Negara-Negara Islam Cari Solusi Keadaan Darurat Afghanistan
Negara-negara Muslim berupaya menanggapi krisis ekonomi dan kemanusiaan Afghanistan
REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Negara-negara Muslim berupaya menanggapi krisis ekonomi dan kemanusiaan yang berkembang di Afghanistan. Isu ini diangkat dalam pertemuan yang diselenggarakan Pakistan yang melibatkan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada Ahad.
Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengatakan pertemuan para menteri luar negeri dan pejabat dari kelompok 57 negara itu dimaksudkan untuk menggalang dukungan bagi Afghanistan. Segala upaya yang dapat membantu situasi harus dipertimbangkan.
"Kehancuran kemanusiaan dan ekonomi di Afghanistan akan berdampak di luar perbatasannya, eksodus massal pengungsi, ketidakstabilan dan kekerasan," kata Qureshi.
Pertemuan dua hari di Islamabad ini juga mencakup perwakilan dari PBB dan lembaga keuangan internasional. Beberapa negara di luar itu pun ikut dilibatkan, termasuk Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan Jepang.
Pejabat Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi juga hadir dalam acara tersebut. Meskipun sejauh ini tidak ada negara yang secara resmi mengakui pemerintahan baru di Kabul.
Keadaan darurat di Afghanistan membuat jutaan orang menghadapi kelaparan saat musim dingin tiba. Kondisi ini telah menyebabkan meningkatnya kekhawatiran dan masyarakat internasional telah berjuang untuk memberikan tanggapan terkoordinasi mengingat keengganan Barat untuk membantu pemerintah Taliban.
Para pejabat Taliban telah meminta bantuan untuk membangun kembali ekonomi Afghanistan yang hancur dan memberi makan lebih dari 20 juta orang yang terancam kelaparan. Beberapa negara dan organisasi bantuan telah mulai memberikan bantuan, tetapi sistem perbankan negara yang hampir runtuh telah memperumit pekerjaan itu.
Di luar masalah bantuan langsung, Afghanistan membutuhkan bantuan untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang. Banyak yang akan tergantung pada keputusan Washington bersedia mencabut sanksi terhadap para pemimpin Taliban yang telah menyebabkan banyak lembaga dan pemerintah menghindar dari hubungan langsung dengan pemerintah Kabul saat ini.