Potensi Mudik 16 Juta Jiwa di Masa Libur Akhir Tahun

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Rahayu Subekti

Pemerintah sudah mengimbau masyarakat untuk membatasi mobilitasnya di masa libur Natal dan tahun baru. Imbauan tersebut namun diperkirakan akan tetap membuat sejumlah anggota masyarakat mudik di momen akhir tahun.

Dalam survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan terkait mobilitas masyarakat dan arus mudik di masa liburan Natal dan tahun baru ditemukan setidaknya 16 juta masyarakat akan melakukan mudik jika pemerintah hanya memberlakukan pengetatan aktivitas masyarakat. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, ada tiga klasifikasi dalam survei tersebut.

Pertama adalah jika pemerintah melakukan pengetatan aktivitas masyarakat, sebanyak 10 persen atau 16 juta masyarakat akan melakukan mudik. Klasifikasi kedua, saat pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 atau 4, maka 9 persen atau 15 juta masyarakat akan pulang ke kampung halaman.

"Tapi kalau kita melakukan pelarangan mobilitas, maka turun lagi menjadi 10 juta atau 7 persen," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (1/12). "Kalau secara nasional ada 19,9 juta dan Jabodetabek ada 4,4 juta yang ingin mudik," sambungnya.

Dari klasifikasi pertama, sebanyak 4 juta masyarakat Jabodetabek akan melakukan mudik saat masa libur Natal dan tahun baru. Sedangkan klasifikasi kedua, sebanyak 3,5 warganya tetap akan melakukan perjalanan. "Apabila kita lakukan pelarangan, maka yang pulang masih ada 8 persen sebanyak 2,6 juta," ujar Budi.

Pemerintah, kata Budi, akan berusaha terus menekan angka potensi mobilitas masyarakat saat momen libur tersebut. Pasalnya, jumlah tersebut masih sangat besar dan berpotensi melonjaknya kasus Covid-19.

"Untuk itu kita tidak boleh lengah dengan apa yang sudah ada dan kita harus mempertahankan kondisi yang cukup baik ini dengan pengetatan," ujar Budi.

Sebelumnya Kementerian Perhubungan juga melakukan survei pada Oktober 2021. Budi menuturkan dari survei tersebut, dominasi masyarakat Jawa dan Bali menunjukkan masih ada pergerakan setara 12,8 persen.

Budi menilai, semua angka tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melakukan perjalanan saat masa libur Natal dan tahun baru. Budi menegaskan, jumlah tersebut signifikan dan berpotensi mengakibatkan suatu lonjakan Covid-19 di daerah lain atau Jakarta.

Salah satu upaya Kementerian Perhubungan mengurangi mobilitas di masa libur akhir tahun adalah dengan
menerapkan ganjil genap. Budi Karya mengatakan ketentuan ganjil genap tersebut sudah masuk dalam konsep pengendalian mobilitas selama Natal-tahun baru.

“Strategi penanganan lalu lintas transportasi perseorangan akan dilakukan sistem ganjil genap di wilayah aglomerasi jalan tol ibu kota, provinsi, area wisata, dan wilayah peningkatan mobilitas,” kata Budi. Dari pengalaman sebelumnya, penerapan ganjil genap mampu menekan mobilitas masyarakat. Saat ganjil genap diterapkan mampu menurunkan pergerakan masyarakat hingga 30 persen.

Dia menjelaskan, rencananya sistem ganjil genap akan diberlakukan di sejumlah titik saat masa libur Natal dan tahun baru. “Sistem ganjil genap direncanakan diterapkan di ruas Tol Tangerang-Merak, Tol Bogor-Ciawi- Cigombong, Tol Cikampek-Palimanan-Kanci, Tol Cikampek-Padalarang-Cileunyi dari 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022,” ungkap Budi.

Selain ganjil genap, Budi memastikan pengaturan kendaraan di jalan tol rencananya akan dilakukan dengan buka tutup tempat perisitirahatan dan contra flow. Selain itu juga akan dilaksanakan random sampling tes Covid-19 di tempat perisitirahatan.

Sementara di jalan non-tol, Budi memastikan sistem ganjil genap juga akan dilakukan, “Sekama ganjil genap juga dilakukan di kawasan wisata. Jalur satu arah dan contra flow juga akan dilakukan,” tutur Budi.

