Vaksin Berbayar, Opsi Perluas Capaian Target Vaksinasi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Dedy Darmawan Nasution, Muhammad Nursyamsi, Febrianto Adi Saputro, Antara

Rencana Vaksinasi Gotong Royong berbayar untuk individu ditunda. Sebelumnya pemerintah sudah mengumumkan publik bisa divaksinasi di apotek Kimia Farma tertentu dengan membayar sejumlah uang mulai hari ini.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan mengenai kebijakan Vaksinasi Gotong Royong Covid-19 berbayar diperuntukkan bagi individu. Ia mengatakan, Vaksinasi Gotong Royong yang pada awalnya dibuka untuk perusahaan kini juga dibuka untuk individu.

Pemerintah, kata dia, ingin memberikan opsi yang lebih luas bagi masyarakat yang ingin mengambil Vaksinasi Gotong Royong. Sebab, masih banyak pengusaha yang belum bisa mendapatkan akses melalui program Vaksinasi Gotong Royong dari Kadin.

“Kenapa diperluas melalui individu? Karena banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan kegiatannya dan belum bisa mendapatkan akses melalui program Vaksinasi Gotong Royongnya Kadin,” jelas dia dalam konferensi pers usai rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana, Senin (12/7).

Ia kemudian mencontohkan, terdapat beberapa perusahaan pribadi atau perusahaan kecil yang juga ingin mendapatkan Vaksinasi Gotong Royong dari Kadin, namun terhambat karena tak bisa mendapatkan akses. “Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil, itu juga mereka mau mendapatkan akses ke Vaksin Gotong Royong tapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka,” jelas Menkes.

Selain itu, Vaksinasi Gotong Royong individu ini juga dapat dimanfaatkan oleh para WNA yang sudah tinggal dan memiliki usaha di Indonesia. Menkes menegaskan, Vaksinasi Gotong Royong baik melalui perusahaan maupun individu ini merupakan opsi yang diberikan untuk masyarakat agar mendapatkan akses vaksinasi Covid-19 yang lebih luas.

Menurut Menkes Budi, pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong individu ini akan dimulai setelah vaksinasi pemerintah telah dilakukan secara masif. Terkait pasokan vaksin Covid-19, ia menyebut pada Juli ini Indonesia akan kembali menerima kedatangan 30 juta dosis. Kemudian pada Agustus akan menerima kedatangan 40 juta dosis, dan pada bulan selanjutnya menerima kedatangan 50 juta dosis.

“Sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar. Sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia. Sehingga opsinya semuanya tersedia,” kata dia.

Seperti diketahui, pelaksanaan vaksinasi berbayar ini rencananya akan dimulai pada Senin hari ini. Namun PT Kimia Farma kini telah memutuskan untuk menunda pelaksanaannya setelah munculnya pro dan kontra di masyarakat.

Vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong individu ini yakni vaksin Sinopharm. Tiap individu yang akan membeli vaksin Covid-19 membutuhkan biaya hingga sekitar Rp 879.140 hingga tahapannya selesai atau dua dosis suntikan. Dengan rincian tarif pembelian vaksin ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif layanan sebesar Rp 117.910 per dosis.

Aturan mengenai vaksin individu ini diputuskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharma.

Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Andree Surianta, dalam keterangan resminya, mengatakan kebijakan Vaksin Gotong Royong berbayar untuk individu bisa mengurangi ketersediaan vaksin gratis bagi karyawan. “Membuka opsi berbayar untuk individu memang bisa mempercepat program vaksinasi tetapi kalau skemanya Vaksinasi Gotong Royong juga, maka otomatis ketersediaan stok untuk karyawan swasta berkurang,” katanya.
 
Kadin menyebutkan ada sekitar 10 juta orang terdaftar dalam program vaksin gotong royong untuk karyawan. Namun, stok vaksin Sinopharm yang masuk baru cukup untuk 750.000 orang. Vaksinasi Gotong Royong untuk karyawan swasta pun baru menjangkau 465.000 orang. Beberapa hambatan bagi perusahaan di antaranya adalah harga vaksin yang dirasa memberatkan dan ketidakpastian jadwal pengiriman.

“Keterbatasan stok Vaksinasi Gotong Royong membuat jadwal pengiriman sulit dipastikan dan ini membuat perusahaan ragu-ragu untuk berkomitmen, apalagi membayar down payment,” ujar Andree. “Jadi alih-alih meningkatkan jumlah yang divaksinasi, yang terjadi sebenarnya adalah pergeseran peserta dari perusahaan ke individu,” katanya menambahkan.

Andree mengatakan, agar dapat berjalan dengan baik, usaha mempercepat Vaksinasi Gotong Royong gratis untuk karyawan maupun berbayar untuk individu memerlukan penambahan pasokan, tidak saja dari segi jumlah tetapi juga jenis maupun merek vaksin. Perluasan jenis dan merek vaksin bisa memberikan opsi kisaran harga bagi perusahaan maupun individu dan memungkinkan mereka menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan masing-masing.

Namun mencari supplier baru tentu akan menambah beban pekerjaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma yang ditunjuk sebagai satu-satunya pengimpor, produsen dan distributor vaksin di Indonesia. “Pada akhirnya, cepat lambatnya program vaksinasi, baik pemerintah maupun swasta, akan tergantung dari kecepatan BUMN ini. Kalau pengadaan tetap harus melalui satu pintu saja, membuka jalur-jalur pasokan baru bisa menjejali pintu tersebut dan akhirnya meningkatkan risiko kemacetan,” ungkapnya.

Indonesia, kata Andree, perlu mengembangkan dan mendiversifikasi jalur impor dan produksi vaksinnya untuk mengurangi risiko disrupsi. Ketergantungan pada satu produsen sangat berisiko karena Indonesia membutuhkan jumlah vaksin yang besar untuk mempercepat dan memperluas jangkauan vaksinasi.

