Minyak Goreng Masih Rentan Alami Kelangkaan dan Kenaikan Harga

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG -- Kepala Bulog Cabang Bandung Yuliani Alzam mengatakan, hingga saat ini minyak goreng masih menjadi komoditas yang diantisipasi kelangkaan dan kenaikan harganya, merujuk pada kenaikan harga pajak penambahan nilai (ppn) menjadi 11 persen. Bulog Cabang Bandung, kata dia, terus mengupayakan agar pasokan minyak goreng terus mencukupi bahkan hingga idul fitri mendatang. 

“Kalau minyak selalu sebelum habis saya pasti order lagi, kaya ini sebenarnya harusnya datang 3.000 dus tapi mungkin karena ada peraturan pajak 11 persen akhirnya mereka (distributor) menunda kirim sampai awal april nanti padahal kami udah PO itu dari 2 minggu lalu,” kata Yuli saat ditemui di Kompleks Pergudangan Bulog, Gedebage, Kota Bandung, Kamis (31/3/2022). 

Dia mengatakan, meski ada kekhawatiran adanya perubahan pengenaan pajak yang dapat menyebabkan kenaikan harga minyak goreng, namun Yuli memastikan bahwa Bulog akan mengupayakan agar harga minya goreng dapat tetap terjangkau bagi masyarakat. 

“Kalau ppn berubah berarti bakal ada kenaikan tapi kami bisa yakinkan kalau di kami akan lebih murah dari yang lain karena kan itu buat masyarakat,” ujarnya memastikan. 

Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung terus menggelar pengadaan operasi pasar minyak curah di pasar-pasar di Kota Bandung, seperti yang dilakukan di Pasar Gedebage, Selasa (29/3/2022) kemarin.

Ketua Dinas Pedagangan dan Perindustrian Elly Wasliah mengatakan pada operasi pasar saat itu Disdagin menyediakan 8.000 liter minyak curah bagi pedagang pasar tradisional untuk dijual kembali dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram. 

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bandung Yana Mulyana menghimbau masyarakat untuk membeli sesuai kebutuhan dan menghindari panic buying. Dia juga memastikan bahwa stok pangan pokok termasuk minyak goreng di Kota Bandung terpantau aman. 

“Beli seperlunya, karena (panic buying) ini menyebabkan stok Kota Bandung yang aslinya cukup, misalnya beras se-Kota Bandung itu cukup 80 ton per bulan, tapi karena adanya panic buying jadi butuh 150 ton per bulan, itu kan menyulitkan juga. Tapi insya Allah aman lah sekarang mah,” imbaunya.

Sebelumnya, Pemerintah telah resmi menghapus kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sebesar Rp 14.000 per liter mulai 16 Maret 2022. Pencabutan HET menyebabkan harga minyak goreng kemasan di tingkat konsumen melambung tinggi. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga minyak goreng kemasan bermerk 1 (per kg) harian di pasar modern di beberapa provinsi telah menyentuh angka Rp 19.725 per kg pada Jumat (25/3). 

Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim, tarif PPN 11 persen masih tergolong rendah dan berada di bawah rata-rata global. “Kalau rata-rata PPN di seluruh dunia itu ada di 15 persen, kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain, Indonesia ada di 10 persen. Kita naikkan 11 persen, dan nanti 12 persen pada tahun 2025,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Selasa (22/3).

Meski diklaim rendah di skala global, namun tarif PPN 11 persen itu sesungguhnya merupakan kedua tinggi di kawasan Asia Tenggara.