Konsul Haji Jedah: Pemerintah Susun Jadwal Umroh
Pemerintah sedang berupaya menyusun jadwal keberangkatan jamaah umroh dari Indonesia.
IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali, menyebut pemerintah sedang berupaya menyusun jadwal keberangkatan jamaah umroh dari Indonesia. Persiapan dilakukan menyusul diizinkannya penerbangan langsung rute Indonesia-Arab Saudi.
"Untuk Umroh dari Indonesia, sedang di susun skenario dan penjadwalan pemberangkatan jamaah dari Indonesia," kata dia saat dihubungi Republika, Senin (29/11).
Diberitakan sebelumnya, terhitung mulai 1 Desember 2021 penerbangan dari Indonesia bisa langsung menuju ke Arab Saudi. Atas aturan baru tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyambut baik hal tersebut.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief saat ini masih berada di Kerajaan Saudi untuk melanjutkan pembahasan seputar pelaksanaan umrah. Bersama Konsul Haji KJRI Jeddah, ia mengadakan pertemuan dengan Kementerian Haji Saudi, Ahad (28/11) kemarin.
Dalam pertemuan itu, Endang menyebut dibahas terkait persyaratan untuk pelaksanaan umrah. Salah satunya, jamaah wajib sudah menerima vaksinasi Covid-19 dengan dosis lengkap.
"Syarat kedua, jamaah menggunakan salah satu dari empat vaksin yang digunakan di Arab Saudi. Ketiga, vaksin yang digunakan sudah diakui oleh WHO," lanjutnya.
Tak hanya itu, bagi jamaah yang menggunakan Vaksin yang diakui WHO, wajib melakukan tiga hari dan dilakukan test PCR setelah 48 jam. Sementara, bagi yang menerima vaksin yang digunakan oleh Kerajaan Saudi tidak perlu melakukan karantina.
Beberapa hari yang lalu, WHO mengumumkan munculnya varian baru Covid-19 dari Afrika, Omicron, yang patut diwaspadai. Atas kondisi terbaru ini, Kerajaan Saudi memutuskan menangguhkan penerbangan dari tujuh negara, yaitu Afrika Selatan, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Lesotho dan Eswatini.
Terkait hal tersebut, Endang menyebut pihak otoritas Saudi meminta jamaah umroh untuk tetap menjaga dan disiplin mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.
Dirjen PHU Hilman Latief dalam keterangan persnya menjelaskan, pihaknya mengadakan pertemuan untuk memaparkan kesiapan Indonesia dan skenario pemberangkatan jamaah umrah di masa pandemi. Skenario tersebut berkenaan dengan kebijakan satu pintu (one gate policy), skema karantina, validasi sertifikat vaksin dan hasil PCR, serta manasik umrah di masa pandemi.
"Dengan Kemenhaj Saudi, kita juga akan bahas skema dan durasi waktu karantina di Saudi, proses pengurusan visa, paket layanan, termasuk jadwal pergerakan dan masa tinggal jamaah selama di Tanah Suci," ucap Hilman.
Dirjen PHU berharap skenario bersama ini bisa segera disepakati sehingga dapat menjadi panduan bagi pemerintah, penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan jamaah umrah.