Ironi di Pengungsian Semeru: Dari Syuting Sinetron Hingga Tebaran Baliho Politisi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Wilda Fizriyani, Nawir Arsyad Akbar, Haura Hafizhah

Sebuah video kegiatan syuting sinetron viral di media sosial (medsos). Penyebab viralnya, syuting sinetron itu dilaksanakan di posko pengungsian di Lapangan Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (Jatim).

Kegiatan syuting sinetron itu menimbulkan reaksi kecaman dari berbagai kalangan termasuk relawan. Relawan Sukaryo menilai pelaksanaan syuting di lokasi bencana tidak patut dilakukan.

"Ini bencana bukan drama, jangan jadikan bencana sebuah drama," tulis pria disapa Cakyo ini dalam unggahan di Instragram pribadinya, @cakyo_saversemeru.

Namun, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menegaskan, tidak pernah memberikan izin proses syuting sinetron di posko pengungsian bencana erupsi Gunung Semeru. Sebab itu, dia akan berkoordinasi dahulu secara internal untuk membahas masalah tersebut.

Pria disapa Cak Thoriq ini mengatakan, koordinasi internal ini penting dilakukan guna mengetahui pihak yang berkomunikasi dengan PH. Cak Thoriq berjanji akan melakukan tindakan cepat mengenai masalah tersebut.

"Karena kegiatan itu tidak ada izin, tidak ada surat izin yang keluar baik dari Pemkab, Polres atau Dansatgas," ucap Cak Thoriq saat dihubungi Republika, Kamis (23/12).

Sejauh ini, kata Cak Thoriq, tahapannya masih proses pengajuan dari pihak PH. Pengajuan ini bertujuan supaya dinas terkait dapat berkoordinasi dengan pihak yang berkeputusan.

Dengan adanya kasus ini, Cak Thoriq mengungkapkan, kemungkinan akan ada pemberian sanksi. "Ya (akan diberikan sanksi), segera saya selesaikan di internal," jelasnya singkat.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengkritik keras pengambilan gambar untuk sinetron di daerah terdampak erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Menurutnya, hal tersebut tidaklah layak dilakukan di tengah kesulitan para korban.

"Tidak layak dan tidak manusiawi karena lokasi bencana dijadikan tempat syuting dan lain-lainnya. Kita minta itu tidak perlu ditayangkan, karena sudah menyakitkan orang banyak," ujar Yandri saat dihubungi, Kamis (23/12).

Ia meminta pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait penangan bencana untuk lebih selektif dalam memberikan izin. DPR tak ingin pihak-pihak seperti itu justru melakukan aktivitas yang dapat melukai perasaan korban bencana.

"Jadi ini penting ke depan menjadi pembelajaran yang sangat berharga, jangan diulangi lagi," ujar Yandri.

Di samping itu, rumah produksi yang mengambil gambar untuk sinetron juga dinilainya tak memiliki empati terhadap korban. Ia meminta rumah produksi untuk meminta maaf kepada masyarakat, terutama korban terdampak erupsi Gunung Semeru.

"Kalau sampai kecolongan, ini kan artinya dari pihak PH (production house) sendiri sepertinya menggampangkan masalah. Bila perlu mereka minta maaf sama publik, sama pengungsi," ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf juga ikut geram mendapati kabar terkait tempat pengungsian korban erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur, yang dijadikan lokasi syuting sinetron. Ia menilai hal itu tidak etis dan meminta setiap pihak menunjukan empati terhadap korban bencana.

"Sangat tidak etis di tengah suasana batin masyarakat yang sedang berkabung karena kehilangan sanak keluarga, tempat tinggal, mata pencaharian, bahkan semua itu, namun didapati ada pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut demi meraup keuntungan," ujar Bukhori kepada wartawan, Kamis (23/12).

Tindakan mengeksploitasi bencana untuk keuntungan sendiri adalah hal yang tidak bisa diterima oleh nurani dan akal sehat publik. Walaupun pihak rumah produksi berdalih bahwa tindakan tersebut adalah wujud dukungan moril bagi korban.

"Tindakan itu bahkan bisa disebut eksploitasi bencana untuk kepentingan materiil semata. Padahal agama dan budaya kita mengajarkan untuk saling berempati dan bahu membahu dalam menghadapi musibah apapun yang menimpa siapapun," ujar Bukhori.

Jika benar bahwa rumah produksi telah memperoleh izin dari pemerintah setempat, maka otoritas setempat perlu menyampaikan klarifikasi kepada publik yang terlanjur geram dengan kegiatan pengambilan gambar tersebut.

"Jika pengakuan itu terbukti benar, lalu apalagi yang bisa diharapkan kepada pemerintah yang telah kehilangan sense of crisis," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Satu lagi fenomena di pengungsian erupsi Semeru yang tengah menjadi sorotan publik adalah bertebarannya baliho Ketua DPR RI Puan Maharani. Baliho tersebut memperlihatkan Puan mengenakan kerudung merah dengan latar foto para pengungsi.

Dalam baliho tersebut dilengkapi kalimat penyemangat. 'Tangismu, tangisku. Ceriamu, ceriaku. Saatnya bangkit menatap masa depan,' bunyi baliho tersebut.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, pemasangan baliho Puan di lokasi pengungsian tidak etis. Menurut Lucius, baliho-baliho itu malah bisa menjadi blunder bagi kepentingan politik Puan dan PDI Perjuangan (PDIP).

"Jadi sebagai strategi politik pemasangan baliho ini jelas tak masuk akal sehat. Alih-alih mencapai tujuan, baliho-baliho itu justru akan menghambat Puan menggapai tujuannya," ujar Lucius saat dihubungi, Rabu (22/12).

Ia mengaku heran dengan Puan ataupun pihak yang memasang baliho tersebut di tengah lokasi terdampak bencana. Pencitraan untuk meraih elektabilitas tersebut dinilainya akan justru disindir oleh publik.

"Spanduk politisi akan menjadi santapan untuk mengolok-olok politisi yang justru memanfaatkan bencana untuk mendulang popularitas," ujar Lucius.

Pemasangan baliho Puan juga mengganggu citra DPR sebagai lembaga perwakilan. Lembaga ini harusnya menjadi yang terdepan memberikan respons cepat melalui kebijakan bantuan dari pemerintah untuk mengatasi dampak bencana.

"Puan sebagai Ketua DPR harusnya menjadi contoh tentang politik kepedulian yang tulus. Ia mesti hadir dengan semua empatinya," ujar Lucius.

"Alih-alih menunjukkan simpati, baliho-baliho itu justru terlihat menempatkan warga sebagai komoditas atau objek politik di mana suara mereka akan dibutuhkan setiap menjelang Pemilu," ujar Lucius, melanjutkan.

Pengamat Sosial dari Universitas Padjadjaran Budi Rajab mengatakan, pemasangan bliho Puan Maharani di sekitar kawasan terdampak bencana erupsi Gunung Semeru, Jatim adalah salah satu contoh yang tidak baik. Sebab, menurutnya, Puan atau PDIP telah memanfaatkan situasi bencana untuk kampanye untuk Pilpres 2024.

"Masyarakat sedang menderita jangan dimanfaatkan situasi seperti itu. Partai politik lainnya jangan mencontoh hal ini," katanya saat dihubungi Republika, Kamis (23/12).

Kemudian, ia melanjutkan pemerintah pusat maupun daerah harus melarang hal ini dan melakukan penertiban. Pemerintah diminta untuk tak abai atas fenomena banyaknya baliho politikus di lokasi bencana.

"Harus dilarang ini dengan peraturan KPU, pemerintah pusat maupun daerah. Itu kan lokasi bencana bukan lokasi kampanye," kata dia.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Utut Adianto, sudah memberikan penjelasan terkait beredarnya baliho Ketua DPR RI, Puan Maharani di sekitaran lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru. Menurutnya hal itu spontanitas dilakukan oleh sejumlah pihak.

"Kalau itu kan mungkin ada spontanitas dari teman-teman ibu Puan hadir," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (22/12).

Ia menduga pemasangan baliho itu dilakukan baik oleh kader, orang yang dekat atau pun relawan. Namun, ia berharap pemasangan baliho tersebut harus dilihat maksud dan tujuan

"Kalau maksudnya pasti baik. Kalau ada yang tidak berkenan mohon dilihat maksudnya," ujarnya.

Politisi PDIP Ruhut Sitompul juga menanggapi baliho Puan Maharani yang terlihat di lokasi terdampak bencana erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Menurutnya, baliho tersebut akan memberikan kekuatan dan hati masyarakat semakin teduh.

"Semoga rakyat tercinta di sekitar desa terdampak erupsi gunung semeru semakin teduh hatinya dengan adanya baliho Bu Puan Maharani Ketua DPR RI juga tokoh PDI Perjuangan yang terus bekerja untuk rakyat Indonesia merdeka," katanya dalam cuitan di akun Twitter miliknya, Rabu (22/12).