Aksi Aparat Desa di Depan Gedung Sate
Mereka menuntut pemprov dapat menambah tunjangan aparatur pemerintah desa.
Sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (6/12/2021). Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menambah tunjangan aparatur pemerintah desa melalui bantuan keuangan provinsi. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj.
Sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (6/12/2021). Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menambah tunjangan aparatur pemerintah desa melalui bantuan keuangan provinsi. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj.
Sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (6/12/2021). Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menambah tunjangan aparatur pemerintah desa melalui bantuan keuangan provinsi. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj.
Sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (6/12/2021). Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menambah tunjangan aparatur pemerintah desa melalui bantuan keuangan provinsi. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj.
Sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (6/12/2021). Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menambah tunjangan aparatur pemerintah desa melalui bantuan keuangan provinsi.
Rep: Raisan al Farisi Red: Yogi Ardhi
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (6/12/2021). Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menambah tunjangan aparatur pemerintah desa melalui bantuan keuangan provinsi.
Berita Terpopuler