DPR Nyatakan Verifikasi Dokumen Jenderal Andika Lengkap

Andika Perkasa akan menjalani fit and proper test calon Panglima TNI di DPR besok.

Dok Dispenad
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dijadwalkan menjalani fit and proper test di Komisi I DPR pada Sabtu (6/11).
Rep: Febrianto Adi Saputro Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI dan Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) menyelesaikan tahapan verifikasi dokumen calon Panglima TNI  Jenderal Andika Perkasa. Ketua Komisi I DPR, Meuty Hafid, menyatakan dokumen verifikasi administrasi Andika lengkap.

"Komisi I DPR telah menerima berkas administrasi calon panglima TNI. Pada hari ini, pukul 14.00 Pimpinan Komisi I dan Kapoksi telah melakukan verifikasi dokumen terhadap Calon Panglima TNI atas nama Andika Perkasa, S.E., M.A., M.SC. Dengan demikian lengkap verifikasi administrasi," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/11).

Meutya memerinci, dokumen yang sudah diverifikasi antara lain, Data Riwayat Hidup, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Surat Keterangan Bersih Diri/Sehat (SKBD).

"Dalam dokumen Jenderal Andika beristeri satu dan memiliki dua anak. Dalam dokumen juga disebutkan telah melaporkan LHKPN pada Juni 2021, lalu telah melaporkan pajak terakhir 20 Juni 2021 serta keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani sesuai keterangan dokter dengan hasil PCR negatif," ujarnya.

Meutya mengatakan, dengan demikian, proses fit and proper test akan dilanjutkan Sabtu (6/11) besok. Kemudian verifikasi faktual direncanakan dilakukan Ahad, (7/11).

Untuk diketahui fit and proper test besok  akan diawali dengan penyampaian visi misi oleh calon Panglima TNI dan dilaksanakan secara terbuka. Sementara penyampaian strategi dan kebijakan dilakukan tertutup dengan alokasi waktu selama 30 menit.

Pendalaman dan tanya jawab dari fraksi-fraksi masing-masing diberi waktu selama 7 menit dan juga dilakukan secara tertutup. Kemudian jawaban calon Panglima TNI disampaikan selama 20 menit secara tertutup.

Lalu agenda fit and proper test dilanjutkan dengan rapat internal Komisi I sekitar pukul 13.00 WIB. Kemudian verifikasi faktual calon panglima TNI oleh pimpinan dan Kapoksi Komisi I DPR digelar sekitar pukul 14.00 WIB. Selanjutnya diserahkan kembali kepada Pimpinan DPR untuk dapat diparipurnakan Senin tanggal 8 November.

Baca Juga

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, memastikan dalam fit and proper test besok Komisi I tidak akan mempersoalkan pajak dan harta kekayaan Andika. Bobby menuturkan, Komisi I hanya melakukan validasi bahwa laporan pajak sudah sesuai dikeluarkan oleh kantor pajak dan sudah dilaporkan oleh yang bersangkutan.

"Saya rasa hampir pastikan tidak ada lagi pertanyaan mengenai itu, tidak ada pertanyaan mengenai pajak, LHKPN. Kenapa? Ya kita kan bukan kantor pajak, yang verifikasi laporan pajak itu kan kantor pajak, LHKPN sebagai penyelenggara negara yang memverifikasinya itu ada lembaganya sendiri, jadi kita anggap itu sudah selesai," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/11).

Politikus Partai Golkar tersebut mengungkapkan, sejumlah hal yang akan didalami dalam fit and proper test besok yaitu terkait sasaran apa saja yang akan dilakukan dalam 100 hari pertama. Selain itu Komisi I akan mendalami apa saja yang akan dilakukan Andika dalam masa jabatannya yang hanya 13 bulan.

"Bagaimana dalam waktu 13 bulan yang cukup singkat ini mampu menerjemahkan misi dan visi bapak presiden dan bagaimana melanjukan program program di tahun 2022 anggaran sudah selesai diketok pak Panglima Hadi bulan Oktober, saya rasa seputar itu aja," jelasnya.
 
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 20 Juni 2021, tercatat kekayaan yang dimiliki calon tunggal Panglima TNI itu sebesar Rp 179 miliar.
 
TNI melakukan realokasi anggaran sebesar Rp 196,8 miliar untuk membantu penanganan virus Covid-19 atau corona. - (Pusat Data Republika)

 

 
Berita Terpopuler