Reaksi Para Pengusung Interpelasi Seusai Sirkuit Formula E Ditinjau Jokowi
Kunjungan Jokowi ke sirkuit Formula E dinilai pengamat sebagai bentuk dukungan.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zainur Mashir Ramadhan, Febrianto Adi Saputro
Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra, menyoroti kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sirkuit Formula E (FE) Ancol, Jakarta Utara, pada Senin (25/4/2022). Menurutnya, kehadiran Jokowi ke sirkuit tersebut untuk memastikan kegiatan skala internasional berjalan semestinya.
“Tapi, dengan kehadiran Pak Jokowi ke sana bukan serta merta bebas dari masalah. Masih ada kemungkinan masalah,” kata Anggara saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/4/2022).
Dia mengatakan, pihaknya akan tetap memastikan bentuk pengawasan berjalan dengan baik. Pasalnya, kata dia, ada dana commitment fee yang melibatkan APBD DKI tahun lalu dalam penyelenggaraan tersebut.
“Jadi saya perlu tegaskan sikap PSI terhadap FE bukan anti kepada penyelenggaraannya, tapi kami mengkritisi proses perencanaan penganggarannya,” ucap dia.
Menurut Anggara, pihaknya tidak akan memusingkan gelaran balap mobil listrik itu berlangsung maupun tidak. Dia bersikukuh, meminta kejelasan penggunaan anggaran dalam acara internasional yang dihelat sehari tersebut.
“Saya rasa kita wajib memastikan semuanya sesuai aturan dan tidak ada permasalahan di kemudian hari,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong warsono, mengatakan, kedatangan Presiden Jokowi ke sirkuit Formula E memang menunjukkan sikap positif terhadap ajang balap mobil listrik itu. Dia menganggap, hal itu memang menjadi kewajiban presiden dalam memantau setiap yang terjadi di daerah.
Apalagi, kata dia, daerah yang akan melaksanakan ajang balap layaknya di Mandalika, Lombok. “Artinya, pak Jokowi sudah memberi respons positif di Mandalika. Jadi pemantauan ke Ancol ini, jangan sampai menunjukkan kualitas di bawah Mandalika,” kata Gembong.
Dia tak menampik adanya dukungan Jokowi dan PDIP terkait event internasional itu. Tetapi, kata dia, dukungan diberikan hanya sebatas penyelenggaraan yang telah dianggarkan setiap datanya.
“Dalam konteks penyelenggaraan itu kita dukung. Yang tidak itu keterbukaan dan pemanfaatan APBD. Termasuk transparansi penggunaan anggaran ke publik,” katanya.
Dia masih menyayangkan keterbukaan transparansi pendanaan. Mulai dari biaya commitment fee yang awalnya Rp 2,3 triliun, dipangkas menjadi Rp 560 miliar. Commitment fee Formula E Jakarta turun hingga Rp 1,74 triliun hingga proses pembangunan sirkuit.
In Picture: Jokowi Didampingi Anies Baswedan Kunjungi Sirkuit Formula E
Diketahui PSI dan PDIP di DPRD DKI Jakarta sebagai fraksi yang ngotot mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E. Upaya interpelasi itu hingga kini tetap bergulir meski tak disetujui PKS dan Gerindra.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pada Senin (18/4/2022) mengatakan, pihaknya berencana melakukan kembali rapat paripurna soal interpelasi Formula E. Menurutnya, hal itu akan dilakukan setelah Idulfitri dengan terlebih dahulu menggelar rapat di rapat Badan Musyawarah (Bamus).
“Yang jelas, mengikuti jadwal libur. Setelah 9 Mei," ucap Prasetio.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, mengatakan, rapat paripurna interpelasi yang dilakukan sebagian anggota DPRD akhir tahun lalu sudah sesuai tata tertib. Karenanya, dia meminta interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, soal gelaran Formula E bisa dilanjutkan kembali.
“Melihat perkembangan pelaksanaan Formula E hingga saat ini, sangat penting dilanjutkan interpelasi yang masih ditunda,” kata Gilbert.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, tak menampik adanya wacana interpelasi soal Formula E terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Menurutnya, pihak dia akan mempersilakan anggota dewan untuk menggunakan hak bertanya kepada pihak eksekutif itu.
“Apa pun yang menjadi hak, kewenangan, kewajiban dari anggota dewan, kami dari Pemprov menghormati,” kata Riza kepada awak media, Rabu (20/4).
Namun demikian, pihaknya meminta ada pengertian dari legislatif agar dilakukan musyawarah alih-alih dari Interpelasi. Dia mengatakan, diskusi secara musyawarah akan menjadi solusi yang bisa diselesaikan secara bersama dengan baik.
“Tidak mesti hak-hak yang ada di anggota dewan itu semuanya digunakan. Sekalipun, itu diatur dalam UU, peraturan itu merupakan hak dewan,” lanjut Riza.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mendampingi Presiden Joko Widodo berkeliling ke sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara, Senin (25/4/2024). Dalam kunjungan tersebut, Anies menunjukkan persiapan Formula E dari trek balapan hingga paddock dan grandstand di sirkuit kepada Jokowi.
“Kalau untuk treknya sudah 100 persen selesai, sekarang dalam proses pembangunan paddock dan grandstand,” kata Anies di lokasi berdiri di samping Jokowi, Senin.
Kepada Jokowi, Anies bertutur, pihaknya juga tengah membangun pagar di atas beton untuk membatasi sirkuit ke depannya. Namun demikian, kata Anies, sirkuit telah selesai secara keseluruhan.
Dalam kunjungan tersebut, Anies memandu Jokowi menggunakan Buggy Car golf berkeliling sirkuit Formula E. Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan, ia menilai kondisi trek sirkuit Ancol sudah siap untuk gelaran Formula E.
“Masih ada waktu habis lebaran. Kita harapkan di awal Juni kita bisa melihat balapannya,” tuturnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengomentari soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Sirkuit Formula E, Ancol, Jakarta, Senin kemarin. Menurutnya pertemuan tersebut menjadi penanda kuat bahwa Formula E dipastikan terlaksana.
"Kemunculan Jokowi tentu memberikan dukungan penuh pada gelaran internasional itu," kata Dedi kepada Republika, Selasa (26/4/2022).
Ia menambahkan, pertemuan tersebut juga bisa saja dinilai untuk mengubah peta politik DKI yang sebelumnya PDIP sangat keras mengkritik program itu. Menurutnya, bukan tidak mungkin PDIP merasakan imbas kritik itu terhadap menurunnya simpati publik, sebagaimana yang sudah dirasakan oleh PSI.