Putusan, Juliari akan Dihadirkan Virtual dari Rutan KPK
KPK berharap analisa yuridis tim JPU KPK akan diambil alih Majelis Hakim.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyo mengatakan mantan menteri sosial (mensos) Juliari Peter Batubara akan dihadirkan secara virtual dari rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang pembacaan putusan. "Oleh Humas KPK, akan disiarkan live streaming," ujar Bambang dalam keterangannya, Ahad (22/8).
Rencananya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar sidang pembacaan putusan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 wilayah Jabodetabek pada Senin (23/8) sekitar pukul 10.00 WIB. “Ketua Majelis Hakim yang sekaligus sebagai Ketua PN Jakarta Pusat, Bapak M. Damis, Insya Allah besok Senin (23/8), agenda persidangan terrdakwa Juliari Batubara adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim diperkirakan jam 10.00 WIB," kata dia.
KPK optimistis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sesuai dengan amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. "Kami yakin dan optimis seluruh amar tuntutan tim jaksa KPK juga akan dikabulkan Majelis Hakim,"kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.
Ali mengatakan, KPK tentu berharap analisa yuridis tim JPU KPK akan diambil alih Majelis Hakim sehingga Juliari dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. JPU KPK menuntut Juliari 11 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meyakini Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta akan menjatuhkan hukuman berat untuk mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. "Sangat optimis (Juliari) dihukum berat bahkan di atas tuntutan jaksa 11 tahun," kata Boyamin saat dikonfirmasi.
Menurut Boyamin, Majelis Hakim akan memberikan hukuman antara 15 hingga 20 tahun penjara kepada Juliari. "Harapan saya, seumur hidup,” kata Boyamin.
Keyakinannya tersebut lantaran Majelis Hakim yang menyidangkan Juliari adalah Majelis Hakim yang sama dalam persidangan kasus korupsi Jiwasraya dan Djoko Tjandra. Menurut Boyamin, pada persidangan tersebut, Majelis Hakim selalu memberikan vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa.
"Apalagi ini perkara bansos saat bencana. Maka saya yakin (putusan) akan di atas tuntutan jaksa. Karena kasus-kasus korupsi yang sebelumnya (diadili) tidak dalam keadaan bencana," ujarnya.
JPU menilai Juliari terbukti menerima suap Rp 32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Tuntutan tersebut berdasarkan dakwaan pertama yaitu pasal 12 huruf b jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
JPU KPK juga meminta agar Juliari juga dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti. "Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 14.557.450.000 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap," ujar jaksa Ikhsan Fernandi.
JPU KPK juga meminta pencabutan hak politik Juliari dalam periode tertentu. "Menetapkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," ungkap jaksa.
Dalam perkara ini, Juliari P Batubara selaku Menteri Sosial RI periode 2019-2024 dinyatakan terbukti menerima uang sebesar Rp 1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke, sebesar Rp 1,95 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja serta uang sebesar Rp 29,252 miliar dari beberapa penyedia barang lain.
Tujuan pemberian suap itu adalah karena Juliari menunjuk PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude yang diwakili Harry Van Sidabukke, PT Tigapilar Agro Utama yang diwakili Ardian Iskandar serta beberapa penyedia barang lainnya menjadi penyedia dalam pengadaan bansos sembako.
Uang suap itu, menurut jaksa, diterima dari Matheus Joko Santoso yang saat itu menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako periode April-Oktober 2020 dan Adi Wahyono selaku Kabiro Umum Kemensos sekaligus PPK pengadaan bansos sembako Covid-19 periode Oktober-Desember 2020.