Masyarakat Harus Bijak Berkegiatan di Akhir Tahun

IHRAM.CO.ID, Oleh: Rr Leany Susilowaty, Nawir Arsyad Akbar, Febryan A

JAKARTA -- Pemerintah dan masyarakat perlu mewaspadai dan mengantisipasi segala kemungkinan terkait lonjakan kasus covid-19 usai libur akhir tahun. Pada momen tersebut akan terjadi peningkatan mobilitas masyarakat.

Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Laura Navika Yamani mengakui risiko gelombang ketiga Covid-19 memang ada, namun kemungkinan benar-benar terjadi bergantung pada masyarakat Indonesia.

"Risiko gelombang ketiga Covid-19 itu ada. Tetapi apakah itu mungkin akan muncul?semua tergantung kita," ujarnya saat dihubungi Republika, Jumat (5/11).

Navika meminta masyarakat harus bijak dalam melakukan kegiatan di akhir tahun. Ini termasuk melaksanakan protokol kesehatan (prokes) yang masih menjadi kunci. Ia mewanti-wanti jangan sampai alih-alih ingin liburan saat nataru, kemudian prokes mulai diabaikan. Kemudian, memaksakan tetap bergabung dengan orang-orang yang berkerumun di tempat wisata atau tempat publik. 

"Ini juga harus dipikirkan masyarakat kita. Boleh liburan akhir tahun tetapi cari-cari tempat yang memang aman untuk diri dan keluarga," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan, pihaknya bersama kementerian dan lembaga lain sedang mempersiapkan peraturan untuk membatasi mobilitas masyarakat pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Langkah ini ditempuh untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 sebagaimana terjadi pada libur Nataru tahun sebelumnya.

"Aturannya sedang digodok. Segera akan rampung dan diumumkan," ungkap Muhadjir kepada Republika, Selasa (9/11). Ketika ditanya apakah pembatasannya termasuk perjalanan darat, Muhadjir enggan memberikan jawaban.

Muhadjir hanya menyatakan bahwa pembatasan jumlah pengunjung mal tak akan masuk dalam aturan libur Nataru. Sebab, pembatasan jumlah pengunjung mal sudah diatur dalam ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Jumlah pengunjung mal di tiap daerah ditentukan level PPKM yang berlaku di daerah tersebut.

"Hal semacam itu (jumlah pengunjung mal) tidak harus dikaitkan dengan rencana pengaturan libur Nataru. Secara terus menerus perkembangan kasus Covid-19 kan diamati. Dan secara periodik diadakan asesmen atau penilaian," ungkap Muhadjir.

"Hasil penilaian ditimbang dengan kriteria yang sudah dibuat untuk ditetapkan status daerah tersebut dalam level apa kepentinganya. Mulai level satu hingga empat," kata dia melanjutkan.

Terpisah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut akan bersikap konservatif dalam penanganan covid-19 saat Natal dan Tahun Baru. "Jadi mungkin akan lebih baik di mata kami, di Kemenkes, kita konservatif sedikit. Kalau kita jaga sekarang kan sudah kelihatan sudah lumayan baik," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (8/11).

Ia mengimbau semua pihak untuk tidak terlalu euforia dengan kondisi kasus Covid-19 yang sudah melandai di Indonesia. Sebab, ada kecenderungan bahwa kasus positif akan kembali melonjak setelah adanya penurunan.

"Kondisi sekarang kan sebenarnya sudah cukup longgar. Kita tahan dulu, saya mohon bantuan bapak ibu dewan membantu menahan, agar jangan berlebihan euforianya," ujar Budi.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tak melakukan aktivitas saat Natal dan Tahun Baru. Pemerintah berkaca pada momen keagamaan yang berbarengan hari libur yang menghasilkan lonjakan kasus Covid-19.

"Itu yang harus ditahan kalau bisa di bawah 5 persen pertambahannya. Karena begitu naik, berdasarkan historis dua kali kita lihat itu selalu menjadi sumber ledakan gelombang baru," ujar Budi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya agar segera mengambil kebijakan guna mengantisipasi kenaikan kasus pada periode libur Natal dan tahun baru mendatang. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai rapat terbatas evaluasi PPKM, Senin (25/10).

“Presiden memberikan arahan tegas kepada kami semua untuk segera mengambil langkah terkait keputusan dan kebijakan mengenai hal ini dan merancang agar tidak ada peningkatan kasus akibat libur Natal dan tahun baru,” ucapnya.

Luhut menyampaikan, peningkatan mobilitas diperkirakan terjadi pada libur Natal dan tahun baru nanti. Berdasarkan hasil survei Balitbang Kemenhub, untuk wilayah Jawa dan Bali sebanyak 19,9 juta penduduk diperkirakan akan melakukan perjalanan selama periode libur akhir tahun. Sedangkan di Jabodetabek sebanyak 4,45 juta.

“Peningkatan pergerakan penduduk ini tanpa pengaturan protokol kesehatan yang ketat akan meningkatkan risiko penyebaran kasus,” ungkap dia.