Jokowi Ingin Bangun IKN, Jadi Teringat Jonggol, Desa yang Gagal Jadi Ibu Kota
Jonggol gagal jadi ibu kota baru Indonesia lantaran Presiden Soeharto lengser dan muncul krisis moneter.
KURUSETRA -- Salam Sedulur... Gagasan pemindahan ibu kota negara tidak hanya ada ketika Presiden Jokowi menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta sudah bergulir sejak era Presiden Soekarno.
Bahkan di era Presiden Soeharto, lewat keputusan Presiden Nomor 1/1997 tertanggal 15 Januari 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Jonggol, Bogor, Jawa Barat dalam Keppres itu disebut, Jonggol dijadikan wilayah perkotaan.
BACA JUGA: Humor Gus Dur: Di Pesantren Santri Dilarang Merokok, Kalau Kiai Boleh
Kawasan seluas 30 ribu hektar area disiapkan. Nantinya di wilayah perkotaan Jonggol, akan ada kawasan pemukiman, industri, perdagangan, pendidikan, pusat kota dan pemerintahan.
Di sekitar Jonggol akan pula ada kawasan pertanian, perkebunan, hutan lindung, waduk dan bendungan. Tim Pengarah Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri dan Badan Pengendali Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri dibentuk. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor dilibatkan dalam proyek tersebut.
BACA JUGA: Humor Gus Dur: Zaman Orba, WNI Periksa Gigi ke Singapura, Alasannya Takut Buka Mulut di Indonesia
Seperti hukum alam, pengembang pun melihat peluang tersebut. Sejumlah pengembang ramai-ramai memborong tanah di sekitar Jonggol yang akan dibangun sebagai perumahan. Bahkan, di Cibubur yang lokasinya dekat Jonggol sudah bermunculan perumahan-perumahan baru.
Namun, ketika rezim Soeharto tumbang disusul krisis moneter pada 1998 membuat rencana itu kandas. Wilayah itu kini justru meninggalkan kerusakan hutan lindung. Karena itu, muncul kabar jika proyek Jonggol hanya akal-akalan pengusaha agar bisa menaikkan harga tanah di sana.
BACA JUGA: Humor Gus Dur: Makanan Paling Haram Itu Babi Mengandung Babi tanpa Tahu Bapaknya Jadi Sate Babi
Namun sebenarnya pemindahan ibu kota dari Jakarta diperlukan. Sebab, jika dihitung menggunakan motode tapak ekologis (ecological footprint) yaitu menghitung luasan lahan produktif yang dapat memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan jasa lingkungan penduduk kota, diketahui daya dukung Jakarta ternyata cuma untuk enam juta orang saja. Artinya jumlah itu sudah terlampaui sejak 1986.
Apalagi ditambah berbagai macam permasalahan di Jakarta seperti banjir dan kemacetan. Belum lagi persoalan alam seperti ancaman penurunan muka tanah sehingga pada 2050 disebut sebagian wilayah Jakarta akan terendam air laut.
BACA JUGA: Humor Gus Dur: Negara Anda Aneh, Hukumnya tidak Berjalan Tapi Mengangkat Menteri Kehakiman
Karena berbagai faktor itulah, wajar jika Jokowi punya keinginan memindahkan ibu kota negara. Pertanyaannya, apakah proyek itu akan berjalan sesuai rencana, atau akan mangkrak dan hanya sekadar wacana seperti rencana para pendahulunya.
JANGAN LEWATKAN ARTIKEL MENARIK LAINNYA:
> Humor Gus Dur: Ormas Gak Jadi Bubarkan Pengajian Gus Dur karena Takut Kualat
> 7 Menu Jagoan Nasi Padang yang Diharamkan
> Humor Gus Dur: Seorang Bapak Ingin Bil Barokah dari Kiai, Ternyata Minta Putrinya Dinikahi
> Restoran Nasi Padang Ada Sejak Zaman Belanda, Kok Baru Sekarang Diharamkan
> Humor Gus Dur: Jauh-Jauh ke Eropa Makannya Rendang Nasi Padang, Kapan Spagetinya?
TONTON VIDEO PILIHAN UNTUK ANDA: