BI: 1,7 Miliar Penduduk Dunia Belum Punya Akses ke Sektor Keuangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, 1,7 miliar penduduk dunia belum mempunyai akses pada sektor keuangan. Sehingga salah satu agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia adalah mendorong inklusi ekonomi dan keuangan.

"Di negara berkembang, 67 persen penduduknya itu belum punya akses, bahkan di negara maju 94 persen, apalagi kelompok wanita dan kelompok muda. Inilah kenapa sesuai arahan Presiden, inklusi ekonomi dan keuangan adalah salah satu agenda prioritas," kata Perry dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (23/12).

Dorongan inklusi ekonomi dan keuangan khususnya bagi kelompok penduduk yang selama ini belum terlayani secara baik di dalam keuangan, dengan tujuan mendorong produktivitas, kapasitas, dan akses keuangan.

Menurut Perry, ada tiga hal yang harus dilakukan untuk mencapai inklusi ekonomi dan keuangan, yakni digitalisasi pelayanan jasa keuangan, diversifikasi produk layanan jasa keuangan melalui digitalisasi yang tak terbatas pada kredit, tetapi menyentuh berbagai layanan jasa produk keuangan, serta meningkatkan kapasitas UMKM, wanita, dan milenial.

"Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, melakukan upaya seperti Gernas Bangga Buatan Indonesia bisa mendorong UMKM. Contoh ini akan kami angkat menjadi suatu output bagaimana kami mendorong digitalisasi, mengimplementasikan kebijakan nasional, meningkatkan pelayanan produk keuangan, dan model bisnis untuk mendorong inklusi ekonomi dan keuangan," ucap dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, Indonesia sebagai negara berkembang, negara terbesar ASEAN, negara dengan ekonomi yang dianggap relatif stabil dengan sistem politik budaya yang stabil, dalam Presidensi G20 akan ikut mendukung atau membantu membentuk berbagai kebijakan yang pengaruhnya ke seluruh dunia.

"Bank sentral dengan para menteri keuangan akan bertemu dan bicara bagaimana supaya setiap negara mendesain kebijakan ekonominya untuk pulih. Dengan demikian jika ekonomi global pulih akan memberikan efek rambatan ke berbagai negara," tutur Sri Mulyani.

Ia menambahkan, dampak pemulihan global bagi masyarakat Indonesia adalah melalui ekspor sehingga jika ekonomi global tumbuh tinggi, ekspor Indonesia juga akan tumbuh tinggi.

Implikasinya, berbagai pendapatan negara pun akan semakin tumbuh signifikan seperti saat ini di mana penerimaan pajak tumbuh lebih dari 18 persen, penerimaan bea cukai tumbuh lebih dari 24 persen, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh lebih dari 23 persen.

"Jadi, dampaknya ekonomi Indonesia akan meningkat atau tumbuh dari sisi kegiatan ekspor, harga komoditas, dan itu pengaruhnya kepada para pelaku ekonomi dan masyarakat," ujar Menkeu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, tingkat literasi keuangan masyarakat baru berada di kisaran 38,09 persen pada 2019. Sementara, inklusi keuangan masyarakat telah mencapai 78 persen.

“Artinya, masih banyak masyarakat yang telah menggunakan produk layanan keuangan tanpa dibekali pemahaman produk layanan keuangan, misalnya mengenai risiko hingga denda yang ada,” ucap Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara.

Ia mengatakan literasi keuangan mampu mendukung kesejahteraan individu dan masyarakat, mendukung inklusi keuangan perlindungan konsumen, dan pemulihan ekonomi pascapandemi. “Kami meyakini pemberdayaan masyarakat melalui literasi keuangan dapat mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif, sehingga mampu meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya saat Peluncuran Infrastruktur Literasi Keuangan secara virtual Senin (20/12).

Tirta menyebut dalam beberapa tahun terakhir, sektor jasa keuangan berkembang pesat dan memberi peluang yang sangat besar kepada individu untuk mengakses produk dan layanan keuangan. Menurutnya akselerasi teknologi dan informasi sektor keuangan, yang diiringi penerapan protokol kesehatan karena pandemi Covid-19 telah menjadikan digitalisasi sebagai pilihan bisnis baru.