Jalan Tengah Bursa Kandidat Ketua Umum PBNU 

REPUBLIKA.CO.ID, — Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, jika tidak ada halangan insya Allah, akan digelar 23-25 Desember 2021. Mendiskusikan perhelatan lima tahunan tersebut selalu saja dinamis.

Hanya saja, jika dibandingkan dengan Muktamar ke-33 di Jombang 2015 lalu, diskusi publik sekarang tampaknya bergeser, lebih tertarik membicangkan siapa penerus estafet kepemimpinan PBNU, dibandingkan dengan narasi besar dan pergerakan NU, sebagaimana tema Muktamar Jombang berupa Islam Nusantara yang begitu seksi, dan nyaris mengisi diskusi-diskusi di semua forum. Asumsi saya ini, tentu bisa benar dan bisa juga salah.

Saya tidak persis tahu penyebabnya, tetapi barangkali kelakar salah seorang sahabat, momentum kali ini dan dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang, kelihatannya orang lebih tertarik mendiskusikan siapa ketua umum PBNU mendatang, ketimbang ide dan gagasan narasi yang ditawarkan Muktamar.

Kendati demikian di luar itu semua, Muktamar NU tetaplah seksi. Bukan saja karena kadernya yang ditaksir berjumlah 49,5 persen atau sekitar 108 juta orang dari jumlah penduduk Muslim Indonesia versi survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), melainkan kedudukan strategis NU, satu dari dua jangkar NKRI bersama Muhammadiyah sekaligus ‘pemilik saham’ negeri ini. 

Sebagai kader saya meyakini, bahwa nama-nama yang muncul dan banyak diperbincangkan di media sosial dan beredar di kalangan Nahdliyin sebagai kandidat calon ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendatang adalah kader-kader terbaik organisasi yang berdiri 1926 itu.

Ada dua nama tokoh sentral, setidaknya sampai detik ini yang mengerucut dan semakin menguat, yakni Prof KH Said Aqil Siroj dan KH Yahya Cholil Staquf. Masing-masing mempunyai manaqib, keistimewaannya tersendiri.

Baca juga : Penjelasan Ketum MUI Soal Hukum Ibadah dan Muamalah

Tetapi dalam konteks penulis sebagai outsider pengamat pinggiran, kristalisasi dalam dua nama tersebut tentu kurang menguntungkan. Ini setidaknya akan memunculkan gesekan yang cukup kuat, sebagaimana terjadi pada Muktamar ke-33 Jombang lalu.

Sekalipun pada akhirnya, dalam kasus Muktamar Jombang lalu, kebekuan tersebut cair dengan cara dan gaya penyelesaian khas para kiai dan pesantren. Mungkin ini yang oleh seorang tokoh ulama kharismatik (tanpa saya sebut namanya), Allah yarham wa qaddasalahhu sirrah, dengan nada kelakar, kiai itu ya harus ‘gelut’ (berdinamika dengan kiai lain) kalau tidak ya bukan kiai namanya.     

Potensi gesekan ini ada mengingat...

Potensi gesekan ini ada mengingat Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU. Akhir September lalu memutuskan tidak melakukan pemilihan ketua umum atau ketua tanfidziyah PBNU menggunakan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa), melainkan secara pengumutan suara (voting).

Berangkat dari fakta inilah, saya melihat pentingnya memunculkan jalan tengah, dengan menghadirkan nama-nama alternatif dalam bursa kandidat ketua Umum PBNU.

Belakangan ada beberapa nama yang cukup santer dan jadi perbincangan, antara lain dari nama KH Marsyudi Syuhud, A Muhaimin Iskandar, dan KH Masyhuri Malik. Nama sosok yang terakhir menguat lantaran legacy cukup signfikan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM dan manajerial organisasi di tubuh NU, meski kiprahnya nyaris senyap luput dari sorotan media.  

Pada aspek kaderisasi, Kiai Masyhuri Malik, sukses menggawangi manajemen Program Kader Penggerak NU (PKP-NU). Program kaderisasi yang harus diakui terbilang moncer membangkitkan semangat ber-NU, hingga level ranting. Modal ini pula yang menjadikan sosok Kiai Masyhuri cenderung diterima di berbagai kubu dan kalangan Nahdliyin.

Sementara pada aspek manajerial organisasi, melalui Lazisnu, dia berperan aktif membangun semangat  kemandirian NU dengan metitikberatkan gotong royong dan  memassifkan program Koinisasi /infak sedekah, sehingga banyak sekali kegiatan sosial, pendidikan, dan kesehatan relatif terlaksana secara mandiri.  

‘Jalan tengah’ ini patut dipertimbangkan, di tengah urgensi dan mendesaknya konsolidasi NU menjelang 1 abad. Ada empat langkah konsolidasi yang mesti menjadi agenda besar NU yaitu konsolidasi ideologi, konsolidasi organisasi, konsolidasi ekonomi, dan konsolidasi politik (keumatan).

Baca juga : NPWP Bakal Dihapus dan Diganti NIK

Empat tahapan konsolidasi ini mesti ditopang dengan kaderisasi yang kuat dan berkesinambungan yang bertumpu pada upaya meneguhkan khitah NU sebagai organisasi organisasi supremasi ulama, kebangkitan ulama.

Bagaimanapun kekuatan dan kelebihan NU terletak restu kiai, habaib, dan ulama-ulama khos baik yang berada dalam struktural PBNU level Syuriah ataupun yang selama ini memilih jalan sunyi mendoakan bangsa.

Muktamar ke-34 NU di Lampung ini bagaimanapun mempunyai arti dan peran strategis menuju organisasi yang kuat dan mandiri.