Pertemuan Quad Pastikan Indo-Pasifik Bebas dari Pemaksaan Pihak Manapun

Negara Quad juga memperjuangkan hak semua negara memilih jalan dan kedaulatan sendiri

Kevin Lamarque/Pool via AP
Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Marise Payne, Menlu India Subrahmanyam Jaishankar, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Menlu Jepang Yoshimasa Hayashi, dan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, berpose usai melakukan pertemuan di Melbourne, Jumat (11/2/2022) sebagai bagian dari pertemuan Quad. Keempat negara tersebut membentuk apa yang disebut Quad, sebuah blok demokrasi Indo-Pasifik yang diciptakan untuk melawan pengaruh regional China.
Rep: Fergi Nadira Red: Friska Yolandha

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Amerika Serikat (AS), Australia, Jepang, dan India atau aliansi yang disebut Quad berjanji untuk memperdalam kerja sama untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik bebas dari pemaksaan pihak manapun. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken menegaskan poros AS di Asia Pasifik bakal terus menyala.

Baca Juga

"Itu termasuk memperjuangkan hak semua negara untuk memilih jalannya sendiri, bebas dari paksaan dan hak untuk memiliki kedaulatan dan integritas teritorial mereka, dihormati. Baik itu di sini di Indo-Pasifik, di Eropa, atau di mana pun di dunia," ujarnya dalam sambutan pembukaan rapat.

Keempat menlu juga turut membahas perubahan iklim, Covid-19, dan ancaman lainnya. Mereka juga berjanji untuk bekerja pada bantuan kemanusiaan, terorisme, keamanan dunia maya dan maritim hingga tantangan rantai pasokan global.

Meskipun berada di luar lingkup kelompok tersebut, krisis yang meningkat antara Barat dan Rusia atas Ukraina juga menjadi isu utama dalam pembciaraan tersebut. Blinken menyinggung pembangunan pasukan Moskow di perbatasan dengan Ukraina sebagai tantangan terhadap tatanan berbasis aturan internasional.

Blinken tiba di Australia ketika Washington tengah menghadapi kebuntuan dengan Moskow. Pemerintahan Biden ingin menunjukkan kepada dunia bahwa fokus strategis jangka panjangnya tetap di Asia-Pasifik dan bahwa krisis kebijakan luar negeri utama di satu bagian dunia tidak mengalihkannya dari prioritas utama.

Ditanya oleh wartawan pada Jumat (11/2) apakah konfrontasi dengan China di Indo-Pasifik tidak dapat dihindari, Blinken menjawab bahwa tidak ada yang tidak bisa dihindari.

"Karena itu, saya pikir kami berbagi keprihatinan bahwa dalam beberapa tahun terakhir China telah bertindak lebih agresif di dalam negeri dan lebih agresif di kawasan," katanya.

Sementara itu, Menlu Australia Marise Payne mengatakan kerja sama Quad pada tanggapan Covid-19 di kawasan itu adalah hal paling kritis. Di ajuga mengatakan, bahwa keamanan dunia maya dan maritim, infrastruktur, aksi iklim dan bantuan bencana terutama setelah letusan gunung berapi Tonga baru-baru ini juga menjadi fokus Quad.

 

Kesepakatan baru tampaknya tidak akan resmi diumumkan sebelum pertemuan puncak para pemimpin Quad di Jepang pada Mei yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joe Biden. Payne juga mengatakan Ukraina, China dan Korea Utara juga akan dibahas.

"Lebih dari satu rezim otoriter menampilkan dirinya dalam iklim dunia saat ini sebagai tantangan. DPRK (Korea Utara), China juga dan mereka akan menjadi bagian dari diskusi kami hari ini. Kami sangat mendukung kepemimpinan AS dalam tantangan ini," kata Payne.

Negara-negara Quad telah mulai mengadakan latihan angkatan laut tahunan di seluruh Indo-Pasifik untuk menunjukkan interoperabilitas. AS sendiri melakukan patroli navigasi kebebasan di Laut China Selatan.

China sebelumnya mengecam Quad sebagai konstruksi Perang Dingin dan sebuah klik yang menargetkan negara lain. Perjalanan Blinken dilakukan setelah China dan Rusia pekan lalu menyatakan kemitraan strategis tanpa batas.

 

Ini dilihat sebagai pernyataan kedua negara yang paling rinci dan tegas untuk bekerja sama  dan melawan AS untuk membangun tatanan internasional baru berdasarkan interpretasi mereka sendiri tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Hubungan AS-China berada pada titik terendah dalam beberapa dasawarsa karena dua ekonomi teratas dunia tidak setuju pada berbagai isu mulai dari Hong Kong dan Taiwan hingga Laut China Selatan dan perlakuan China terhadap etnis Muslim.

 
Berita Terpopuler