PSI Mau Buat Pansus Sumur Resapan, PDIP: Ngapain?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai jika usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) sumur resapan dari fraksi PSI tidak diperlukan. Menurutnya, pembentukan pansus bisa dilakukan jika memang ada hal yang perlu diperdalam.

"Ngapain bikin pansus? kan sudah jelas bahwa manfaat dari sumur resapan itu tidak ada," kata Gembong saat dihubungi, Kamis (16/12).

Dia menilai, sumur resapan yang kini dicanangkan pemerintahan Gubernur DKI, Anies Baswedan, sudah dalam pembahasan. Sehingga, pembentukan panitia khusus sumur resapan dinilainya tidak perlu.

"Apa yang mesti dipansuskan? Kami fraksi PDIP melihat pansus sumur resapan tidak terlalu urgent untuk kita konsentrasi karena pada dasarnya bahwa program sumur resapan manfaatnya tidak maksimal," katanya.

Hal itu, dikatakan Gembong, karena pengerjaan sumur resapan dilakukan dengan asal-asalan dan tidak kentara manfaatnya. Terlebih, ketika anggaran untuk sumur resapan di DKI pada tahun depan disebutnya sudah tidak ada.

Sementara itu, pengamat Kebijakan dan Perencanaan Tata kota, Frans Ari Prasetyo, menyoroti saran PSI dalam pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk sumur resapan. Menurut Frans, hal itu cenderung terlihat sangat politis karena mempermasalahkan sumur resapan yang tujuannya baik.

"Sumur resapan itu skenario baik untuk menyerap flow air yang tidak tertampung. Kalaupun ada kendala, saya pikir mungkin satu dari seribu saja, jadi kenapa harus cari yang bermasalahnya tanpa lihat banyak yang berhasil?," tanya Frans ketika dihubungi, Kamis (16/12).

Dia menambahkan, jika melakukan komparasi penerapan sumur resapan di banyak lokasi, hal itu cenderung berhasil menghilangkan banjir. Bahkan, di beberapa lokasi di kota besar, kata Frans, banjir bisa benar-benar menghilang dengan penerapan sumur resapan.

"Padahal (sumur resapan) ini hal bagus untuk memperbaiki hal seperti banjir, tapi malah ditarik politis," jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian, mengaku menerima banyak keluhan soal sumur resapan yang kini digencarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Menurutnya, sumur resapan itu kerap menimbulkan kerusakan di badan jalan dan mengancam keselamatan pengguna jalan. 

"Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur resapan Anies Rp 400 miliar resahkan warga," kata Justin dalam keterangannya, Rabu (15/12).

Oleh sebab itu, Fraksi PSI DPRD Provinsi DKI Jakarta, kata dia, mengusulkan secara terbuka pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sumur Resapan. Justin mengatakan, data pembangunan sumur resapan tidak terbuka. 

"Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik karena tahun ini titiknya sangat banyak. Saat Pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi," tambah Justin.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menilai usulan Panitia Khusus (Pansus) Sumur Resapan oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, belum diperlukan. Riza menegaskan, sumur resapan dapat mengurangi bahkan menghilangkan genangan atau potensi banjir.

"Pansus itu hak teman-teman di DPRD, hanya menurut saya (pansus) sumur resapan rasanya belum diperlukan," kata Riza di Jakarta, Rabu (15/12).

Riza mempersilahkan anggota DPRD untuk melakukan dialog dengan dinas terkait dan jika diperlukan bisa temui kontraktornya dan melihat di lapangan langsung agar bisa dicarikan solusi terbaik. Lebih lanjut, Riza menegaskan, bahwa hadirnya sumur resapan dapat mengurangi bahkan sampai menghilangkan genangan atau potensi banjir mengingat salah satu fungsi dari infrastruktur tersebut adalah untuk menjadi penampung air.

"Faktanya di banyak tempat seperti Karanganyar, Fatmawati dan tempat lain tadinya ada genangan dan ada banjir, tapi sekarang tidak lagi," katanya.

Politikus Gerindra tersebut menyampaikan persoalan sumur resapan tidak bisa dilihat kasus per kasus, namun harus secara umum karena menurutnya dengan kehadiran sumur resapan akan sangat membantu terhadap persoalan genangan banjir. 

"Terkait masih ada yang belum sempurna pengerjaannya, tugas dinas SDA(sumber daya air) untukmemastikan kontraktor yang diberi tugas melaksanakan sebaik-baiknya. Kalau tidak, tentu akan ada sanksi," tutur Riza.