Dilema Pedagang Pasar: Pasokan Langka, tak Bisa Retur Stok Minyak Goreng Pula

Pedagang pasar tidak ketahui distributor tempat retur minyak yang ditunjuk Kemendag

Antara/Maulana Surya
Petugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan sidak minyak goreng di Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah, Senin (7/2/2022). Sidak tersebut untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di pasar setempat sekaligus mencegah terjadinya penimbunan minyak yang menyebabkan kelangkaan di pasaran.
Rep: Dedy Darmawan Nasution Red: Ichsan Emrald Alamsyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengungkapkan, rata-rata pedagang pasar tradisional tidak dapat melakukan retur minyak goreng murah dengan stok lama yang masih menggunakan harga normal. Di satu sisi, pedagang juga sulit untuk mengakses pasokan minyak goreng guna menambah stok.

Baca Juga

"Ini laporan riil di lapangan, minyak goreng mahal tidak bisa diretur, pedagang juga tidak bisa akses dan bahkan ada semacam kelangkaan karena masyarakat susah mencari minyak goreng," kata Ketua Umum APPSI, Sudaryono saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (8/2/2022). 

Ia mengatakan, Kemendag sebelumnya telah menyampaikan informasi bahwa para pedagang dapat melakukan retur minyak goreng dengan masing-masing distributor untuk bisa mengganti stok dengan harga yang sesuai aturan pemerintah.

"Kami sudah diberitahu bahwa Kemendag telah mengirim edaran kepada para distributor untuk menerima retur. Tapi kami tidak tahu distributor mana saja. Tetap saja distributor menjual dengan harga normal (mahal)," ujarnya.

Rata-rata harga yang diterima pedagang yakni berkisar Rp 17 ribu-Rp 19 ribu per liter. Dengan harga beli itu, maka harga jual ke konsumen antara Rp 20 ribu-Rp 21 ribu per liter.

Di tengah situasi tersebut, Sudaryono menuturkan Kementerian Perdagangan bersikukuh bahwa stok minyak goreng tersedia. Alhasil, tidak banyak upaya yang dapat dilakukan APPSI lantaran pihaknya tidak mendapatkan penjelasan teknis dari pemerintah mengenai kebijakan untuk mniyak goreng.

"Kami tidak pernah diundang bicara teknis mengenai strategi pemerintah sehingga  kami juga tidak bisa menjelaskan kepada para anggota. Justru APPSI yang selalu berinisiatif mencari informasi ke pemerintah," kata Sudaryono.

Meski demikian, Sudaryono mengatakan APPSI telah menjalin kerja sama dengan ID Food selaku holding BUMN Pangan untuk pendistribsusian minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET).

"Minggu lalu kita drop 16 ribu liter ke Pasar Induk Kramat Jati yang diikoordnasikan oleh APPSI. Saya terus koordinasi agar langkah ini bisa direplikasi di banyak titik karena APPSI ada di 300 kabupaten/kota," ujar dia.

Kendala distributor....

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut kelangkaan minyak goreng setelah ditetapkannya harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu disebabkan keterlambatan pengiriman dari pihak distributor. Situasi ini berbanding terbalik dengan tingginya permintaan dari masyarakat.

Khofifah menyebut, kelangkaan minyak goreng seharusnya tidak terjadi, mengingat kebutuhan minyak goreng masyarakat Jatim hanya sekitar 59 ribu ton per bulan. Sedangkan kapasitas produksi pabrik minyak goreng di Jatim mencapai 62 ribu ton per bulan. Artinya, masih ada surplus sebesar 3.000 ton.

Khofifah mengatakan, saat turun ke lapangan, pihaknya mendapati banyak toko-toko ritel modern yang mengaku tidak mendapatkan suplai minyak goreng bahkan hingga satu pekan. Tentunya kondisi ini semakin mempersulit masyarakat yang tidak bisa mendapatkan minyak goreng dengan HET yang sudah ditetapkan pemerintah.

Khofifah kembali menegaskan pentingnya rantai pasok dalam pengendalian harga minyak goreng di pasaran. Menurutnya, jika ada satu bagian yang tersendat atau bermasalah, maka akan mengganggu ketersediaan barang di pasaran. "Saya rasa kita semua punya kewajiban untuk bisa mengamankan kebijakan Presiden yang ingin memberikan penguatan daya beli masyarakat," kata dia.

 
Berita Terpopuler