Pemerintah Ethiopia: Militer tak akan Menyeberang ke Tigray

REPUBLIKA.CO.ID, NAIROBI -- Juru bicara pemerintah Ethiopia Legesse Tulu mengatakan saat ini pasukan Ethiopia akan tetap bertahan di dua wilayah yang berhasil direbut kembali dari pemberontak dan tidak masuk ke wilayah utara Tigray. Hal ini diumumkan satu hari setelah sumber dari lembaga bantuan mengatakan pasukan Ethiopia menyerang pembangkit listrik utama Tigray.

Akan tetapi, jelasnya, pemerintah akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan kelompok pemberontak di Tigray yaitu  Tigray People's Liberation Front (TPLF) tidak menimbulkan ancaman. Ia mengatakan pemberontak sudah terpukul.

"Sesuai penilaian kami saat ini, musuh terkena pukulan berat dan tidak bisa lagi mengeksekusi harapan-harapannya," kata Legesse dalam konferensi pers, Jumat (24/12).

Konflik antara pasukan pemerintah TPLF sudah berlangsung selama satu tahun. Pasukan Ethiopia bertahan di Tigray selama delapan bulan pertama perang berlangsung sebelum akhirnya dipukul mundur pada Juni lalu.

Kemudian pasukan TPFL merebut wilayah Amhara dan Afar pada Juli. Mereka mengatakan ingin mendobrak blokade bantuan kemanusiaan di Tigray tapi akhirnya mereka mundur pada bulan ini setelah mengalami kekalahan telak di medan pertempuran.

Blokade makanan

Pemerintah Ethiopia membantah tuduhan PBB yang mengatakan Addis Abba memblokade bantuan makanan ke Tigray yang berada di ambang kelaparan.

Media kawasan Afrika dan dua sumber dari lembaga bantuan kemanusiaan mengatakan hingga Rabu (22/12) lalu serangan udara ke Tigray masih berlangsung. Serangan udara menghantam pembangkit listrik di Mekelle, ibukota wilayah Tigray.

Salah satu sumber mengatakan rekan-rekan mereka dirawat di rumah sakit karena terluka saat berada di dekat gardu. Serangan itu membahayakan akses listrik ke wilayah utara Ethiopia yang sudah dilanda konflik selama 13 bulan.

Baik Legesse maupun juru bicara militer Ethiopia Kolonel Getnet Adane tidak menjawab pertanyaan mengenai serangan tersebut. Menurut salah satu sumber, sejak serangan itu listrik di seluruh Mekelle padam.

Sejak pasukan pemerintah Ethiopia meninggalkan Tigray bulan Juni lalu akses listrik dan telekomunikasi ke wilayah itu terputus. Akses Tigray pada sumber listrik nasional pun sangat terbatas. PBB mendesak pemerintah Ethiopia mengembalikan listrik ke wilayah itu.

Laporan pembunuhan massal

Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Ned Price mengaku sangat prihatin dengan laporan yang belum terkonfirmasi mengenai pembunuhan, penahanan massal dan pengusiran paksa etnik Tigray. Laporan itu disampaikan Amnesty International dan Human Rights Watch (HRW) Kamis (16/12) lalu.

"PBB melaporkan sejak konflik pecah pada November 2020 lalu sudah 1,2 juta orang dipaksa pindah dari Tigray barat. Kami mendesak pemimpin-pemimpin Amhara untuk mengecam kekerasan terhadap warga sipil," kata Price dalam pernyataannya, Sabtu (18/12).

Amhara merupakan wilayah yang berbatasan dengan Tigray, Ethiopia.
"Kami juga menegaskan kembali desakaan pada Eritrea untuk menyingkirkan pasukannya dari Ethiopia. Kami meminta pihak berwenang Ethiopia untuk menyelidiki laporan-laporan ini untuk menentukan kebenarannya dan untuk melakukan menuntut pertanggung jawaban yang bertanggung jawab atas tindakan ini dalam proses yang transparan dan inklusif," tambah Price.

Stasiun televisi Tigray melaporkan serangan udara militer Ethiopia pada Kota Alamata, selatan Tigray menewaskan 28 orang. Laporan tersebut belum dapat diverifikasi secara mandiri dan sambungan telepon ke wilayah tersebut juga putus. Juru bicara pemerintah dan militer belum menjawab permintaan komentar.

"Kami meminta semua aktor bersenjata di Ethiopia untuk mengakhiri dan berhenti melakukan kekerasan pada warga sipil. Kami kembali mendesak semua pihak melakukan gencatan senjata, segera mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dan bernegosiasi tanpa syarat, memberikan akses tanpa hambatan pada bantuan kemanusian dan memulai dialog nasional yang inklusif," kata Price.

Juru bicara pemerintah daerah Amhara Gizachew Muluneh menggambarkan tuduhan pelanggaran hak asasi di barat Tigray 'tidak mendasar dan tidak dapat dibenarkan'. Juru bicara pemerintah Ethiopia Legesse Tulu mengatakan pasukan Tigray yang patut disalahkan pada setiap kekejian.