Wapres Tekankan Sinergi Pemda untuk Tekan Mobilitas Warga

Wapres minta pemda intensif tekan laju penyebaran covid-19.

BKKBN
Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) K.H. Maruf Amin.
Rep: Fauziah Mursid Red: Agung Sasongko

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan Pemerintah daerah agar melakukan upaya lebih intensif dalam menekan laju penyebaran Covid-19. Wapres meminta adanya sinergi Pemerintah dan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menekan mobilisasi masyarakat saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Baca Juga

Itu disampaikan Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi dengan Gubernur Banten dan seluruh jajaran Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Satgas Covid-19) Banten.

“Saya kira pada hari ini saya sudah semakin jelas, yang pertama yang saya minta seperti tadi oleh Menteri Dalam Negeri untuk menekan mobilisasi ini perlu adanya upaya-upaya yang lebih intensif yaitu membangun sinergi antar Pemda (Pemerintah Daerah) dengan seluruh Forkopimda," kata Wapres dalam sambutannya melalui konferensi video, Rabu (14/7).

Wapres memerintahkan seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Banten dapat segera menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) Covid-19, dengan membuat surat edaran penjabaran teknis dari instruksi tersebut.

 

 

Sehingga, masyarakat dapat memiliki pegangan aturan teknis untuk dijalankan dan pembuatan posko-posko penanganan Covid-19 di desa dapat lebih dimasifkan.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menuturkan pentingnya konsolidasi data ketersediaan vaksinasi. Menurutnya, koordinasi dan sinkronisasi data dengan berbagai pihak yang menangani vaksinasi diperlukan agar upaya akselerasi pemberian vaksinasi kepada masyarakat semakin optimal.

“Yang menurut saya penting mengenai konsolidasi data, jangan sampai di sini tidak ada, di sini berlebih,” kata Wapres.

Wapres juga memberikan arahan kepada Gubernur, Walikota dan Bupati Banten untuk segera merealisasikan  kegiatan penanganan Covid-19 yang berbasis anggaran. Sehingga masyarakat yang terdampak Covid-19 tertangani dengan baik. Ia juga meminta partisipasi aktif dari para tokoh agama agar hambatan-hambatan sosial di masyarakat dalam menangani Covid-19 dapat tertangani tengan baik.

“Penyerapan anggaran supaya dioptimalkan,” katanya.

 

 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa diperlukan rapat antara Gubernur, Walikota dan Bupati Banten dengan jajaran Forkopimda untuk menyepakati strategi penanganan Covid-19 secara intensif di wilayah Banten. Ia menilai, kunci keberhasilan penerapan PPKM Daruat Covid-19 ini adalah sinergi antara kepala daerah setempat, TNI, Polri, Kejaksaan dan organisasi vertical.

“Hanya saran kami Bapak, saran kami juga mungkin kepada Bapak Gubernur, rekan-rekan Bupati dan Walikota rapat ini betul-betul dilaksanakan secara intens, tidak hanya sekedar dua minggu sekali, atau seminggu sekali, dilakukan 2-3 hari sekali,” kata Tito.

Sementara, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono pada kesempatan yang sama juga menguraikan beberapa langkah strategis untuk akselerasi penanganan Covid-19. Pertama yakni peningkatan angka testing dan tracing dan dilaporkan.

"Kemudian tes harus dipriotaskan bagi suspek (orang yang bergejala) maupun kontak erat, penambahan atau konversi tempat tidur di Rumah Sakit hingga 40 persen dari tempat tidur rumah sakit, semua rumah sakit wajib mengisi status ketersediaan oksigen melalui aplikasi SIRS online supaya tidak kekurangan oksigen dan cakupan vaksin harus terus diakselerasi hingga mencapai 1 juta dosis vaksinasi per hari,” ungkapnya.

 

 
Berita Terpopuler