Indonesia Turun Peringkat GMTI 2021 Jadi Posisi Empat
Indonesia turun peringkat dari pertama menjadi empat Global Muslim Travel Index 2021
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Posisi Indonesia turun dalam Global Muslim Travel Index 2021 dari peringkat pertama ke peringkat keempat. Laporan GMTI 2021 yang diluncurkan hari ini, Rabu (14/7) oleh lembaga pemeringkat global CrescentRating masih menobatkan Malaysia di posisi pertama, diikuti oleh Turki, Arab Saudi, Indonesia, dan Uni Emirat Arab.
Founder dan CEO CrescentRating dan HalalTrip, Fazal Bahardeen menyampaikan Indonesia termasuk dalam negara yang konsisten masuk posisi enam besar dalam GMTI 2020. Indonesia dan Uni Emirat Arab punya score penilaian yang sangat dekat sehingga bersaing ketat.
Indonesia punya score GMTI 73 sementara Uni Emirat Arab sebesar 72. Arab Saudi lebih tinggi dengan nilai 76, Turki 77 dan Malaysia 80. Penilaian tersebut meliputi parameter access (10 persen), communication (20 persen), environment (30 persen), dan services (40 persen).
Secara lebih detail, penilaian menyeluruh termasuk pada konektivitas, infrastruktur transportasi, komunikasi, promosi destinasi, kolaborasi stakeholder, layanan bandara, kedatangan pengunjung, keamanan, akomodasi, hingga kondisi cuaca.
"Indonesia sangat konsisten dalam beberapa tahun terakhir ini, saat peringkat turun bukan berarti memburuk, tapi yang lain mengejar dengan nilai lebih tinggi," katanya dalam Peluncuran GMTI 2021 secara virtual.
Arab Saudi memperlihatkan perkembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan menyediakan akses visa untuk wisata termasuk di masa pandemi, hingga semakin beragamnya titik atraksi. Naik dan turunnya nilai juga menjadi sesuatu yang normal karena enam negara ini bersaing cukup ketat.
Di masa pandemi, industri mengalami reset sehingga semuanya punya kesempatan yang sama untuk beradaptasi. Setiap negara yang tanggap dengan berinovasi menyesuaikan dengan keamanan selama pandemi tentu mendapat nilai lebih.
Ketua Perhimpunan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), Riyanto Sofyan menyampaikan perkembangan wisata halal Indonesia masih perlu terus didukung semua pihak. Dukungan dari pemerintah juga perlu kembali diperkuat dari sisi kebijakan dan kelembagaan.
"Potensi kita sangat besar dan sudah menjadi fakta, sehingga pengembangan industrinya perlu didukung menyesuaikan dengan parameter yang ada," katanya pada Republika.
PPHI dan industri sebelumnya telah menyusun banyak standar operasional. Nomenklatur pengembangannya masih perlu disahkan menjadi regulasi untuk bisa diikuti. Saat parameter secara kelembagaan ini disahkan maka pengembangannya bisa berkelanjutan.
Hal ini karena sisi kelembagaan dalam mengembangkan wisata halal akan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab, diikuti nomenklatur, program kerja, hingga penilaian terhadap kinerjanya. Riyanto mengatakan Indonesia punya pasar yang jelas sangat besar dan harus digarap.
"Dalam kerangka itu maka industri dapat mengikuti, karena tersedianya infrastruktur dan ekosistem," katanya.
Saat ini, regulasi terkait wisata halal sangat minim. Pada 2014 sempat ada pedoman hotel syariah namun kemudian dianulir. Pada 2019 saat Indonesia menduduki GMTI posisi pertama, perangkat kelembagaan tersebut sudah mulai dibangun namun belum cukup kuat untuk berlanjut.
PPHI saat itu telah menyusun pedoman penyelenggaraan wisata halal. Seperti untuk pengembangan destinasi, parameter yang dikembangkan, desain strategis rencana aksi, standar pedoman usaha mulai dari hotel, biro perjalanan, spa, restoran, hingga standar pengembangan sumber daya manusia.
"Saat pandemi ini, kita juga coba kembangkan untuk industri bisa survive dulu," katanya.
Penyusunan langkah strategis juga diupayakan untuk menyesuaikan dengan parameter GMTI. Ia berharap langkah tersebut bisa didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Upaya penguatan sisi supply dan demand ini sangat perlu adaptasi, inovasi, dan kolaborasi, juga penyesuaian produk dan layanan sesuai kondisi saat ini.