Wamenlu: Target Penurunan Emisi Indonesia Masih dalam Jalur
Indonesia menargetkan mengurangi emisi hingga 29 persen pada tahun 2030.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Mahendra Siregar mengatakan Indonesia mengoptimalisasi sumber daya terbarukan dan mitigasi krisis energi yang terjadi saat ini. Mahendra menambahkan meski transisi ini sangat penting.
"Namun jangan dilupakan butuh waktu seratus tahun industri bahan bakar fosil sepenuhnya terbentuk, sektor ini juga telah membuat progres dan harus memperkenalkan teknologi dan produk yang lebih bersahabat pada lingkungan," kata Mahendra, Selasa (11/10).
Hal ini ia sampaikan dalam pidato pembukaan acara diskusi Ambassadors Roundtable: Raising Ambitions for a Climate-Secure Future yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Mahendra mengatakan Indonesia juga berada dalam jalur memenuhi janji mengurangi emisi hingga 29 persen pada tahun 2030.
"Dan 41 persen dengan dukungan internasional, 41 persen pengurangan ini ekuivalen dengan mengurangi 1 giga ton dari karbon dioksida dari atmosfer lima kali lebih besar dari target pemerintah Inggris 200 juta ton dari 50 persen tahun 2050," kata Mahendra.
Mahendra menambahkan Indonesia juga sudah mengajukan strategi jangka panjang untuk mengurangi karbon dan ketahanan iklim hingga 2050. Seperti lain menetapkan target penyerapan karbon di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Mahendra mengatakan Indonesia negara pertama yang menetapkan target tersebut. Ia menambahkan Indonesia garda depan dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hutan berkontribusi besar dalam penyerapan karbon.
Mahendra melanjutkan di masa lalu Indonesia dilanda deforestasi, kebakaran dan bencana kehutanan lainnya. Kini situasinya sudah berubah. Melalui penguatan kebijakan, pemantauan, penegakan hukum dan pemberdayaan komunitas saat ini Indonesia telah berhasil menurunkan angka deforestasi dan kebakaran hutan.
"Angka deforestasi di Indonesia di titik terendahnya dalam 20 tahun, pada 2020 kebakaran hutan turun 82 persen, ketika sebagian Amerika, Eropa dan Australia mengalami peningkatan tertinggi," kata Mahendra.
Mahendra mengatakan Indonesia mempercepat proses transisi energi dan memperkuat pembiayaan langkah-langkah mengatasi perubahan iklim melalui inisiatif yang berarti. Termasuk membangun skema pasar karbon. Indonesia sudah menetapkan target zero-carbon pada 2060 bila target itu tidak tercapai lebih cepat.
"Kami memperbaharui rencana strategi energi listrik kami dengan sangat ketat, dan kami akan segera dapat mengukur progres kami dengan kerangka yang jelas," katanya.
Mahendra mengatakan konferensi perubahan iklim PBB atau COP26 di Glasgow bulan depan akan menjadi tonggak penting bagi seluruh dunia untuk menyepakati sejumlah isu kunci. Termasuk Pasal 6 Perjanjian Paris mengenai Kerja Sama Pasar dan Non-Pasar, pembiayaan jangka panjang dan isu-isu lainnya.
"Isu-isu harus diselesaikan tahun ini agar Perjanjian Paris dapat diimplementasikan dengan efektif dan penuh, tentu rintangan terbesar Perjanjian Paris adalah ketidakpatuhan pada implementasinya terutama pada pembiayaan iklim dan kerja sama teknologi," kata Mahendra.
Bila isu-isu tak terselesaikan, tambah Mahendra, maka proses multilateral akan kehilangan kepercayaan sebagai wadah untuk mengatasi perbedaan. Padahal itu satu-satunya kerangka untuk mengatasi perubahan iklim dan isu-isu global lainnya yang membutuhkan koordinasi internasional.