Isu Aljazair dan Muslim dalam Pemilihan Presiden Prancis

IHRAM.CO.ID, PARIS -- Pemilihan Prancis hanya beberapa bulan lagi, dan masa lalu negara itu dan perlakuannya terhadap Muslim terus menjadi sumber kontroversi. Kandidat presiden sayap kanan Prancis terkemuka, Valerie Pecresse, telah mengecam Presiden Emmanuel Macron karena mengakui bahwa penjajahan brutal Prancis di Aljazair mengakibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Jumlah orang yang diduga tewas akibat pendudukan Prancis di Aljazair diyakini berkisar antara 5-10 juta. Prancis menjajah negara itu selama lebih dari 130 tahun. Selama waktu itu, penyiksaan, pemindahan massal, dan diskriminasi terhadap penduduk Muslim Arab-Berber setempat adalah ciri-ciri reguler pemerintahan Prancis.

Perang kemerdekaan antara tahun 1954-1962 mengakibatkan kebijakan brutal oleh otoritas Prancis untuk memadamkan pemberontakan. Tidak seperti kepemilikan kolonial Prancis lainnya, Aljazair terbilang berbeda karena telah diintegrasikan ke dalam republik Prancis meski Aljazair diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.

Sampai hari ini, rekor Prancis di Aljazair terus menjadi sumber kontroversi di Prancis. Pendirian negara Aljazair diyakini bahwa misi Prancis di Aljazair pada akhirnya adalah untuk membudayakan penduduk asli. Kegagalan untuk menerima masa lalu kolonial Prancis dijelaskan lebih lanjut dalam wawancara terbaru dengan Pecresse.

"Saya tidak percaya bahwa kita perlu mendekonstruksi sejarah Prancis, saya pikir semua negara membutuhkan mitos, semua negara perlu bangga dengan pahlawan mereka," kata Pecresse.

Patung Marsekal Prancis, Thomas Robert Bugeaud, telah digambarkan oleh beberapa orang sebagai tukang daging berseragam karena kebijakan bumi hangusnya dalam mencoba memadamkan pemberontakan. Namun Macron dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada patung yang akan diturunkan.

Pada 2020, ketika dunia dicengkeram oleh protes anti-rasisme dengan latar belakang gerakan Black Lives Matter, Prancis masih memperdebatkan apakah harus mengirim kembali tengkorak para pejuang perlawanan Aljazair yang dipenggal yang masih dipegang Prancis dan ditampilkan sebagai piala di National Musium Sejarah Alam.

Setelah bertahun-tahun di bawah tekanan Aljazair, Macron mengalah dan mengirim tengkorak itu kembali setelah lebih dari 190 tahun. Macron telah mengambil beberapa langkah untuk mengakui masa lalu Prancis di Aljazair. Namun, ini sering ditulis dalam bahasa yang membuat orang Aljazair menginginkannya. Presiden Prancis dengan tegas mengesampingkan permintaa maaf secara resmi atas peran Prancis dalam kolonisasi Aljazair.

Selain itu, Macron mempertanyakan apakah bangsa Aljazair ada sebelum pemerintahan kolonial Prancis. Menurut dia, lembaga politik negara itu telah berusaha untuk menulis ulang sejarah atas dasar kebencian terhadap Prancis. Pernyataan dirinya itu memicu kemarahan warga Aljazair. 

Rakyat Aljazair sering melihat upaya Prancis untuk berdamai dengan masa lalu mereka sebagai setengah hati dan tidak tulus. Perpecahan yang dibuka oleh perang kemerdekaan Aljazair terus bergema dalam politik Prancis hingga hari ini.

Sementara bagi orang Aljazair, perang yang mereka lakukan adalah perang pembebasan, sedangkan di Prancis dikenang secara berbeda. Seorang sejarawan Prancis mengatakannya dengan tajam ketika dia mengatakan, perang Aljazair adalah perang saudara Prancis. Bagi Prancis, wilayah Aljazair adalah inti dari apa yang membuat negara itu menjadi kerajaan besar.

Lantas bisakah identitas Prancis mentolerir Muslim yang tinggal di Prancis?

Perang di Aljazair menunjukkan bahwa Prancis tidak mau berbagi kekuasaan dengan mereka yang dianggap lebih rendah, terutama mereka yang menganut agama Islam. Dalam politik Prancis kontemporer, pertanyaan-pertanyaan ini penting dan meledak-ledak.

Apalagi Prancis adalah salah satu negara di Eropa dengan populasi Muslim terbesar yang jumlahnya lebih dari 4 juta. Namun Prancis tidak mengumpulkan angka secara resmi. Upaya Prancis dalam beberapa tahun terakhir untuk membentuk kembali komunitas Muslim di negara itu membuat aktivis di negara itu mengklaim itu sebagai upaya pengelolaan kolonial agama Muslim oleh negara, seperti yang dilakukan negara itu ketika menjajah Aljazair. 

Dengan pemilihan presiden Prancis yang tinggal empat bulan lagi, pertanyaan seputar identitas akan memicu perdebatan sengit lebih lanjut. Setiap politisi yang mengakui kesalahan masa lalu membuka pintu untuk membahas perlakuan Prancis terhadap minoritasnya, khususnya Muslim.