Budi menambahkan, pengecekan secara acak juga akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Khususnya dalam pengecekan vaksin dan antigen.

Dia mengatakan, ganjil genap juga rencananya akan dilakukan di kawasan serta pembatasan kapasitas. Selain itu penggunaan PeduliLindungi juga akan diterapkan di tempat wisata.

“Penutupan sementara juga dilakukan di tempat wisata tanpa pengelola. Jadi yang diizinkan beroperasi hanya wisata yang berpengelola. Sehingga kita bisa mengatur jumlah dan protokol kesehatan yang berlaku di sana,” ungkap Budi.

Hingga saat ini aturan untuk membatasi mobilitas masyarakat tersebut masih digodok pemerintah. Budi Karya mengatakan, aturan tersebut keluar putusannya pekan depan. “Saat ratas kemarin presiden perintahkan secara formal, aturan dari Nataru akan diputuskan Senin (pekan depan),” kata dia.

Budi memastikan dalam membuat regulasi untuk pengendalian mobilitas saat Natal dan tahun baru akan merujuk kepada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19. Begitu juga dengan regulasi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.

Aturan masih terus digodok sambil melihat perkembangan dari adanya varian baru Covid-19 yakni Omicron di sejumlah negara. “Hal itu (aturan pembatasan saat Natal dan Tahun Baru) akan melihat perkembangan dari Omicron sejauh mana harus diantisipasi,” ujar Budi.

Dia mengatakan, jika Omicron dalam perkembangannya sangat berbahaya dan terus bertambah negara yang mengkonfirmasinya makan akan berdampak kepada keputusan terkait Nataru tahun ini. Budi mematikan, regulasi yang akan ditetapkan akan mempertimbangkan dengan kondisi tersebut.

“Apabila Omicron sangat berbahaya dan menjalar di beberapa negara maka kita akan melakukan suatu kegiatan yang konservatif,” tutur Budi.

Saat ini, pemerintah sudah membuat konsep pengetatan perjalanan seperti pembatasan kapasitas transportasi umum, penerapan ganjil genap, hingga mengurangi frekuensi penerbangan. “Kami akan konservatif. Kami mohon maaf apabila ini mengurangi kenyamanan dari mereka yang melakukan perjalanan. Yang kami lakukan untuk mencegah Covid-19,” ungkap Budi.

Pelaksana harian (Plh) Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Dodi Darjanto mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan mekanisme PPKM Level 3 saat momen libur Natal dan tahun baru. Namun ia menjelaskan, pihaknya tak akan memaksa putar balik masyarakat yang sedang menuju daerah tertentu.

"Jadi tidak ada kendaraan yang diputar balik dan sesuai arahan Bapak Presiden, jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan atau menjadi susah," ujar Dodi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (1/12).

Ia mengatakan, Polri akan bersifat preventif dalam menjalankan kebijakan PPKM level 3 saat Nataru. Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta kepolisian tak bertindak represif kepada masyarakat.

"Jadi pola operasinya bersifat preventif. Jadi dengan adanya pos pelayanan ini, apabila ada masyarakat yang secara random sampling ternyata belum melaksanakan vaksin maka di dalam pos pelayanan tersebut sudah disediakan pos vaksinasi," ujar Dodi.

Ia menjelaskan, Polri memiliki sebanyak 1.607 pos pengamanan dan 675 pos pelayanan terpadu. Pos-pos tersebut nantinya tak berfungsi sebagai tempat untuk menyekat warga yang bepergian.

"Pos pelayanan ini yang dulunya adalah pos-pos penyekatan, untuk pos kegiatan pengamanan sekarang tidak dilaksanakan secara represif," ujar Dodi.

Polri bersama TNI menerjunkan sebanyak 179 ribu lebih personel pengamanan dalam Operasi Lilin 2021. Operasi tahunan tersebut sekaligus sebagai tim gabungan TNI-Polri dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022, serta PPKM Level 3 dalam mencegah gelombang ketiga pandemi Covid-19.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menjelaskan, personel gabungan terdiri dari 103.109 petugas Polri dan 19.017 personel TNI. “Sisanya, petugas atau personel dari Pemerintah Daerah (Pemda), maupun mitra-mitra kepolisian lainnya,” terang Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (29/11).