Airlangga Pimpin Rakor Jayapura, Bahas PON Hingga Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai Ketua Komite PC-PEN memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) di Jayapura, Papua. 

Rakor dilakukan bersama Kepala Daerah, Ketua DPRP, Forkompimda, dan Kepala OPD Provinsi Papua, serta para Bupati/Walikota bersama Forkompimda Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua. 

Airlangga menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sekaligus memberikan arahan terkait langkah perbaikan. Kemudian mendengarkan aspirasi dan masukan dari para Kepala Daerah di wilayah paling timur Indonesia ini. 

Pada awal Rakor, dijelaskan tentang jumlah kasus aktif di Provinsi Papua per 3 September 2021 yang masih mencapai 12.378 kasus atau masih meningkat 6,80 persen dibandingkan per 9 Agustus lalu. 

Kondisi ini menjadikan provinsi tersebut memiliki jumlah kasus aktif terbesar kedua (di luar Jawa Bali) di bawah Provinsi Sumatra Utara yang sebanyak 19.422 kasus.  

Meski begitu, secara umum di tingkat nasional terjadi penurunan Kasus Aktif di daerah luar Jawa Bali, yaitu di wilayah Sumatra (-48,41 persen), Nusa Tenggara (-71,20 persen), Kalimantan (-60,25 persen), Maluku-Papua-Papua Barat (-29,26 persen). Khusus Provinsi Papua, per 3 September 2021, jumlah kasus aktif kumulatif dari tahun lalu sebanyak 32.568 kasus (share nasional 0,79 persen), sedangkan kasus aktif seminggu terakhir sebanyak 12.378 kasus (38 persen).  

Kalau untuk persentase kumulatif dari awal pandemi sampai 3 September 2021, tingkat kesembuhan 19.832 kasus (60,9 persen), dan tingkat kematian 358 kasus (1,10 persen).

Menko Perekonomian mengingatkan kembali kepada Forkompimda Provinsi Papua (Pangdam, Kapolda, Kajati) untuk terus bekerja sama lebih erat lagi guna mendorong penurunan jumlah kasus aktif, apalagi penyelenggaraan PON XX sudah tinggal beberapa hari lagi.  

Sebab, walaupun terjadi perbaikan level asesmen di Kabupaten Dogiyai dan Keerom, namun terjadi kenaikan level di Kabupaten Lanny Jaya (dari level 1 ke 3).

“Sesuai arahan Bapak Presiden, saya harus meng-update kondisi terakhir penanganan Covid-19 dan kesiapan PON di Papua, baik dari sisi dukungan Pemerintah pusat, provinsi, sampai ke Kabupaten/Kota, terutama 5 Kab/Kota yang terkait langsung dengan penyelenggaraan PON, yaitu Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Keerom sebagai penyangga. Saya titip ke jajaran Forkompimda, supaya tingkat kasus ini bisa diturunkan dalam 1 sampai 2 pekan ke depan,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Ahad (5/9). 

Positivity Rate yang masih cukup tinggi, terutama di Kabupaten Supiori (60,0 persen), Mamberamo Tengah (33,3 persen), sehingga jumlah testing masih harus ditingkatkan. Capaian testing yang cukup tinggi di hanya di Kabupaten Boven Digoel dan Kota Jayapura yang sudah lebih dari 80 persen. 

Jika dilihat dari zonasi risiko, Provinsi Papua termasuk dalam zonasi risiko sedang (Zona Oranye). Terdapat 15 Kab/Kota dengan risiko rendah (zona hijau), 14 Kab/Kota dengan risiko sedang (zona oranye).  

Sementara, BOR Provinsi Papua yaitu 36 persen, di atas BOR Nasional (22 persen). Sejumlah Kab/Kota BOR masih berada di atas 50 persen, terutama di Lanny Jaya dan Mappi (100 persen), Mimika, Tolikara, Boven Digul, Jayawijaya (>50 persen). 

Lalu capaian vaksinasi, per 2 September 2021, penyuntikan Dosis 1 di Papua sebesar 18,03 persen (masih di bawah capaian nasional 31,32 persen). 

“Untuk lima Kab/Kota yang terkait penyelenggaraan PON, minimal sudah harus 70 persen Dosis 1 sebelum PON dimulai, dan Dosis 2 akan segera kita kejar. Arahan Bapak Presiden, penonton yang belum vaksin tidak boleh masuk mengikuti PON. Karena itu masyarakat harus siap untuk divaksin segera,” jelasnya. 

Beranjak ke kondisi perekonomian Provinsi Papua, berdasarkan data BPS laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada Kuartal II-2021 yakni 13,14 persen year on year (yoy). 

Sektor yang tumbuh positif dan cukup tinggi pertumbuhannya yakni sektor pertambangan dan penggalian (34,44 persen), disusul sektor transportasi dan pergudangan (14,82 persen), serta penyediaan akomodasi dan makan minum (6,71 persen). 

Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut harus terus dijaga, karena itu Pemerintah Pusat menggencarkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Papua. Sejak Januari sampai 2 September 2021, penyaluran KUR di provinsi ini telah mencapai Rp 1,40 triliun, dan diberikan kepada 31.097 debitur. 

Porsi penyaluran KUR di Provinsi Papua selama 2021, jika dilihat per sektor, jumlah terbesar disalurkan untuk sektor perdagangan (52,14 persen), disusul sektor jasa-jasa (23,56 persen), dan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (16,78 persen). “Tiga sektor ini harus terus didorong, penerima KUR-nya sudah jauh lebih tinggi dari yang lalu,” tuturnya. 

Kemudian, realisasi total belanja earmarked DAU/DBH (agregat se-provinsi) Papua sebesar 14,69 persen, dan untuk realisasi anggaran insentif Nakes sebesar 16,70 persen, serta dukungan vaksinasi sebesar 8,62 persen. 

“Hal ini perlu menjadi perhatian masing-masing Pemda. Kami berharap dalam 4 bulan tersisa di tahun 2021 ini, anggaran bisa terserap lebih tinggi,” kata dia. 

Pada Rakor tersebut, Pangdam XVII Cendrawasih dan Ketua DPRP Papua, menyampaikan masukan perlunya penambahan jumlah PCR-Kit dan juga Mesin PCR, guna mengantisipasi pelaksanaan PON yang memerlukan tes dan skrining dalam upaya penerapan protokol kesehatan. 

Di sela Rakor tersebut dilakukan pula penyerahan bantuan secara simbolis dari KPC-PEN kepada Pemerintah Provinsi Papua, berupa vitamin, obat-obatan dan masker.