Pemerintah AS Didesak Pastikan Pengiriman Bantuan ke Gaza
53 anggota House dari Partai Demokrat mendesak pengiriman bantuan ke Gaza
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Lebih dari 50 anggota House of Representatives dari Partai Demokrat telah meminta pemerintahan Joe Biden untuk bekerja dengan Mesir dan Israel untuk memastikan pengiriman bantuan ke Gaza. Anggota parlemen mengutip kekhawatiran atas larangan bahan bantuan memasuki jalur yang terkepung beberapa bulan setelah serangan Israel beberapa waktu lalu.
Sebanyak 53 anggota parlemen mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Rabu (18/8). Surat tersebut mendesaknya untuk mendorong pembukaan kembali penuh penyeberangan perbatasan Kerem Shalom, Erez, dan Rafah ke Gaza.
Mereka menilai penyeberangan Rafah di perbatasan Mesir tidak cukup. "Krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza tidak dapat dipertahankan. Memastikan bahwa warga Palestina yang tinggal di Gaza menerima bantuan kemanusiaan sangat penting untuk mengamankan kesejahteraan 2,1 juta penduduk Gaza," bunyi surat yang dipimpin oleh Anggota Kongres Mark Pocan dan Anggota Kongres Debbie Dingell.
Selain penyeberangan perbatasan, surat itu mengkritik kurangnya kejelasan tentang bahan konstruksi yang diizinkan masuk ke Gaza. Kondisi itu akan membuat Israel secara selektif melarang bahan yang dianggapnya memiliki penggunaan ganda. Di masa lalu, ini telah meluas ke disinfektan air, unit desalinasi, dan generator listrik.
"Kami mendesak Anda untuk bekerja dengan rekan-rekan Anda untuk memberikan panduan yang jelas tentang materi yang diizinkan masuk ke Jalur Gaza," kata anggota parlemen kepada Blinken dikutip dari Middle East Eye.
Sekitar 1.500 perusahaan ekonomi di Gaza diperkirakan telah hancur atau rusak selama pengeboman Israel pada Mei yang menewaskan sedikitnya 248 warga Palestina. Pejabat Palestina telah menyatakan itu mengakibatkan kerugian senilai 479 juta dolar AS.
Sementara itu, dua juta warga Palestina yang tinggal di Gaza menghadapi pengetatan pembatasan Israel dalam beberapa bulan terakhir. Israel telah mencegah impor bahan mentah, bahan bangunan, peralatan dan peralatan listrik, peralatan kayu, logam, dan plastik ke Gaza.
Tel Aviv pun memberlakukan pembatasan ketat pada ekspor dengan hanya mengizinkan sejumlah kecil produk dan ikan keluar dari Palestina. Efeknya adalah keadaan lumpuh di berbagai sektor, dengan pengangguran meningkat hingga 75 persen.