DKI Jakarta Berstatus PPKM Level 2 Gara-Gara Omicron, PTM Telanjur 100 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Zainur Mahsir Ramadhan, Rizky Suryarandika

DKI Jakarta baru saja diputuskan kembali menyandang status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 dari 4 Januari hingga 17 Januari 2022. Keputusan itu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2022 tentang PPKM di Jawa dan Bali.

"Khusus kepada Gubernur DKI Jakarta, untuk wilayah dengan kriteria level 2 (dua) yaitu, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam instruksinya, dikutip, Selasa (4/1), di Jakarta.

Tito menyebutkan, inmendagri itu berdasarkan penetapan level pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat, termasuk pembatasan sosial dalam penanggulangan Covid-19.

Bagi DKI Jakarta, keputusan dinaikkannya kembali status menjadi PPKM Level 2 berselang sehari setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengumumkan kenaikan kasus Vovid-19 varian omicron. Menurut dia, hingga Senin (3/1), ada sekitar 162 kasus omicron di DKI Jakarta. Jumlah itu, kata dia, bertambah karena ada 15 kasus tambahan pada hari tersebut sesuai pengecekan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan.

“Dan 12 kasus lainnya (dari pemeriksaan Genomik Solidaritas Indonesia),” kata Riza di Balai Kota, kemarin malam.

Riza menambahkan, pada 2 Januari, kasus omicron di DKI masih berkisar 135 kasus. Dengan adanya penambahan 27 kasus kemarin itu, dia menyebut, kini ada sekitar 162 kasus. Ditanya lokasi ratusan kasus omicron tersebut, Riza menduga ada di Wisma Atlet. “Saya belum cek 162 ini di mana. Harusnya di Wisma Atlet,” ujarnya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menemukan enam kasus transmisi lokal omicron dari 162 kasus yang ada di Jakarta. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia saat dihubungi di Jakarta, Selasa, mengatakan, kasus pertama adalah pelaku perjalanan dari Medan-Jakarta yang merupakan seorang pengusaha bersama pasangannya.

Kemudian, petugas kebersihan yang bertugas di Wisma Atlet dan dua orang yang dikarantina di Wisma Atlet. "Kemudian ada juga seorang pekerja restoran," kata Dwi.

Akan tetapi, dari temuan Covid-19 varian omicron sebanyak 162 kasus di DKI Jakarta itu, sebagian besarnya adalah pelaku perjalanan luar negeri. "Kalau sebaran itu kan 162 kasus mayoritas kasus dari pelaku perjalanan luar negeri," kata dia.

Untuk mencegah penularan omicron lebih meluas, Dwi mengatakan, setiap orang yang datang dari luar negeri menjalankan tes usap sebelum masuk karantina dan dan sehari sebelum keluar dari karantina. "Prinsipnya adalah dilakukan tes entri dan exit test. Entri itu waktu dia kedatangan, exit test itu di hari terakhir saat masa karantina untuk memastikan kondisi mereka tidak ada yang terinfeksi Covid-19," kata Dwi.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, mengingatkan adanya gelombang ketiga pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Ia merujuk pada peningkatan kasus Covid-19 varian omicron yang mencapai ratusan di DKI.

Baca juga : Disdik DKI: Siswa tak Ikut PTM Tetap Dianggap Masuk Sekolah

“Masyarakat juga harus diingatkan kemungkinan kasus infeksi omicron naik lagi dan menimbulkan gelombang ketiga. Kuncinya adalah 3M,” kata Gilbert dalam keterangannya, Selasa (4/1).

Dia menambahkan, meski gejala tidak seberat varian delta, omicron harus tetap diwaspadai mengingat kasus tambahan yang terus meningkat. Menurut dia, kasus omicron dikhawatirkan bisa membuat RS jadi penuh layaknya saat varian delta menjadi mayoritas.

“Terbukti hanya dengan satu petugas terinfeksi di Wisma Atlet, lalu seluruh gedung ditutup,” kata dia.

Dengan adanya kekhawatiran tersebut, Gilbert meminta ada kondisi terbaru dari pembelajaran tatap muka (PTM) yang patut diperhatikan. Dia melanjutkan, berdasarkan pantauan PTM di sekolah yang berlangsung selama tiga jam, masih banyak yang belum divaksinasi dosis kedua, bahkan pertama.

