Israel Yakin Makin Banyak Negara Lakukan Normalisasi Diplomatik, Kayak Uni Emirat Arab
Israel juga bidik normalisasi hubungan dengan Arab Saudi dan Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI -- Presiden Israel Isaac Herzog berharap akan semakin banyak negara yang melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel. Hal itu disampaikan di sela-sela kunungan resmi perdananya ke Uni Emirat Arab (UEA).
"Saya berharap dan saya percaya bahwa semakin banyak negara akan segera mengikuti jejak UEA dan bergabung dalam Abraham Accords,” kata Herzog saat menghadiri Dubai’s Expo 2020, Senin (31/1/2022).
Abraham Accords yang disinggung Herzog dalam pernyataannya adalah kesepakatan perdamaian yang dicapai Israel dengan UEA dan Bahrain pada September 2020. Sudan dan Maroko pun sudah masuk dalam kesepakatan tersebut.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengungkapkan, saat ini negaranya tengah membidik normalisasi hubungan dengan Arab Saudi dan Indonesia. Kendati demikian, dia tak memungkiri, untuk mewujudkan hal itu diperlukan waktu yang tak singkat.
"Jika Anda bertanya kepada saya negara-negara penting mana yang sedang kita lihat, Indonesia adalah salah satunya, Arab Saudi tentu saja. Tapi hal-hal ini membutuhkan waktu," ucapnya saat berbicara di Army Radio Israel, Selasa (25/1/2022).
Respons Indonesia
Lapid menyebut, ada negara-negara kecil yang bisa melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dalam dua tahun mendatang. Namun, Lapid tak mengungkap nama negara-negara tersebut.
Merespons pernyataan Lapid, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menegaskan, Indonesia tidak akan menjalin relasi diplomatik dengan Israel. Ia menyebut, Indonesia berada di sisi Palestina.
"Dukungan Indonesia untuk keadilan dan kemerdekaan Palestina tidak berubah," kata Teuku kepada Republika.co.id saat diminta tanggapannya terkait pernyataan Lapid, Rabu (26/1/2022).
Soal normalisasi hubungan dengan Israel, menurut Teuku, sikap dan posisi Indonesia sudah jelas. Sebelum hal itu terjadi, Palestina harus terlebih dulu memperoleh kemerdekaan berdasarkan kesepakatan solusi dua negara dan merujuk pada beragam resolusi PBB berikut parameternya.
"Hal ini yang terlebih dahulu ingin dipastikan Indonesia sebelum membicarakan hal-hal lainnya," ujarnya.