BRIN dan Kekhawatiran Riset Jadi Alat Kepentingan Politik
Penunjukan Megawati menjadi ketua Dewan Pengarah BRIN menuai kritik.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ronggo Astungkoro, Febrianto Adi Saputro, Dian Fath Risalah, Rizky Suryarandika
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dan mengambil sumpah jabatan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10). Di antara nama-nama yang dilantik ada Megawati Soekarnoputri yang juga ditunjuk oleh Jokowi sebagai ketua.
Penunjukan Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN kemudian menuai pro dan kontra, khususnya terkait latar belakang politik Megawati. Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra, misalnya, mengaku khawatir ke depannya BRIN akan menjadi partisan dan kehilangan kepercayaan publik.
"Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN ketua umum partai politik yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi. Boleh jadi BRIN menjadi alat politik," ujar Azumardi saat Republika konfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (14/10).
Azumardi mengatakan, semestinya ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN diisi oleh ilmuwan atau peneliti terkemuka yang berkaliber internasional. Menurut dia, itulah yang seharusnya dilakukan apabila memang BRIN memiliki keinginan serius dalam melakukan riset atau inovasi unggul yang dibutuhkan oleh bangsa.
"Seharusnya ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN adalah ilmuwan atau peneliti terkemuka berkaliber internasional. Jika serius BRIN mau melakukan riset atau inovasi unggul," kata dia.
Azyumardi menyatakan, Presiden Jokowi seharusnya belajar dari pengalaman ketika menunjuk Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sosok ketua umum partai politik itu, kata dia, membuat BPIP menjadi partisan dan kehilangan kepercayaan publik.
"Akibatnya BPIP menjadi partisan dan kehilangan trust publik. BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP," jelas Azyumardi.
Menurut dia, ke depan BRIN akan sulit bersaing. Terlebih melihat lembaga pemerintah nonkemnterian (LPNK) yang memiliki tugas dan fungsi riset sudah dilebur menjadi organisasi riset yang semuanya dipimpin oleh pelaksana tugas saja.
"Tidak cukup waktu sekitar dua tahunan bagi Presiden Jokowi mengonsolidasi BRIN menjadi legacy-nya yang baik, tidak berantakan seperti sekarang. Kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset dan inovasi Indonesia bertahun-tahun, sekarang dan ke depan," jelas dia.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai penunjukan Megawati membuka politisasi di dunia riset nasional. Mulyanto menilai dilantiknya Megawati yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi titik yang krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi.
"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/10).
Politikus PKS itu mengungkapkan, sebelumnya para ahli sudah minta Presiden agar meninjau ulang kebijakan menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN.
"Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP," ungkapnya.
Menurutnya, ditunjuknya Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN menunjukkan Pemerintah memaksakan diri. Sebab, menurutnya pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP.
Sesmenristek era SBY ini menambahkan, jurnal sains terkenal Nature, dalam editorial tanggal 8 September 2021 menulis kekhawatiran intevensi politik dalam BRIN, sebagai lembaga baru terpusat (super agency) dengan reorganisasi yang ambisius, namun tidak jelas rencana kinerjanya.
Peringkat inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index pada 2021 (GII) juga semakin merosot. Posisi Indonesia bertengger pada peringkat ke-87 dari 132 negara. Indonesia bahkan di bawah Vietnam dan Brunei.
Selain itu, Mulyanto juga menilai, tugas dan fungsi BRIN campur aduk sebagai pelaksana sekaligus sebagai penetap kebijakan riset dan inovasi. BRIN bahkan juga menjalankan fungsi penyelenggaraan ketenaganukliran (eks-BATAN) serta keantariksaan (eks-LAPAN).
"Dengan masalah yang besar dan mendasar itu saya pesimis konsolidasi kelembagaan ini berjalan baik," tegasnya.
Berikut susunan anggota Dewan Pengarah BRIN:
- Megawati Soekarnoputri sebagai ketua
- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai wakil ketua
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa sebagai wakil ketua
- Sudamek Agung Waspodo Suyoto sebagai sekretaris
- Emil Salim sebagai anggota
- I Gede Wenten sebagai anggota
- Bambang Kesowo sebagai anggota
- Adi Utarini sebagai anggota
- Marsudi Wahyu Kisworo sebagai anggota
- Tri Mumpuni sebagai anggota
In Picture: Megawati Dilantik Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN
BRIN sesuai Pancasila
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan struktur Dewan Pengarah BRIN sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 78 tahun 2021. Basarah merespons kritikan atas ditunjuknya Megawati oleh Jokowi.
