Imbauan untuk Calon Jamaah: Siap-Siap Biaya Umrah Naik

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zahrotul Oktaviani, Ali Yusuf

Setelah mendapatkan lampu hijau dari Pemerintah Arab Saudi terkait ibadah umrah, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) segera merespons. Sekjen Kementerian Agama, Nizar Ali, pun telah berpesan agar Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah segera melakukan penyesuaian harga referensi.

“Umrah di masa pandemi, perlu penyesuaian harga referensi umrah. Harga referensi itu harus dihitung cermat dan detail,” kata Nizar dalam keterangan yang didapat Republika, Kamis (14/10).

Menurutnya, ada sejumlah faktor yang berpengaruh dalam penyusunan harga referensi. Salah satunya, keharusan PCR Swab yang menjadi syarat perjalanan internasional tentu akan berdampak pada penambahan biaya, terlebih proses PCR dimungkinkan dilakukan lebih dari sekali.

Termasuk juga yang menjadi pertimbangan adalah skema karantina sebelum keberangkatan dan setibanya di Tanah Air. Jika hal ini diberlakukan, ia menyebut ada biaya yang diperlukan.

"Kalau ada kenaikan, kira-kira harga referensinya menjadi berapa yang rasional dan bisa ditolerir, sehingga tidak memberatkan jemaah dan penyelenggaraanya tetap aman. Sebab, ini masih dalam situasi pandemi,” lanjutnya.

Kementerian Agama sebelumnya pernah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 777 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Referensi Masa Pandemi. Dalam KMA tersebut ditetapkan bahwa besaran biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah referensi masa pandemi sebesar Rp 26 juta.

Dalam salah satu diktum disebutkan, biaya referensi ini dihitung berdasarkan pelayanan jamaah umrah di Tanah Air, dalam perjalanan, serta selama di Arab Saudi, dengan memperhitungkan biaya penerbangan umrah dari Bandara Soekarno-Hatta ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Bandara Soekarno-Hatta. 

Bentuk tim

Kemenag juga berencana membentuk Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Perjalanan Ibadah Umrah tahun 1443 H. Pembentukan tim ini sebagai bagian dari proses akselerasi persiapan Kemenag dalam penyelenggaraan ibadah umrah dan haji di masa pandemi.

“Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1443 H juga harus dilakukan dan diperkirakan masih berlangsung dalam suasana pandemi. Jadi sebagai persiapan, Kementerian Agama membentuk tim ini,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief dalam keterangan yang didapat Republika, Kamis (14/10).

Menurut Hilman, tim yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Agama nomor 936 tahun 2021 ini beranggotakan 57 orang, terdiri atas pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Mereka berasal dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Luar Negeri.

Tim tersebut bertugas merancang, menyiapkan dan mengkoordinasikan kebijakan dan rencana mitigasi krisis pada penyelenggaraan ibadah haji dan perjalanan ibadah umrah tahun 1443 H. Tim akan bekerja untuk melakukan analisis situasi, utamanya dalam konteks pandemi.

“Kata pandemi saat ini menjadi kunci dan masyarakat harus diedukasi, agar memahami bahwa penyelenggaraan umrah saat ini dan kemungkinan juga saat haji nanti, adalah dalam suasana pandemi,” ucap dia.

Terkait persiapan penyelenggaraan ibadah umrah, Hilman meminta jajarannya untuk melakukan sejumlah upaya. Di antaranya, koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi, penyiapan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan jemaah umrah, pembukaan akses data vaksinasi jemaah umrah agar dapat dibaca oleh otoritas Saudi, serta penyiapan skema keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah.

Upaya lainnya adalah mengkoordinasikan kebijakan teknis ibadah umrah dengan kementerian/lembaga bersama asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan maskapai penerbangan, serta pembahasan biaya referensi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di masa pandemi.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) manyatakan, belum dapat menghitung berapa harga umrah di masa pandemi Covid-19. Saat ini pemerintah Indonesia Arab Saudi sedang mempersiapkan pembukaan umrah di masa pandemi.

"Untuk umrah saat ini jika dibuka tapi belum dapat menghitung dengan pasti berapa harga referensi yang paling pas untuk perjalanan," kata Ketua Amphuri Firman M Nur saat dihubungi Republika, Jumat (15/10).

Firman mengatakan, harga paket umrah sebelum pandemi dan sudah pandemi berbeda. Harga umrah di masa pandemi jauh lebih mahal daripada sebelum pandemi.

"Harga referensi yang sudah berlaku seelum masa pandemi sebanyak 20 juta dan ketika masa uji coba bulan November sampai Februari yang lalu harga referensi disesuaikan menjadi 26 juta," ujarnya.

Firman mengaku, harga referensi untuk masa percobaan umrah belum dapat menghitung dengan pasti berapa harga referensinya. Karena harga referensi itu akan menjadi standar jamaah untuk mendapatkan standar pelayanan mineral (SPM).

"SPM penting agar mendapat kepastian dalam pelayanan, kepastian dalam bimbingan, kepastian dalam akomodasi transportasi dapat diberikan dengan standar minimal kenyamanan," katanya.

Direktur Utama PT Thayiba Tora Tour & Travel Artha Hanif mengatakan, kebijakan Arab Saudi terkait dengan umrah pada masa pandemi masih bisa berubah. Perubahan kebijakan dan informasi ini berdampak pada harga yang harus dibayar para calon jamaah umrah.

"Ketika simulasi umrah secara internasional dibuka di bulan November 2020 sampai 2 Januari 2021, selama 3 bulan itu terjadi  berulang kali informasi-informasi atau kebijakan-kebijakan dari Saudi Arabia yang segera berubah memberikan efek, khususnya efek kepada kenyamanan dan efek kepada perubahan harga yang harus ditanggung oleh calon jamaah," kata Artha Hanif saat dihubungi Republika, Kamis (14/10).

Artha berharap, penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi sekarang ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan-gangguan yang tidak produktif yang disebabkan perbedaan harga. Terkait hal ini semua, kembali kepada para penyelenggara ibadah umrah dalam menetapkan paket umrah yang tidak terlalu mahal dengan harga paket yang ditawarkan oleh travel yang lain.

"Tidak boleh ada gangguan-gangguan yang tidak produktif, apalagi karena sebab biaya atau harga paket yang dianggap tidak fair yang sangat besar perbedaan antara satu paket dengan paket yang lain," katanya.

Pemilik Travel Riau Wisata Hati, Muhammad Dawood juga mengaku, hingga kini belum bisa menghitung berapa biaya tambahan yang harus dibayar jamaah untuk umrah pada masa pandemi. Saat ini pemerintah belum mengatur batas harga yang mesti dibayarkan jamaah.

"Belum bisa ditentukan," kata Dawood, saat dihubungi Republika, Kamis (14/10)

Dawood memperkirakan tambahan biaya yang mesti dibayar jamaah biasanya untuk hotel, karena terkait karantina. Namum, sampai saat ini berapa yang harus dibayar pihak hotel belum memberikan rinciannya.

"Belum ada pihak hotel yang info perihal harga," katanya.

Dawood menyarankan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag membuat detail teknis penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi. Mulai dari berapa biaya kenaikan umrah, apa yang dimaksud vaksin lengkap, sampai kapan umrah akan dimulai harusnya ada di dalam surat edaran itu.

"Syarat dan aturan umrah kita belum tahu, biaya juga belum diketahui, jadwal keberangkatan. Intinya belum ada kepastian," katanya.