Kemenag Sulsel Minta Jamaah Bersabar Keberangkatan Umroh Ditunda

IHRAM.CO.ID, MAKASSAR -- Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan meminta jamaah umroh bersabar meski sedianya diberangkatkan ke tanah Suci namun ditunda. Keberangkatan jamaah umroh ditunda atas aturan larangan sementara perjalanan keluar negeri hingga 2022.

Langkah tersebut diambil guna menekan penyebaran virus Omicron. "Ini demi keselamatan kita. Kan satu pintu kemarin sama dengan pemerintah (larangan ke luar negeri). Kita harus ikut sesuai aturan," ujar Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Sulsel Ali Yafid, Selasa (21/12).

Menurut dia, penundaan keberangkatan tersebut seusai dengan instruksi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama sehingga harus mengikuti regulasi dari pemerintah. Ali menyebutkan jamaah umroh di Sulsel yang tercatat mendaftar sejak 2019 hingga 2020 sebanyak 34.639 jamaah.

Namun, rencana yang siap diberangkatkan seusai daftar atau list sekitar 3.000-orang. "Kemarin, kita sudah siap sekali berangkat, pada 2 Februari, tapi langsung ditutup. Pesawatnya sudah ada bahkan tiket juga sudah ada, tapi langsung dibatalkan," kata Ali.

Menanggapi keberangkatan ibadah umroh yang awalnya secara perdana pada 23 Desember 2021, kata Ali, sudah ada imbauan dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah bahwa pelaksanaan ditunda dan akan dijadwalkan kembali. Namun, ia belum mengetahui tanggal berapa karena diundur hingga 2022.

"Karena itu, bukan murni dari kita (pembatalan), itu instruksi presiden harus menjaga diri, karena ada virus baru omicron, itu dihindari agar tidak mewabah di Indonesia. Kita mesti bersabar dululah," ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief melalui siaran persnya mengatakan, keputusan ini diambil usai adanya imbauan dari Presiden RI dan arahan Menteri Agama agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, serta setelah pihaknya menggelar rapat dengan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

"Kami tentu mengutamakan aspek perlindungan jamaah di tengah pandemi Covid-19, terlebih setelah adanya varian baru Omicron. Untuk itu, keberangkatan jamaah umroh kembali ditunda hingga awal tahun 2022. Kita berharap kondisi segera membaik," kata Hilman di Jakarta, Sabtu (18/1).

Menurutnya, secara umum asosiasi PPIU mendukung imbauan pemerintah untuk menunda keberangkatan ke luar negeri meski ada kekecewaan dan kesedihan karena rencana umrah sudah lama tertunda. Namun, semua pihak memahami kondisi pandemi yang belum usai, bahkan muncul varian baru.

"Ada harapan agar tetap ada pemberangkatan, meski jumlahnya diperkecil. Namun secara umum asosiasi PPIU memahami dan menaati imbauan untuk tidak ke luar negeri," kata Hilman.

Hilman mengakui, sebelumnya ada sebagian orang yang menggunakan dokumen hasil tes PCR yang palsu untuk perjalanan umroh. Namun, dia menegaskan, pemalsuan itu sudah tidak bisa lagi dilakukan dan ia menjamin tidak ada lagi dokumen-dokumen palsu untuk keberangkatan umroh.

Dia juga mengingatkan, hasil tes Covid-19 yang diperlukan adalah demi keselamatan calon jamaah. "Kita jamin bahwa pasti (jamaah) Indonesia dokumen PCR-nya tidak ada yang palsu, termasuk dokumen vaksinnya," tutur dia.

Hilman melanjutkan, sistem one gate policy juga akan dibuat untuk sementara waktu. Dengan sistem ini, calon jamaah nantinya akan masuk asrama haji dan melakukan tes PCR secara bersama-sama sehingga dokumen yang dikeluarkan pun bersamaan. "Dengan begini, pasti nggak palsu. Itu saja sebetulnya," ucapnya.

Hilman menambahkan, pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi adalah soal penerapan protokol kesehatan dari awal perjalanan hingga sampai di Tanah Suci. Dia mengatakan, setelah tiba di Saudi, ada cara tersendiri tentang bagaimana naik bus, masuk hotel, dan perangkat apa saja yang diperlukan.

"Meski begitu, kalau sudah di masjid, itu sudah tidak ada jaga jarak, sudah dicabut (tandanya). Tawafnya sudah rapat. Sholat berjamaah sudah tidak rapat, dan sa'i juga sudah rapat. Karena mereka (Saudi) percaya pada vaksin. Dan memang, cara-cara masuknya ini yang akan berat," jelasnya.

Untuk itu, Hilman mengatakan, saat ini Ditjen PHU sedang mematangkan teknis berupa platform yang rencananya akan digunakan sebagai kalung oleh setiap jamaah. Dalam kalung ini nantinya terdapat kode QR yang bila dipindai maka akan tersambung ke sistem yang dibuat Ditjen PHU.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai keputusan pemerintah yang menunda keberangkatan jamaah umroh Indonesia merupakan langkah yang tepat dan bijaksana. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran varian Omicron.

"Tentu saja kita bisa memahami kebijakan pemerintah yang menunda pelaksanaan umroh 2021. Ini  langkah  kehati-hatian  pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang akan keluar negeri dari ancaman varian Omicron," kata Rahmad dalam keterangannya kepada wartawan Ahad, (19/12).

Ia meyakini, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan diskusi dan berdialog dengan para pihak. Termasuk asosiasi penyelenggara umroh Indonesia tentang kondisi global maupun nasional saat ini. Apalagi tambah Rahmad, di negara Arab sendiri  juga telah terdeteksi adanya varian Omicron.

"Saya kira keputusan ini diambil setelah melihat situasi global dimana banyak negara yang telah terpapar Omicron maupun  nasional. Nah, karena kondisi kekinian inilah  saya kira keputusan ini menjadi satu hal yang bisa dipahami," ucapnya.