM Modi. Setelah muncul banyak kritik, Partai BJP memutuskan menangguhkan salah satu dari mereka dan memecat yang lain. Mereka juga mengeluarkan pernyataan langka yang mengatakan sangat mencela penghinaan terhadap agama manapun.

Pada Selasa (14/6/2022), 12 orang terkemuka, termasuk mantan hakim dan pengacara Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, mengirim surat kepada hakim agung India. Surat ini berisikan desakan untuk mengadakan sidang atas pembongkaran yang dilakukan serta menyebut aksi ini ilegal dan suatu bentuk hukuman di luar hukum kolektif.

Mereka menuduh Pemerintah Uttar Pradesh yang dipimpin oleh Yogi Adityanath, seorang biksu Hindu yang menjadi politisi partai, menekankan perbedaan pendapat dengan menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Dua orang yang memprotes pernyataan juru bicara BJP meninggal karena luka tembak dalam bentrokan dengan polisi di Ranchi, ibu kota negara bagian Jharkhand, Jumat (10/6/2022) minggu lalu.

Beberapa negara mayoritas Muslim juga mengkritik pernyataan tersebut. Pengunjuk rasa di Bangladesh menyerukan boikot produk India, membuat pemerintah India berjuang dengan keras menahan reaksi diplomatik.

Kekerasan terhadap Muslim oleh nasionalis Hindu yang didorong sikap diam Modi meningkat secara teratur. Hal ini terjadi sejak ia terpilih sebagai perdana menteri pada 2014. Muslim telah menjadi sasaran karena makanan atau pakaian mereka, maupun karena pernikahan antaragama.

Kelompok hak asasi Amnesty International dan Human Rights Watch menuduh partai Modi memalingkan wajah dari fakta ini, bahkan terkadang memungkinkan ujaran kebencian terhadap Muslim. Muslim terdiri dari 14 persen dari 1,4 miliar penduduk India, yang merupakan populasi Muslim terbesar ketiga di dunia.

Selama akhir pekan, Yogi Adityanath mengatakan kepada otoritas negara bagian untuk menghancurkan bangunan ilegal milik orang-orang yang terkait dengan protes, di mana lebih dari 300 orang ditangkap. Berikutnya, muncul buldoser yang mengubah rumah Ahmad menjadi puing-puing setelah pihak berwenang mengklaim itu dibangun secara ilegal. Klaim tersebut lantas dibantah oleh pengacara dan keluarga Ahmad.

"Kalau pembangunannya ilegal, kenapa tidak ada tindakan lebih awal? Kenapa pemerintah menunggu sampai kerusuhan terjadi?" ucap salah satu anggota partai All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen, Shaukat Ali.

Para pejabat mengatakan pembongkaran hanya menargetkan bangunan ilegal. Tetapi, kelompok hak asasi manusia dan kritikus mengatakan ini adalah upaya melecehkan dan meminggirkan Muslim, merujuk pada meningkatnya gelombang polarisasi agama di bawah pemerintahan Modi.

Penasihat Media Adityanath mengunggah sebuah cicitan berupa foto buldoser dan menulis, "Kepada para perusuh, ingatlah setiap hari Jumat diikuti oleh hari Sabtu". Dalam cicitannya, ia mengindikasikan akan ada dampak dari aksi yang dilakukan sebelumnya.

Kata-kata tersebut lantas memicu reaksi langsung. Banyak pihak yang menyebut penghancuran itu sebagai hukuman yang jelas.

"Itu adalah ancaman, jika Anda bersuara menentang pemerintah atau BJP, rumah Anda akan dihancurkan," kata anggota Komite Kewaspadaan Rakyat untuk Hak Asasi Manusia, Lenin Raghuvandhi. 

https://www.trtworld.com/asia/thousands-protest-ruling-bjp-s-bulldozer-justice-against-indian-muslims-58020