PLN Siap Jalankan Perintah Konversi Kompor Induksi

REPUBLIKA.CO.ID, Intan Pratiwi

JAKARTA -- PT PLN (Persero) menyatakan siap menjalankan perintah presiden terkait konversi kompor elpiji ke kompor induksi sebagai solusi menekan impor dan memperbaiki neraca perdagangan. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan, cadangan daya yang dimiliki perseroan telah lebih dari 30 persen di hampir seluruh sistem kelistrikan.

"Kami siap mendukung program konversi kompor induksi," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa (23/11).

Bob mengungkapkan, kompor induksi lebih murah dibandingkan kompor elpiji karena untuk memasak satu liter air menggunakan kompor induksi 1.200 watt hanya memerlukan biaya Rp 158, sedangkan kompor elpiji tabung 12 kilogram sekitar Rp 176.

Berkaca dari pola memasak rata-rata masyarakat di Indonesia, lanjut dia, kompor induksi dapat menghemat Rp 28.500 dari biaya memasak setiap bulan. Adapun dari sisi waktu memasak juga lebih hemat karena kompor induksi memungkinkan penyebaran panas yang lebih merata ketimbang kompor gas.

Hal ini memungkinkan aktivitas memasak lebih cepat, sehingga hemat waktu. Durasi masak yang lebih cepat akan membuat kompor listrik lebih hemat penggunaan energi daripada gas.

Selain itu, karena ini sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat, PLN juga terus mengampanyekan electrifying lifestyle yang salah satunya penggunaan kompor induksi. "Kami memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kelebihan dan manfaat penggunaan kompor induksi," kata Bob.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumpulkan jajaran direksi serta komisaris PLN dan Pertamina. Dalam salah satu arahannya, Kepala Negara meminta program transisi energi dijalankan, seperti penggunaan kendaraan listrik dan kompor induksi.

"Kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya karena di PLN oversupply. Artinya, pasokan dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina turun," kata Jokowi.

Pada pertemuan itu, Jokowi menitikberatkan masalah neraca perdagangan yang selalu defisit karena impor minyak mentah. "Problemnya itu impor minyak kita gede banget. Setiap bulan Pertamina harus siapkan dolar yang tidak sedikit," ujar Jokowi.

Apalagi, saat ini PLN masih punya 15 persen pembangkit berbasis minyak. Jika ini juga bisa diganti dengan pembangkit energi baru terbarukan bisa turut menekan ketergantungan impor minyak. 

Jokowi mengakui dalam melaksanakan program hijau baik kendaraan listrik, penggunaan kompor listrik bahkan beralih ke pembangkit berbasis energi hijau butuh investasi yang tidak sedikit. Namun, untuk menyelesaikan gap tersebut adalah tugas jajaran direksi PLN dan Pertamina.

Upaya mendorong penggunaan kompor induksi telah dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020 - 2024. Salah satu fungsi beleid ini ialah menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral.

Selain itu, penggunaan kompor induksi juga mendukung target pemerintah dalam mendorong konsumsi listrik per kapita sebesar 1.408 kWh per kapita pada 2024. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan arahan Presiden Joko Widodo untuk memasifkan penggunaan kompor induksi idealnya disikapi oleh para jajarannya.

"Kompor induksi itu bisa jadi gaya hidup atau green community. Nah sekarang, perintahnya (Presiden) sudah betul, tapi yang di bawahnya sudah melaksanakan belum?" katanya, Senin (22/11).

Setelah gerakan mendorong penggunaan kompor listrik terjadi, pemerintah juga perlu memastikan penyediaan barang tersebut. Pemerintah perlu memastikan kapasitas produksi nasional mampu memenuhi kebutuhan kompor listrik di Indonesia.