Taliban Bubarkan Kementerian Perempuan

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Pemerintahan Afghanistan di bawah Taliban membentuk Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan di gedung yang awalnya Kementerian Urusan Wanita. Taliban mengawal staf Bank Dunia selaku pengurus Kementerian Urusan Wanita keluar dari gedung tersebut.

Diduga ini menjadi tanda terbaru Taliban membatasi hak-hak perempuan hanya sebulan sejak mereka menguasai ibu kota Kabul. Dalam periode pertama pemerintahan mereka pada 1990-an, Taliban menolak hak anak perempuan dan perempuan untuk pendidikan dan melarang mereka dari kehidupan publik. 

Staf Proyek Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Pembangunan Pedesaan dari Bank Dunia, yang dijalankan oleh Kementerian Urusan Perempuan, dikawal keluar pada Sabtu (18/9), menurut kesaksian anggota proyek Sharif Akhtar. Video yang diposting ke media sosial menunjukkan pekerja perempuan dari kementerian melakukan protes di luar setelah kehilangan pekerjaan. 

Tidak ada pejabat dari Taliban yang menanggapi permintaan komentar. Kepala Jaringan Wanita Afghanistan Mabouba Suraj, merasa terkejut dengan banyaknya perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah Taliban guna membatasi perempuan dan anak perempuan. 

Sementara itu, Kementerian Pendidikan yang dikelola Taliban meminta anak laki-laki dari kelas tujuh sampai 12 kembali ke sekolah bersama dengan guru laki-laki mereka. Tetapi tidak disebutkan anak perempuan di kelas tersebut boleh kembali ke sekolah. 

Sebelumnya, menteri pendidikan tinggi Taliban mengatakan anak perempuan akan diberikan akses yang sama ke pendidikan, meskipun dalam pengaturan yang dipisahkan berdasarkan gender.  "Ini menjadi sangat, sangat merepotkan ... Apakah ini tahap di mana para gadis akan dilupakan?" kata Suraj, dilansir dari Aljazirah, Ahad (19/9). 

Suraj berspekulasi  pernyataan kontradiktif mungkin mencerminkan perpecahan di dalam Taliban saat mereka berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Ia menduga kubu yang lebih pragmatis kalah dari garis keras, setidaknya untuk saat ini. 

“Saya tahu mereka tidak percaya dengan memberikan penjelasan, tetapi penjelasan itu sangat penting," ujar Suraj.

Pernyataan dari kepemimpinan Taliban sering kali mencerminkan kesediaan untuk terlibat dengan dunia, membuka ruang publik untuk perempuan dan anak perempuan, dan melindungi minoritas Afghanistan. Tetapi perintah di lapangan bertentangan. Sebaliknya, pembatasan, terutama pada perempuan, telah diterapkan. 

PBB mengatakan sangat khawatir untuk masa depan sekolah perempuan di Afghanistan. "Sangat penting bahwa semua anak perempuan, termasuk anak perempuan yang lebih tua, dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa penundaan lebih lanjut. Untuk itu, kami membutuhkan guru perempuan untuk melanjutkan mengajar,” kata badan anak-anak PBB, UNICEF.