"Kami memantau adanya kritikan yang mempermasalahkan keputusan Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin mengangkat dan melantik Dewan Pengarah BRIN diketuai oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis.
Kritikan tersebut, lanjut dia, menganggap seharusnya Dewan Pengarah BRIN diketuai oleh seseorang dengan kaliber ilmuwan peneliti terkemuka dan menganggap Megawati Soekarnoputri tak masuk dalam kaliber itu.
"Untuk bisa memahami pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, maka harus melihat kembali kepada Peraturan Presiden (Perpres) 78 tahun 2021 tentang BRIN," ujar Wakil Ketua MPR RI ini.
Khususnya, kata Basarah, mulai pasal 6 yang menyebutkan bahwa, Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. "Saya garis bawahi di sini adalah 'Berpedoman pada nilai Pancasila'," kata Basarah
Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding pun menilai, Megawati merupakan sosok yang penting dan strategis di BRIN.
"Saya kira sosok bu Mega ini sangat penting dan strategis di BRIN. Paling tidak di bawah lembaga besar ini kalau yang menjadi penasihatnya bu Mega itu bisa bergerak cepat," kata Karding kepada Republika, Kamis (14/10).
Politikus PKB itu mengatakan, Megawati juga dianggap sebagai motivator, dan sosok yang menginspirasi. Tidak hanya itu, Ketua Umum PDIP itu juga dikenal dengan sosok yang memiliki jaringan, dan kepemimpinan yang kuat.
"Sehingga saya yakin bahwa BRIN akan bekerja cepat. Paling tidak tahap-tahap awal ini," ujarnya.
Ia menambahkan, BRIN juga diharapkan ke depan bisa mengoptimalkan fungsi-fugnsi mengkonsolidasikan, dan mengkoordinasikan data penelitian. Karding berharap banyak temuan-temuan BRIN yang inovatif, yang memberi dampak percepatan bagi pembangunan bangsa.
"Jangan sampai misanya hasil penelitian itu seleisai di penelitian, artinya tidak bisa diaplikasikan, hanya jadi disertasi, hanya jadi buku yg tidak digunakan masyarakat," ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno menilai komposisi Dewan Pengarah BRIN cukup kredibel. Sebab, jajaran Dewan Pengarah BRIN diisi oleh sosok yang berasal dari beragam latar belakang.
"Kami melihat komposisi Dewan Pengarah BRIN itu cukup kredibel, karena diisi oleh berbagai sosok dari beragam latar belakang. Ada politisi, akademisi, birokrat, kemudian sektor produksi," kata Eddy kepada Republika, Kamis (14/10).
Selain itu, menurut Eddy, Dewan Pengarah BRIN juga diisi oleh sosok yang memiliki senioritas, kapasitas, rekam jejak yang relatif panjang di dunianya masing-masing. Karena itu, ia percaya bahwa Dewan Pengarah BRIN bakal mampu memberikan masukan, arahan, dan memberikan input-input yang bermanfaat untuk pengembangan riset dan inovasi ke depannya.
"Saya pikir semuanya memiliki satu tujuan agar sumber daya manusia kita itu mengalami peningkatan kompetensi, kapasitas, mengalami peningkatan kemampuan sehingga bisa setara dengan sumber daya manusia di negara-negara lain," ujarnya.
Sekjen PAN itu menilai Indonesia perlu melakukan lompatan besar dari aspek perekonomian, pendidikan, sosial. Untuk itu hanya bisa dicapai melalui pengembangan sumber daya manusia berbasis riset inovasi dan teknologi.
"Jadi kami optimis bahwa Dewan Pengarah itu akan melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga BRIN dapat memfasilitasi proses inovasi Indonesia kedepannya," ucapnya.
Adapun, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyambut hangat kehadiran Dewan Pengarah BRIN. Handoko merasa yakin kehadiran Dewan Pengarah beserta anggotanya yang berasal dari latar belakang beragam akan dapat memperkuat riset dan inovasi di tanah air.
“Atas nama keluarga besar BRIN, kami menyambut hangat kehadiran dewan pengarah,” kata Kepala BRIN dikutip dari laman resmi BRIN, Kamis (14/10).