Pembicaraan Serius Koalisi Gerindra-PDIP, Siapa yang Jadi Capresnya?

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Febrianto Adi Saputro

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, mengatakan bahwa partainya belum memutuskan hal yang terkait koalisi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, ia mengungkapkan bahwa partainya sudah ada pembicaraan serius dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Sudah ada pembicaraan serius. Kalau menurut saya masing-masing belum menjurus ke arah sana," ujar Desmond di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/5).

Mayoritas kader Partai Gerindra, kata dia, mendorong agar Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai calon presiden (capres). Namun, ia menyebut masih ada hal-hal yang perlu diperhitungkan pihaknya. 

"Yang saya tahu semua masih pasang kuda-kuda gitu lho. Masing-masing berhitung, untung-ruginya," ujar Desmond.

Selain itu, ia juga membantah sudah adanya perjanjian antara Partai Gerindra dan PDIP untuk mengusung Prabowo-Puan untuk Pilpres 2024. Perjanjian tersebut diisukan merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Batu Tulis pada 2009. 

"Menurut saya tidak ada (perjanjian memasangkan Prabowo-Puan) atau saya tidak tahu," ujar Desmond.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengamini jika mayoritas kader, pengurus, dan simpatisan mendorong kembali Prabowo Subianto sebagai capres di 2024. Namun, deklarasinya disebut masih akan menunggu waktu.

"Pada saatnya nanti kita akan umumkan pada waktu yang tepat untuk mendeklarasikan Pak Prabowo (calon) presiden," ujar Dasco di Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jakarta, Sabtu (21/5).

Organisasi yang terhimpun di bawah Partai Gerindra juga disebutnya sudah melakukan deklarasi untuk mendorong Prabowo sebagai capres. Kendati demikian, partai berlambang kepala garuda itu masih akan terus melakukan konsolidasi.

"Sampai saat ini Partai Gerindra masih melakukan konsolidasi di akar rumput," ujar Dasco.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, kedekatan antarelite partai menjadi pertimbangan PDIP dalam membentuk koalisi. Hal tersebut didasarkan dari pemilihan umum (pemilu) sebelumnya. 

PDIP, jelas Bawono, memiliki peluang berkoalisi dengan partai politik yang pernah berkoalisi dengannya di kontestasi sebelumnya. Salah satu contohnya yang berpeluang terjadi adalah koalisi dengan Partai Gerindra, yang pernah bekerja sama untuk Pilpres 2009.

"Kedekatan antarelite ketua umum itu paling sangat menentukan, ketimbang faktor lain. Karena kalau faktor presidential threshold, PDIP sendiri sudah bisa. Karena itu sering kita dengar isu atau rumor Prabowo-Puan," ujar Bawono dalam sebuah diskusi daring, Kamis (19/5).

PDIP dijadwalkan akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) kedua tahun 2021 pada 21-23 Juni mendatang. Jadwal tersebut mundur dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 10-13 Juni 2022.

"Mengapa terjadi beberapa kali penundaan karena menunggu kepastian dari KPU tersebut. Jadi rakernas akan dilaksanakan pada 21-23 juni 2022," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Kompleks Gelora Bung Karno, Jumat (27/5/2022).

Hasto menambahkan, dalam rakernas tersebut akan membicarakan kebijakan strategis pemenangan pemilu 2024. Dirinya juga menanggapi soal kemungkinan arah koalisi PDIP dibahas dalam rakernas tersebut.

"Jadi PDI Perjuangan perlu diluruskan ini dari Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa sistem yang kita bangun berdasarkan demokrasi Pancasila. Kita membangun sistem politik ala indonesia sehingga tidak dikenal koalisi dalam sistem parlementer," tuturnya.

Hasto menambahkan, koalisi dibangun atas kekuatan Gotong Royong Nasional. Bagi PDIP selain aspek Pancasila, komitmen terhadap konstitusi, kebhinekaan Indonesia dan NKRI, pedoman lain dalam membangun kerja sama parpol adalah aspek historis.

"Mereka yang telah berkeringat dalam memerdekakan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi mitra strategis bagi PDIP, sehingga kerja sama itu dilakukan dalam perspektif ke sana," ungkapnya. 

Menurut Hasto, partainya menunggu momentum untuk menentukan koalisi Pemilu dan Pilpres 2024. Kendati demikian, PDIP disebutnya memiliki modal yang sangat kuat, karena partainya dapat mengusung calon presiden (capres) sendiri tanpa berkoalisi.

"PDIP bisa mengusung calon sendiri itu karena dukungan rakyat di dalam pemilu yang lalu. Jadi yang kami lakukan saat ini adalah bagaimana fokus mewujudkan kepercayaan rakyat," ujar Hasto.

Partai berlambang kepala banteng itu juga menyadari adanya Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, sekali lagi ia menyampaikan bahwa rakyatlah yang menjadi prioritas partainya saat ini.

"Tentu saja (dukungan rakyat) menjadi modal politik yang sangat penting dan karena itulah kami tidak ikut dansa-dansa politik," ujar Hasto.

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan di internal partai berlambang banteng ini tidak ada kubu-kubu antara capres. Ia menyebut akan ada nama satu capres yang akan diputuskan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan semua kader harus ikuti keputusan tersebut.

"PDI Perjuangan tak mengenal kubu-kubuan (capres). Semua kader memahami keputusan capres dan cawapres merupakan kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Sukarnoputri," kata Masinton kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).

Menurut dia, nama-nama capres yang saat ini beredar dari kader PDIP, belum keputusan resmi dari parpol melalui pengesahan Ketua Umum. Karena itu, ia meminta kepada kader dan simpatisan PDIP agar mengikuti arahan dan keputusan Ketua Umum PDIP terkait siapa nama yang akan diusung sebagai capres dan cawapres di pilpres 2024.

Adapun saat ini, jelas Masinton semua fungsionaris partai, termasuk yang menjabat sebagai Presiden yakni Presiden Joko Widodo dan yang menjabat sebagai menteri pembantu presiden, sedang fokus bekerja untuk rakyat. Menurut dia, masih terlalu awal untuk bermanuver politik seperti berkoalisi dan berbicara siapa sosok capres di 2024 nanti.

"Kalau semua dari presiden, menteri, partai-partai sibuk urus koalisi dan copras-capres, terus yang urus rakyat siapa? Ntar rakyat bisa ngamuk dan marah lho," imbuhnya.