Penelitian CIPS menemukan bahwa sudah ada pihak swasta Indonesia yang dalam proses menguji vaksin Covid-19, yaitu Kalbe Farma yang menggandeng Genexine dari Korea Selatan. Kalbe bahkan sempat mempertimbangkan membangun fasilitas produksi vaksin di Indonesia.

CIPS merekomendasikan Kementerian Investasi untuk mengidentifikasi hambatan regulasi di sektor manufaktur farmasi dengan menjadikan Kalbe Farma sebagai test case. Membantu Kalbe Farma merealisasikan investasi manufaktur vaksinnya bukan saja akan meningkatkan kapasitas produksi vaksin di dalam negeri, tetapi juga membantu regulator mengidentifikasi hambatan bagi partisipasi Indonesia yang lebih luas dalam rantai nilai global farmasi.

Rencana memperluas program Vaksinasi Gotong Royong perlu perencanaan jalur pasokan yang cermat agar dapat berjalan efektif dan tidak malah mengurangi dampak percepatan yang diharapkan.

Deputi Kampanye Publik Said Aqil Siroj (SAS) Institute, Endang Tirtana, mengatakan Vaksinasi Gotong Royong berbayar merupakan bentuk upaya dari masyarakat yang tergolong mampu dalam membantu beban pemerintah menanggulangi pandemik Covid-19. "Ini adalah bentuk partisipasi warga negara yang mampu untuk membantu pemerintah dalam program vaksinasi," kata dia melalui keterangan tertulis.

Program tersebut, lanjut dia, tidak mengurangi atau membatalkan program vaksinasi gratis yang telah dilakukan oleh pemerintah. Langkah tersebut dinilainya salah satu upaya yang tepat untuk mempercepat kekebalan kelompok (herd immunity).

Endang Tirtana mengatakan, Vaksin Gotong Royong berbayar sudah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 19 tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Pada pasal 4a dijelaskan bahwa Vaksin Gotong Royong dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha untuk karyawan, keluarga, dan individu atau per orangan.

Ia menilai program ini sebenarnya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki penyakit bawaan. Pasalnya, sangat rentan bagi kelompok tersebut datang ke tempat umum dengan potensi tertular Covid-19. "Mereka yang memiliki penyakit penyerta yang selama ini enggan vaksin ke tempat keramaian akan terbantu dan memudahkan mereka mendapatkan vaksin," ujar dia.

Endang mengatakan Vaksinasi Rotong Royong berbayar sifatnya bukan paksaan dan hanya bagi yang bersedia. Dengan demikian, maka tidak ada alasan yang rasional untuk mengatakan bahwa pemerintah telah mencederai rasa keadilan rakyat. Terakhir, Vaksinasi Gotong Royong tersebut juga berbeda dengan vaksin gratis program pemerintah. Sehingga, hal itu menepis jika ada tudingan program ini mengurangi jatah vaksin gratis.

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno saat dikonfirmasi Republika membenarkan penundaan Vaksinasi Gotong Royong berbayar untuk individu. "Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong individu yang semula dimulai Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," ujar Ganti.

Ganti mengatakan penundaan program Vaksinasi Gotong Royong untuk individu akan diinformasikan lebih lanjut. Menurut Ganti, manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta mengingat besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk.

"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal yang lebih cepat di Indonesia," kata Ganti.

Rencananya program ini akan menyentuh enam kota dengan delapan klinik. Nantinya secara perlahan Kimia Farma akan memperluas jangkauan itu, termasuk ke pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar.

Seperti halnya Vaksinasi Gotong Royong perusahaan, pelaksanaan vaksinasi individu ini dilakukan oleh cucu usaha Kimia Farma yaitu PT Kimia Farma Diagnostika (KFD). KFD mengelola 422 klinik dan 73 laboratorium di seluruh wilayah Indonesia serta memiliki tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat.

Plt Direktur Utama KFD Agus Chandra menyatakan, lokasi awal Vaksinasi Gotong Royong individu dilakukan di dua tempat yaitu Klinik KFD Pulo Gadung Jakarta Timur dan KFD Senen Jakarta Pusat sekaligus untuk melihat kesiapan di lapangan. Agus mengatakan calon peserta vaksinasi nantinya akan mengikuti prosedur yang segera dipublikasikan dengan biaya sesuai yang ditetapkan pemerintah.

"Selain Jakarta di dua klinik di Pulo Gadung dan Senen, serta 6 klinik lainnya, yaitu KF Blok M (Jakarta), KF Supratman (Bandung), KF Citarum (Semarang), KF Sukoharjo (Solo),
KF Sedati (Surabaya) dan KF Batubulan (Bali) siap memberi pelayanan. Total kapasitas VGR individu dari 8 klinik ini sebanyak 1.700 peserta per hari," ujar Agus.

Sementara itu, selama PPKM darurat berjalan anggota Komisi IX DPR, Ratu Ngadu Bonu Wulla, mendorong agar vaksinasi di daerah ditingkatkan. "Vaksinasi harus lebih ditingkatkan, ketersediaan vaksin harus dapat dipastikan, tidak ada istilah vaksin kosong/habis," kata Ratu kepada Republika, Senin (12/7).

Politikus Partai NasDem itu mendukung komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait vaksinasi gratis untuk mempercepat target vaksinasi nasional dan pencapaian herd immunity. Menurutnya prinsipnya PPKM darurat merupakan hal yang baik untuk menghambat laju penyebaran virus corona. "Seiring dengan vaksinasi yang sedang dimaksimalkan oleh pemerintah," ucapnya.