Amphuri Sesalkan Pemerintah Belum Selesaikan Teknis Umroh

IHRAM.CO.ID, JAKARTA— Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (AMPHURI) mengingatkan pemerintah untuk segera menyelesaikan hal-hal teknis yang masih menjadi kendala antara Indonesia dan Arab Saudi dalam hal penyelenggaraan umroh. 

Hal ini mengingat sudah lebih dari tiga pekan belum ada kepastian sejak diumumkannya nota diplomatik dari Kerajaan Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia oleh Menlu Retno Marsudi. 

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Firman M Nur, mengatakan pihaknya mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan hal-hal teknis yang masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan umroh.

AMPHURI menilai sudah terlalu lama waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan keberangkatan jamaah umroh sejak diterimanya nota diplomatik dari Kerajaan Arab Saudi ke Pemerintah Indonesia yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam press briefing Sabtu, (9/10) tiga pekan lalu.  

Dia menyebutkan, sebagaimana yang disampaikan Menlu Retno Marsudi dalam konperensi persnya beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mendapatkan nota diplomatik dari Arab Saudi terkait telah dibukanya kembali umroh bagi jamaah asal Indonesia.

"Namun sudah hampir satu bulan masih belum ada kepastian, sementara jamaah terus mendesak kapan bisa berangkat," kata Firman melalui keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Selasa (2/11) 

Firman mengakui, sejak diumumkan adanya nota diplomatik dari pemerintah Saudi tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sebagai leading sector langsung merespon dan terus berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga. Termasuk asosiasi sebagai perkumpulan penyelenggara perjalanan ibadah umroh. 

"Namun sangat disayangkan sampai hari ini belum ada kepastian terkait hal-hal teknis pemberangkatan tersebut. Ini yang membuat kami pertanyakan, ada apa sebenarnya," kata Firman. 

Selain itu, Firman pun menilai sudah terlalu lama hanya untuk menyelesaikan terkait kendala-kendala yang dihadapi seperti masalah barcode vaksin Indonesia yang informasinya masih belum bisa dibaca di Arab Saudi. 

Kemudian soal syarat perjalanan umroh yang mewajibkan vaksin Covid-19 dosis lengkap, termasuk jenis vaksin yang diakui Arab Saudi, sehingga perlu adanya vaksin booster. 

"Mustinya Kementerian Kesehatan sudah bisa mengantisipasi, bahkan kami pun telah menyatakan kesiapan jika dilibatkan," ujarnya.   

Sejauh ini, koordinasi AMPHURI selaku asosiasi dengan pihak penerbangan terus berjalan dan telah sepakat siap untuk kembali menerbangkan jamaah ke Jeddah atau Madinah. Begitu pula dengan seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) sudah menyatakan bersiap untuk kembali melayani umat Islam Indonesia.  

Firman menambahkan, AMPHURI pun telah menyampaikan langkah-langkah kongkret terkait penyelenggaraan ibadah umroh kepada pemerintah, di antaranya: 

1. Pemerintah agar mencabut kewajiban karantina setiba jamaah di tanah air. Karantina hanya bagi yang tes PCR-nya positif 

2. Bila Pemerintah Arab Saudi mempersyaratkan vaksin booster bagi jamaah yang sebelumnya sudah divaksin Sinovac/Sinopharm, maka Pemerintah agar memfasilitasi ketersediaan vaksin booster bagi jamaah umroh  

3. One Gate Policy (kebijakan pemberangkatan hanya melalui satu pintu) embarkasi perlu ditinjau karena kondisi geografis jamaah Umroh yang tersebar di seluruh Indonesia. Minimal diadakan embarkasi di 4 (empat) kota yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar 

4. Kementerian Agama diharapkan mengkaji ulang rencana karantina di asrama haji pra keberangkatan  

"Rencana ini diskriminatif karena pelaku perjalanan ke luar negeri non umroh tidak diwajibkan karantina pra keberangkatan. Cukup tes PCR saja," katanya.

Sebelumnya, AMPHURI mengapresiasi atas kinerja Menteri Luar Negeri yang telah melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi. AMPHURI juga mengapresiasi upaya yang dilakukan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang menerima Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Essam Abid Al-Thaqafy di kantor Kementerian Kesehatan.  

Begitu pula sebaliknya kepada Dubes Essam yang mengadakan pertemuan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (Dirjen PHU) Kementerian Agama dan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana di Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) menyusul adanya nota diplomatik tersebut. 

“Jadi sebaiknya pemerintah segera menyelesaikan hal-hal yang masih menjadi kendala teknis, terlebih Arab Saudi membuka Masjidil Haram seperti normal sebelumnya. Jangan sampai momen baik ini lewat begitu saja tanpa ada kepastian kapan kami bisa memberangkatkan jamaah umroh,” kata Firman.