“Sedikit siswa yang belum divaksinasi. Vaksinasi yang diterima baru dosis pertama. Vaksinasi ini tidak sepenuhnya mampu menghadang varian omicron,” katanya.

Seperti diketahui, mulai Senin (3/1), Pemprov DKI Jakarta sudah memulai pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen. Tercatat sebanyak 10.429 sekolah di Ibu Kota melaksanakan PTM dengan kapasitas 100 persen atau setara dengan 97,2 persen dari total jumlah sekolah yang ada di DKI Jakarta.

"Ini sesuai SKB empat menteri, juga ketentuan dari dinas terkait," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin.

PTM dengan kapasitas 100 persen ini sekaligus menjadi yang pertama setelah hampir dua tahun melaksanakan pembelajaran secara daring (online) dan beberapa bulan terakhir melaksanakan PTM terbatas pada sejumlah sekolah di wilayah DKI. Menurut Riza, sejumlah indikator dapat mendukung PTM dengan kapasitas 100 persen di Jakarta, antara lain, pencapaian vaksinasi yang sudah mencapai 120 persen, ketersediaan tempat isolasi, dan ruang perawatan kasus Covid-19.

Meski begitu, Riza mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir dan masih ada varian baru Covid-19, yakni omicron. Menurut Riza, hingga kini belum ditemukan penyebaran omicron di tingkat satuan pendidikan. "Tidak berarti kita lupa, tetap waspada hati-hati, jangan euforia," ujar Riza.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritisi penerapan PTM 100 persen yang mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah. Tulus mengungkapkan kekhawatirannya atas pemberlakuan kebijakan ini.

"Ngeri-ngeri sedap. Implementasi PTM 100 persen saat omicron makin merebak dan Jakarta naik level lagi menjadi PPKM level 2," kata Tulus dalam keterangannya pada Selasa (4/1).

Tulus meminta pemerintah mencermati kebijakan PTM 100 persen kala omicron mulai merebak di Tanah Air. Sebab, ia khawatir kesehatan murid dan guru malah dikorbankan agar PTM bisa bergulir 100 persen.

"Kasus aktif Covid-19 di Jakarta juga merangkak naik secara signifikan, sudah mendekati angka 200 kasus per hari," ujar Tulus.

Tulus juga menyinggung kasus Covid-19 di Ibu Kota sebenarnya sempat turun drastis bila dibandingkan pada pertengahan tahun lalu. Ia mempertanyakan kenaikan kasus Covid-19 sebagai akibat longgarnya kegiatan masyarakat saat periode libur Natal dan tahun baru (nataru).

"Padahal tadinya sudah down (turun) ke angka di bawah 50-an. Efek Nataru? Waspada, waspada," kata Tulus.

Kabid Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah, mengatakan, para orang tua dan siswa bisa tetap memilih untuk tidak mengikuti PTM. Hal itu, kata dia, menjadi kelonggaran dari Dinas Pendidikan DKI pada kekhawatiran para orang tua dan anak didik.

“Walaupun, di SKB empat menteri tidak ada pilihan lain kecuali PTM. Disdik DKI tetap berikan pilihan,” kata Taga kepada Republika, Selasa (4/1).

Dia menambahkan, anak didik yang tidak ikut PTM dianggap tetap masuk, asalkan mengikuti pendidikan secara daring. Menurut dia, hal itu bisa dilakukan selama ada komunikasi kondisi kesehatan anak atau kekhawatiran orang tua.

“Atau istilahnya belum yakinlah dengan PTM, boleh dikomunikasikan dengan sekolah. Tidak ada bolos, semua anak punya ruang yang disediakan untuk pembelajaran,” kata dia.

Ditanya cakupan data vaksinasi anak usia 6-11 tahun, Taga menyebut ada peningkatan sejauh ini. Menurut dia, hingga Senin (3/1), ada 50,02 persen atau sekitar 365 ribu anak usia 6-11 tahun yang telah divaksinasi.

“Dan hari ini juga tentu akan bertambah lagi,” kata dia.